Tren Bencana Alam Awal Tahun Menurun
Tren Bencana Alam Awal Tahun Menurun
A
A
A
JAKARTA - Tren bencana alam di awal tahun menunjukkan penurunan cukup signifikan. Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bencana alam yang terjadi sepanjang Januari–Maret 2020 mencapai 823 kejadian.
Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019. Pada Januari–Maret tahun lalu bencana alam yang terjadi mencapai 1.107 kejadian. Penurunan juga bisa dilihat dari dampak bencana baik dari sisi jumlah korban meninggal, jumlah korban hilang, jumlah korban luka, hingga jumlah pengungsi (lihat selengkapnya di infografis). “Sampai hari ini, 10 Maret 2020, tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 823 kejadian,” ungkap Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo di Jakarta kemarin.
Dia menjelaskan akibat bencana di awal tahun 2020, sebanyak 136 orang meninggal dunia dan lebih dari satu juta orang terdampak dan mengungsi. “Bencana menimbulkan warga terdampak dan mengungsi sekitar 1.564.943 orang, sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 136 orang, hilang 4 orang yang dua di antaranya akibat bencana di Kabupaten Lebak, Banten, di awal tahun 2020 lalu dan luka-luka 195 orang,” papar Agus. (Baca: Hari Kesiapsiagaan Bencana Bukanlah Seremoni)
Agus mengatakan, BNPB mencatat bencana yang mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Di antaranya banjir, angin puting beliung dan tanah longsor. “Paling banyak terjadi, sebanyak 311 akibat peristiwa banjir. Kemudian diikuti dengan angin puting beliung sebanyak 253 kejadian, tanah longsor 176 kejadian, dan gempa bumi 1 kejadian,” jelasnya.
BNPB juga mencatat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 78 kejadian dan dua peristiwa bencana akibat gelombang pasang dan abrasi terjadi sepanjang 2020. Kejadian bencana paling banyak terjadi di Pulau Jawa dengan total 509 kejadian. Tiga provinsi paling banyak kejadian bencana adalah Jawa Tengah dengan 212 kejadian, Jawa Barat dengan 139 kejadian, dan Jawa Timur 126 kejadian bencana.
“Sebanyak 139 kejadian bencana terjadi di Pulau Sumatera, di Kalimantan 68 kejadian bencana, kemudian di Sulawesi 60 kejadian, di Bali 20 kali kejadian bencana. Di Indonesia timur, di Maluku dan Papua terjadi 15 kali kejadian bencana selama 2020,” tambah Agus.
Sementara itu mengenai dampak bencana, sekitar 12.942 rumah rusak dengan perincian 3.106 rumah rusak berat, 1.876 rumah rusak sedang, dan 7.960 rumah rusak ringan. Selain itu 311 fasilitas umum juga mengalami kerusakan dengan perincian 162 fasilitas pendidikan, 133 fasilitas peribadatan, dan 16 fasilitas kesehatan rusak, 51 kantor rusak dan 137 jembatan mengalami kerusakan akibat bencana.
Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan akan mengawal secara langsung proses pemulihan lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan bencana hidrometeorologi. Kepala dinas lingkungan hidup di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diinstruksikan untuk all out membantu kepala daerah dalam upaya memulihkan kualitas lingkungan hidup di wilayah masing-masing.
"Persoalan lingkungan terlalu kompleks, menyelesaikannya harus ada interaksi antardinas. Semua harus satu derap langkah yang sama. Kalau tidak kuat di kabupaten, pakai kekuatan provinsi. Jika tidak kuat juga pakai kekuatan kementerian. Akan saya kawal langsung ke dirjen-dirjennya," ujarnya dalam rapat koordinasi dengan 126 kepala dinasi lingkungan hidup se-Indonesia.
Dia mengatakan kepala dinas lingkungan hidup tidak boleh lagi memberikan alasan klasik dalam menghindari upaya pemulihan lingkungan hidup. Menurutnya tidak boleh ada lagi pernyataan menolak atau menghindar dari keterlibatan membantu kepala daerah menyelesaikan masalah di lapangan.
“Misalnya dengan alasan ditariknya kewenangan atau minimnya anggaran. Karena pemerintah berkewajiban melaksanakan amanat dalam UUD 1945 berkaitan dengan tanggungjawab memberikan lingkungan hidup berkualitas yang menjadi hak rakyat,” tegasnya. (Baca juga: Masyarakat Jangan Sepelekan Informas Potensi Bencana dari MBKG)
Mantan Sekjen Kemendagri itu mengatakan Presiden Joko Widodo sangat Concern terhadap upaya penanggulangan bencana alam. Oleh karena itu peningkatan kualitas lingkungan hidup benar-benar menjadi program yang harus dilaksanakan.
"Sekarang Presiden Joko Widodo sangat tegas dan perhatian pada lingkungan hidup. Mainstream pembangunan salah satunya akan sangat memperhatikan bencana alam. Jadi tidak ada lagi orang LH cuma mikirin perihal teknis pencemaran dan amdal saja, tapi harus seluruh aspek. Cara kerjanya jangan lagi seperti yang dulu-dulu, karena itu butuh interaksi dan sinergi," katanya.
Siti Nurbaya menegaskan kepala dinas lingkungan hidup harus lebih aktif melakukan analisis untuk memberikan telaahan staf pada kepala daerah mengingat mandat yang berat soal lingkungan dan kerja nyata pemerintah sangat ditunggu rakyat. Banyak daerah yang beban lingkungannya berat-berat karena proses di masa lalu, untuk itu butuh kebersamaan menyelesaikannya.
"Harus bersama-sama menjaga Republik ini, jangan pernah merasa lelah. Contoh saat Karhutla, tidak boleh pejabat LH kabupaten bilang nggak mau tahu karena kewenangan sudah ditarik ke provinsi. Kalau Gunung Merapi meletus, itu bukan urusan BNPB saja, ada tanggung jawab lingkungan juga di situ, tanggung jawab kita semua," tukasnya.
Sementara itu upaya pemulihan lahan kritis di daerah aliran sungai (DAS) Citarum terus dilakukan. Setelah menanam 1,5 juta pohon di tahun 2019, tahun ini rencananya akan kembali ditanam 1 juta pohon. "Sepanjang 2019, kami telah menanam 1,5 juta pohon untuk mengonservasi lahan kritis tahun ini kami kembali menanam sedikitnya 1 juta pohon yang akan diprioritaskan di dalam area DAS Citarum,” ujar Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi, Mayjen TNI Tri Soewandono.
Dia menjelaskan lahan kritis di area DAS Citarum mencapai 15.000 hektare, sedangkan di luar area DAS Citarum mencapai 64.000 hektare. Sepanjang musim hujan tahun ini, lanjut dia, penanaman pohon berbagai jenis itu sudah mulai dilakukan, mulai dari jenis pohon keras hingga kopi. "Sekarang sudah beberapa ratus ribu pohon yang ditanam. Pohon kopi saja sudah ada 300.000-an, yang lainnya masih banyak lagi," imbuhnya.
Selain mengonservasi lahan, kata Tri, pihaknya juga akan lebih gencar menindak tegas perusahaan yang kedapatan melanggar aturan pembuangan limbah dan tidak mereka ke meja hijau. "Kalau pabrik yang buang limbah belum diolah akan kami peringatkan sebanyak tiga kali. Kami juga akan lebih tegas, perusahaan yang melanggar bisa dimejahijaukan," tegasnya.
Sementara itu Gubernur Jabar yang juga Komandan Satgas Citarum Harum, Ridwan Kamil mengatakan, penanaman pohon tidak hanya dilakukan Komandan Sektor (Dansektor) Citarum Harum dan Pemprov Jabar, namun juga masyarakat luas yang dikerahkan melalui sejumlah program khusus. "Penanaman pohon ini akan melibatkan masyarakat yang sedang berbahagia, seperti yang baru menikah," katanya. (Binti Mufarida/Agung Bakti Sarasa)
Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019. Pada Januari–Maret tahun lalu bencana alam yang terjadi mencapai 1.107 kejadian. Penurunan juga bisa dilihat dari dampak bencana baik dari sisi jumlah korban meninggal, jumlah korban hilang, jumlah korban luka, hingga jumlah pengungsi (lihat selengkapnya di infografis). “Sampai hari ini, 10 Maret 2020, tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 823 kejadian,” ungkap Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo di Jakarta kemarin.
Dia menjelaskan akibat bencana di awal tahun 2020, sebanyak 136 orang meninggal dunia dan lebih dari satu juta orang terdampak dan mengungsi. “Bencana menimbulkan warga terdampak dan mengungsi sekitar 1.564.943 orang, sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 136 orang, hilang 4 orang yang dua di antaranya akibat bencana di Kabupaten Lebak, Banten, di awal tahun 2020 lalu dan luka-luka 195 orang,” papar Agus. (Baca: Hari Kesiapsiagaan Bencana Bukanlah Seremoni)
Agus mengatakan, BNPB mencatat bencana yang mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Di antaranya banjir, angin puting beliung dan tanah longsor. “Paling banyak terjadi, sebanyak 311 akibat peristiwa banjir. Kemudian diikuti dengan angin puting beliung sebanyak 253 kejadian, tanah longsor 176 kejadian, dan gempa bumi 1 kejadian,” jelasnya.
BNPB juga mencatat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 78 kejadian dan dua peristiwa bencana akibat gelombang pasang dan abrasi terjadi sepanjang 2020. Kejadian bencana paling banyak terjadi di Pulau Jawa dengan total 509 kejadian. Tiga provinsi paling banyak kejadian bencana adalah Jawa Tengah dengan 212 kejadian, Jawa Barat dengan 139 kejadian, dan Jawa Timur 126 kejadian bencana.
“Sebanyak 139 kejadian bencana terjadi di Pulau Sumatera, di Kalimantan 68 kejadian bencana, kemudian di Sulawesi 60 kejadian, di Bali 20 kali kejadian bencana. Di Indonesia timur, di Maluku dan Papua terjadi 15 kali kejadian bencana selama 2020,” tambah Agus.
Sementara itu mengenai dampak bencana, sekitar 12.942 rumah rusak dengan perincian 3.106 rumah rusak berat, 1.876 rumah rusak sedang, dan 7.960 rumah rusak ringan. Selain itu 311 fasilitas umum juga mengalami kerusakan dengan perincian 162 fasilitas pendidikan, 133 fasilitas peribadatan, dan 16 fasilitas kesehatan rusak, 51 kantor rusak dan 137 jembatan mengalami kerusakan akibat bencana.
Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan akan mengawal secara langsung proses pemulihan lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan bencana hidrometeorologi. Kepala dinas lingkungan hidup di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diinstruksikan untuk all out membantu kepala daerah dalam upaya memulihkan kualitas lingkungan hidup di wilayah masing-masing.
"Persoalan lingkungan terlalu kompleks, menyelesaikannya harus ada interaksi antardinas. Semua harus satu derap langkah yang sama. Kalau tidak kuat di kabupaten, pakai kekuatan provinsi. Jika tidak kuat juga pakai kekuatan kementerian. Akan saya kawal langsung ke dirjen-dirjennya," ujarnya dalam rapat koordinasi dengan 126 kepala dinasi lingkungan hidup se-Indonesia.
Dia mengatakan kepala dinas lingkungan hidup tidak boleh lagi memberikan alasan klasik dalam menghindari upaya pemulihan lingkungan hidup. Menurutnya tidak boleh ada lagi pernyataan menolak atau menghindar dari keterlibatan membantu kepala daerah menyelesaikan masalah di lapangan.
“Misalnya dengan alasan ditariknya kewenangan atau minimnya anggaran. Karena pemerintah berkewajiban melaksanakan amanat dalam UUD 1945 berkaitan dengan tanggungjawab memberikan lingkungan hidup berkualitas yang menjadi hak rakyat,” tegasnya. (Baca juga: Masyarakat Jangan Sepelekan Informas Potensi Bencana dari MBKG)
Mantan Sekjen Kemendagri itu mengatakan Presiden Joko Widodo sangat Concern terhadap upaya penanggulangan bencana alam. Oleh karena itu peningkatan kualitas lingkungan hidup benar-benar menjadi program yang harus dilaksanakan.
"Sekarang Presiden Joko Widodo sangat tegas dan perhatian pada lingkungan hidup. Mainstream pembangunan salah satunya akan sangat memperhatikan bencana alam. Jadi tidak ada lagi orang LH cuma mikirin perihal teknis pencemaran dan amdal saja, tapi harus seluruh aspek. Cara kerjanya jangan lagi seperti yang dulu-dulu, karena itu butuh interaksi dan sinergi," katanya.
Siti Nurbaya menegaskan kepala dinas lingkungan hidup harus lebih aktif melakukan analisis untuk memberikan telaahan staf pada kepala daerah mengingat mandat yang berat soal lingkungan dan kerja nyata pemerintah sangat ditunggu rakyat. Banyak daerah yang beban lingkungannya berat-berat karena proses di masa lalu, untuk itu butuh kebersamaan menyelesaikannya.
"Harus bersama-sama menjaga Republik ini, jangan pernah merasa lelah. Contoh saat Karhutla, tidak boleh pejabat LH kabupaten bilang nggak mau tahu karena kewenangan sudah ditarik ke provinsi. Kalau Gunung Merapi meletus, itu bukan urusan BNPB saja, ada tanggung jawab lingkungan juga di situ, tanggung jawab kita semua," tukasnya.
Sementara itu upaya pemulihan lahan kritis di daerah aliran sungai (DAS) Citarum terus dilakukan. Setelah menanam 1,5 juta pohon di tahun 2019, tahun ini rencananya akan kembali ditanam 1 juta pohon. "Sepanjang 2019, kami telah menanam 1,5 juta pohon untuk mengonservasi lahan kritis tahun ini kami kembali menanam sedikitnya 1 juta pohon yang akan diprioritaskan di dalam area DAS Citarum,” ujar Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi, Mayjen TNI Tri Soewandono.
Dia menjelaskan lahan kritis di area DAS Citarum mencapai 15.000 hektare, sedangkan di luar area DAS Citarum mencapai 64.000 hektare. Sepanjang musim hujan tahun ini, lanjut dia, penanaman pohon berbagai jenis itu sudah mulai dilakukan, mulai dari jenis pohon keras hingga kopi. "Sekarang sudah beberapa ratus ribu pohon yang ditanam. Pohon kopi saja sudah ada 300.000-an, yang lainnya masih banyak lagi," imbuhnya.
Selain mengonservasi lahan, kata Tri, pihaknya juga akan lebih gencar menindak tegas perusahaan yang kedapatan melanggar aturan pembuangan limbah dan tidak mereka ke meja hijau. "Kalau pabrik yang buang limbah belum diolah akan kami peringatkan sebanyak tiga kali. Kami juga akan lebih tegas, perusahaan yang melanggar bisa dimejahijaukan," tegasnya.
Sementara itu Gubernur Jabar yang juga Komandan Satgas Citarum Harum, Ridwan Kamil mengatakan, penanaman pohon tidak hanya dilakukan Komandan Sektor (Dansektor) Citarum Harum dan Pemprov Jabar, namun juga masyarakat luas yang dikerahkan melalui sejumlah program khusus. "Penanaman pohon ini akan melibatkan masyarakat yang sedang berbahagia, seperti yang baru menikah," katanya. (Binti Mufarida/Agung Bakti Sarasa)
(ysw)
Explore More