DPR Minta Saudi Beri Kepastian Soal Penyelenggaraan Haji

JAKARTA - Komisi VIII DPR meminta Pemerintah Arab Saudi segera bisa memberikan kepastian soal penyelenggaraan haji tahun ini. Wakil Ketua Komisi VIII Ihsan Yunus mengatakan, kepastian itu diperlukan agar pemerintah Indonesia bisa mengambil keputusan dan mengalkulasi kemungkinan terburuk.

"Jangan sampai yang jadi korban adalah umat yang sudah lama menabung mendaftar urus ini itu," ujar Ihsan Yunus usai menemui Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed al-Thaqafi bersama Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi PKB Marwan Dasopang di Jakarta, Selasa (10/3/2020).

(Baca juga: Cegah Penyebaran Corona, Jerry: Biarkan Semua Orang Gunakan Masker)

Politikus PDIP ini mengatakan, soal soal haji, pertemuan tersebut juga membahas isu terkini mengenai moratorium umrah karena epidemi virus Corona. Pihaknya sangat menghargai usaha Pemerintah Arab Saudi dalam mengatasi persoalan corona.

"Tapi kami minta kejelasan terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Dampak corona terhadap jamaah umrah kami kan sangat besar. Bukan hanya ekonomi saja, namun juga psikologis jamaah kami yang sangat terasa," tuturnya.

Menurutnya, kepastian penyelenggaraan haji sangat menentukan kehidupan jutaan umat di Indonesia. "Penyelenggaraan haji ini kan momen yang sangat penting. Kebijakan Saudi kami apresiasi," tuturnya.

"Namun kami sangat harap jangan terkatung-katung keputusannya. Ada jutaan umat yang mengantre, dan dalam prosesnya penyelenggaraan haji juga melibatkan ribuan orang yang secara berantai menghasilkan rantai ekonomi dan sosial yang sangat kuat," paparnya.

Sementara itu, Essam bin Abed al-Thaqafi menyampaikan bahwa Pemerintah Arab Saudi sudah melakukan upaya maksimal untuk menangani wabah corona.

"Kami menyiapkan rumah sakit khusus, mennyeleksi akses masuk ke Masjidil Haram, membatasi umrah untuk warga lokal Arab, dan lain-lain. Sangat menyedihkan memang, tapi ini harus kami lakukan," ucap Essam bin Abed al-Thaqafi.