Kasus Corona Bertambah, Istana Dinilai Perlu Perbaiki Strategi Komunikasi
Senin, 09 Maret 2020 - 07:42 WIB
Kasus Corona Bertambah, Istana Dinilai Perlu Perbaiki Strategi Komunikasi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institut (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah dalam mencegah wabah virus Corona sudah menunjukkan keseriusan, meski akhirnya jebol juga pertahanannya dengan adanya 6 warga yang dinyatakan positif terinfeksi Corona.
Dia menganggap wajar jika kejadian ini membuat masyarakat menjadi panik hingga akhirnya menyerbu tempat-tempat perbelanjaan untuk memburu masker.
"Celakanya, pasar tidak hanya kewalahan menghadapi permintaan masker, masyarakat juga memborong barang-barang kebutuhan lainnya yang justru memicu gejala rush dan mendorong inflasi," ujar Karyono saat dihubungi SINDOnews, Senin (9/3/2020). (Baca juga: Peter F Gontha Sebut Indonesia dalam Keadaan Serius terkait Corona, Jubir: Ketakutan yang Berlebihan)
Di sisi lain, ada pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan secara ekonomi dengan menimbun masker dan ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan untuk tujuan politik. Situasi ini diperparah dengan kemunculan berita bohong (hoaks) yang kian meresahkan.
Selain upaya pencegahan dan penanganan secara medis, pemerintah harus bergerak cepat melakukan berbagai langkah untuk mencegah kepanikan masyarakat dengan menindak tegas penimbun masker, penyebar hoaks dan pihak-pihak lain yang merugikan masyarakat.
Pemerintah juga harus membangun sistem informasi yang terintegrasi dan sosialisasi secara masif terkait wabah virus Corona untuk mengedukasi masyarakat.
Menurut Karyono, langkah ini harus dilakukan karena sistem komunikasi pemerintah masih belepotan. Padahal, dalam situasi dan kondisi masyarakat dalam suasana ketakutan dan ketidakpastian, maka yang harus dilakukan adalah mencegah kepanikan dengan membangun optimisme yang dibarengi langkah-langkah sigap, cermat, terencana, dan terukur.
Dalam hal ini, strategi komunikasi Istana perlu diperbaiki agar lebih sistematis dan terintegrasi. Tidak semua informasi harus disampaikan Presiden secara langsung ke publik. Presiden hanya menyampaikan masalah strategis.
"Informasi-informasi terkait Corona serahkan pada Kementerian Kesehatan atau tim komunikasi yang ditunjuk," katanya. (Baca juga: Potensi Tertular Tinggi, DPR Minta Penuhi APD Tenaga Kesehatan Corona)
Dia menganggap wajar jika kejadian ini membuat masyarakat menjadi panik hingga akhirnya menyerbu tempat-tempat perbelanjaan untuk memburu masker.
"Celakanya, pasar tidak hanya kewalahan menghadapi permintaan masker, masyarakat juga memborong barang-barang kebutuhan lainnya yang justru memicu gejala rush dan mendorong inflasi," ujar Karyono saat dihubungi SINDOnews, Senin (9/3/2020). (Baca juga: Peter F Gontha Sebut Indonesia dalam Keadaan Serius terkait Corona, Jubir: Ketakutan yang Berlebihan)
Di sisi lain, ada pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan secara ekonomi dengan menimbun masker dan ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan untuk tujuan politik. Situasi ini diperparah dengan kemunculan berita bohong (hoaks) yang kian meresahkan.
Selain upaya pencegahan dan penanganan secara medis, pemerintah harus bergerak cepat melakukan berbagai langkah untuk mencegah kepanikan masyarakat dengan menindak tegas penimbun masker, penyebar hoaks dan pihak-pihak lain yang merugikan masyarakat.
Pemerintah juga harus membangun sistem informasi yang terintegrasi dan sosialisasi secara masif terkait wabah virus Corona untuk mengedukasi masyarakat.
Menurut Karyono, langkah ini harus dilakukan karena sistem komunikasi pemerintah masih belepotan. Padahal, dalam situasi dan kondisi masyarakat dalam suasana ketakutan dan ketidakpastian, maka yang harus dilakukan adalah mencegah kepanikan dengan membangun optimisme yang dibarengi langkah-langkah sigap, cermat, terencana, dan terukur.
Dalam hal ini, strategi komunikasi Istana perlu diperbaiki agar lebih sistematis dan terintegrasi. Tidak semua informasi harus disampaikan Presiden secara langsung ke publik. Presiden hanya menyampaikan masalah strategis.
"Informasi-informasi terkait Corona serahkan pada Kementerian Kesehatan atau tim komunikasi yang ditunjuk," katanya. (Baca juga: Potensi Tertular Tinggi, DPR Minta Penuhi APD Tenaga Kesehatan Corona)
(jon)
