Wakil Ketua MPR Sebut Perlu Lembaga Khusus Tangani Corona
Minggu, 08 Maret 2020 - 15:46 WIB
Wakil Ketua MPR Sebut Perlu Lembaga Khusus Tangani Corona
A
A
A
GRESIK - Pemerintah perlu membentuk lembaga khusus satu pintu untuk menangani pencegahan penyebaran virus corona. Lembaga khusus satu pintu itu diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
"Perlu semacam protokol krisis berupa satu lembaga khusus yang ditunjuk resmi pemerintah apakah itu nantinya Kementerian Kesehatan atau yang lain. Intinya semua tentang penyampaian informasi dan cara-cara penanganannya harus satu pintu melalui lembaga itu," ujar Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid di Gresik, Jawa Timur, kemarin.
Jazilul mengapresiasi langkah yang telah diambil pemerintah guna menangani penyebaran virus corona saat ini. Hanya saja, melihat adanyan kesimpangsiuran informasi yang pernah terjadi antara presiden dan Pemerintah Kota Depok saat kali pertama diumumkan dua kasus positif corona menjadi bukti bahwa ada ketidaksinkronan informasi. (Baca juga: Operasi Pasar Masker Buat Publik Salah Kaprah Soal Pencegahan Corona ).
"Ketika itu presiden ngomong ada dua yang terinfeksi tapi setelah itu Pemerintah Depok menyampaikan beberapa perawat diliburkan karena corona. Ini kan jadi simpang siur, " tambah politikus PKB ini.
Jazilul menuturkan, secara umum penanganan yang dilakukan pemerintah terkait pencegahan corona sudah bagus. Termasuk dengan melarang masuk warga negara sejumlah negara paling terdampak corona yakni Iran, Korsel, dan Italia.
"Itu memang harus dilakukan karena virus ini memang sulit terdereksi. Jadi sebagai langkah antisipasi ini kita apresiasi," tambahnya.
Dirinya juga menolak usulan diliburkannya sekolah untuk mencegah penyebaran corona.Hal itu justru bisa memunculkan kepanikan. Yang justru perlu dilakukan saat ini adalah jiwa atau semangat kegotongroyongan di tengah masyarakat jika menemukan ada tetangga atau orang-orang terdekat mengalami ciri-ciri orang terkena virus corona. "Misalnya dengan melaporkan jika ada tetangganya batuk-batuk ke puskesmas atau dokter." (Baca juga: Harga Masker dan Sanitizer Mahal, Ngabalin Salahkan Media Sosial ).
"Perlu semacam protokol krisis berupa satu lembaga khusus yang ditunjuk resmi pemerintah apakah itu nantinya Kementerian Kesehatan atau yang lain. Intinya semua tentang penyampaian informasi dan cara-cara penanganannya harus satu pintu melalui lembaga itu," ujar Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid di Gresik, Jawa Timur, kemarin.
Jazilul mengapresiasi langkah yang telah diambil pemerintah guna menangani penyebaran virus corona saat ini. Hanya saja, melihat adanyan kesimpangsiuran informasi yang pernah terjadi antara presiden dan Pemerintah Kota Depok saat kali pertama diumumkan dua kasus positif corona menjadi bukti bahwa ada ketidaksinkronan informasi. (Baca juga: Operasi Pasar Masker Buat Publik Salah Kaprah Soal Pencegahan Corona ).
"Ketika itu presiden ngomong ada dua yang terinfeksi tapi setelah itu Pemerintah Depok menyampaikan beberapa perawat diliburkan karena corona. Ini kan jadi simpang siur, " tambah politikus PKB ini.
Jazilul menuturkan, secara umum penanganan yang dilakukan pemerintah terkait pencegahan corona sudah bagus. Termasuk dengan melarang masuk warga negara sejumlah negara paling terdampak corona yakni Iran, Korsel, dan Italia.
"Itu memang harus dilakukan karena virus ini memang sulit terdereksi. Jadi sebagai langkah antisipasi ini kita apresiasi," tambahnya.
Dirinya juga menolak usulan diliburkannya sekolah untuk mencegah penyebaran corona.Hal itu justru bisa memunculkan kepanikan. Yang justru perlu dilakukan saat ini adalah jiwa atau semangat kegotongroyongan di tengah masyarakat jika menemukan ada tetangga atau orang-orang terdekat mengalami ciri-ciri orang terkena virus corona. "Misalnya dengan melaporkan jika ada tetangganya batuk-batuk ke puskesmas atau dokter." (Baca juga: Harga Masker dan Sanitizer Mahal, Ngabalin Salahkan Media Sosial ).
(zik)
