Gus Jazil Bangga Perbedaan dan Keberagaman Menjadi Penguat Masyarakat Flores

NAGEKEO - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menilai, perbedaan dan keberagaman justru menjadi penguat bagi masyarakat Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia pun mengaku bangga.

"Saya melihat kekuatan masyarakat Flores adalah mampu menjadikan perbedaan dan keragaman sebagai pengikat," ujar Gus Jazil, sapaan akrabnya, saat melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ( Empat Pilar MPR ) di Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Rabu (29/7/2020) malam.

Di hadapan ratusan peserta sosialisasi, politikus PKB itu menyebut Pulau Flores sangat luar biasa. "Di Ende, di saat menjalani masa pengasingan, Bung Karno merenung dan menemukan Pancasila," ucapnya.

Diakui nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan masyarakat Pulau Flores. Dengan menerapkan nilai-nilai luhur bangsa membuat keberagaman dan perbedaan yang ada tidak menjadi faktor konflik.

Menurut Gus Jazil, menyosialisasikan Empat Pilar merupakan amanat yang wajib dilakukan anggota MPR berdasarkan UU MD3. "Ini tugas saya selaku Anggota dan Pimpinan MPR," ujar pria kelahiran Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. ( ).

Sebagai nahdliyin, Gus Jazil menyebut sebutan Empat Pilar di organisasi ini kerap dilafalkan dengan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD NRI Tahun 1945 atau disingkat 'PBNU'. "Bangsa Indonesia lestari kalau PBNU kuat. Kalau PBNU lemah maka kondisi bangsa ini sebaliknya," katanya.

Menurut Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu, masyarakat harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kebanggaan perlu disyukuri sebab banyak negara belajar toleransi kepada bangsa Indonesia. "Soal toleransi, kita menjadi rujukan bangsa lain."

Ia mencontohkan Afghanistan pernah belajar soal toleransi di Indonesia. Padahal, menurut Gus Jazil, Indonesia terdiri dari ribuan pulau, beragam agama, bahasa, dan budaya. "Kekayaan dan keberagaman menjadi perekat," ucapnya. ( ).

Dalam kesempatan tersebut, Gus Jazil juga menyampaikan fungsi dan tugas kedudukan MPR. Disampaikan kepada peserta sosialisasi, MPR di masa lalu dan masa saat ini berbeda. Di masa lalu, MPR merupakan lembaga tertinggi. Presiden pada masa itu adalah mandataris MPR. "Presiden saat itu dipilih oleh MPR."

Adanya reformasi membuat MPR tak seperti dulu. MPR menjadi lembaga negara setara dengan Presiden, DPR, MK, DPD, MK, KY, BPK, dan MA. Meski demikian MPR mempunyai tugas mengubah UUD. Diungkapkan, beberapa waktu yang lalu, ketika ada wacana melakukan amendemen terbatas, pimpinan MPR melakukan kunjungan ke berbagai ormas keagamaan. Dalam pertemuan tersebut MPR meminta masukan soal wacana amendemen terbatas. Bila ada masukan soal amendemen, mana yang perlu dan apa saja.