Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid: Hindari Transaksional dalam Pilkada
Jum'at, 09 Oktober 2020 - 10:47 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid. Foto/Istimewa
A
A
A
PANDEGLANG - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah ( pilkada ) adalah bagian dari demokrasi untuk mencari pemimpin yang terbaik bagi daerah. Namun, seringkali pilkada menghasilkan pemimpin yang kemudian hari bermasalah. Ini disebabkan ketika proses pemilihan masih diwarnai dengan transaksional seperti money politics.
"Demokrasi justru bukan menjadi alat untuk mempercepat kita menuju kesejahteraan, tapi demokrasi menjadi ganjalan. Bukan demokrasinya yang salah, tetapi ekses sampingnya," kata Jazilul Fawaid dalam Halaqoh Kiai Muda MDS Rijatul Ansor Pandeglang dan Temu Tokoh Kebangsaan di Pondok Hufadz Manba'ul Qur'an, Labuan, Pandeglang, Banten, Kamis (8/10/2020).
Menurut Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, demokrasi yang masih diwarnai transaksional disebabkan masyarakat masih belum cerdas, masih belum sejahtera sehingga mudah terpengaruh money politics. "Demokrasi kita seringkali dibajak," ujarnya.
(Baca juga: MPR Ingatkan Beda Sikap soal UU Ciptaker Jangan Timbulkan Perpecahan ).
Gus Jazil menambahkan, demokrasi di Indonesia cukup mahal. Untuk menyelenggarakan pilkada di Kabupaten Pandeglang , misalnya, membutuhkan dana sekitar Rp56 miliar. "Demokrasi kita kadang-kadang dibajak dengan transaksional. Sudah repot-repot memilih bupati, hasilnya cuma seperti pasar malam. Ini menjadi keprihatinan kita semua," tandasnya.
"Demokrasi justru bukan menjadi alat untuk mempercepat kita menuju kesejahteraan, tapi demokrasi menjadi ganjalan. Bukan demokrasinya yang salah, tetapi ekses sampingnya," kata Jazilul Fawaid dalam Halaqoh Kiai Muda MDS Rijatul Ansor Pandeglang dan Temu Tokoh Kebangsaan di Pondok Hufadz Manba'ul Qur'an, Labuan, Pandeglang, Banten, Kamis (8/10/2020).
Menurut Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, demokrasi yang masih diwarnai transaksional disebabkan masyarakat masih belum cerdas, masih belum sejahtera sehingga mudah terpengaruh money politics. "Demokrasi kita seringkali dibajak," ujarnya.
(Baca juga: MPR Ingatkan Beda Sikap soal UU Ciptaker Jangan Timbulkan Perpecahan ).
Gus Jazil menambahkan, demokrasi di Indonesia cukup mahal. Untuk menyelenggarakan pilkada di Kabupaten Pandeglang , misalnya, membutuhkan dana sekitar Rp56 miliar. "Demokrasi kita kadang-kadang dibajak dengan transaksional. Sudah repot-repot memilih bupati, hasilnya cuma seperti pasar malam. Ini menjadi keprihatinan kita semua," tandasnya.
Lihat Juga :
