Dokkes Polri Diminta Redam Kepanikan Warga Terkait Corona dan Masker
Sabtu, 07 Maret 2020 - 15:15 WIB
Dokkes Polri Diminta Redam Kepanikan Warga Terkait Corona dan Masker
A
A
A
JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyatakan, dalam kondisi dimana masyarakat mengalami panik berlebihan, sulit bagi pemerintah dan aparat kepolisian untuk bertindak. Termasuk dalam menindak pelaku dugaan penimbun masker akibat wabah virus Corona. (Baca juga: Cegah Penimbunan Masker, Pemerintah Diminta Komunikasi dengan Produsen)
"Tindakan ideal apapun yang dilakukan aparatur seakan tidak berarti di tengah kepanikan masyarakat yang tingkat tinggi. Yang ada masyarakat memborong apa saja untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, seolah esok akan kiamat," ujar Neta saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (7/3/2020).
Menurut Neta, sikap ego sektoral dan kepanikan tingkat tinggi ini harus segera di atasi pemerintah. Misalnya dengan menghimpun komunitas-komunitas di masyarakat dan melakukan sosialisasi di arena kegiatan masyarakat seperti car free day (CFD) dengan kampanye tidak perlu panik dengan wabah Corona, namun semua pihak diimbau tetap waspada dan bersatu mengatasinya. (Baca juga: Pemerintah Diminta Serius Tindak Oknum Penimbun Masker)
"Dalam kampanye itu polisi, lewat Tim Dokkesnya (Kedokteran dan Kesehatan) juga ikut memberikan penerangan-penerangan kepada publik tentang virus Corona, bagaimana mencegahnya dan di mana pusat-pusat pelayanan untuk berkonsultasi," ungkapnya.
Lebih lanjut Neta menyatakan, dengan berbagai tindakan sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat merasa nyaman dan tidak terjadi kepanikan. Selama ini, secara tidak langsung tindakan polisi ikut membuat masyarakat menjadi panik.
"Ekspos polisi yang besar besaran yang di mana-mana polisi menangkap aksi penimbunan masker secara tidak langsung sudah membuat masyarakat panik. Sehingga masyarakat khawatir tidak kebagian masker dan melakukan aksi borong dan menimbun masker di rumahnya, padahal belum tentu dia memerlukan masker yang begitu banyak," ungkapnya.
Sebab itu pula, kata Neta, pola publikasi dan pencitraan polisi perlu diubah agar tidak membuat masyarakat panik. Menurutnya, polisi perlu tetap menangkap para penimbun masker, tapi tak perlu dipublikasi besar-besaran.
Sebaliknya, sambung dia, justru yang perlu dipublikasi besar-besaran adalah peran Dokkes Polri dalam memberi penjelasan tentang virus Corona kepada masyarakat di berbagai kota, sehingga masyarakat merasa tenang dan nyaman.
"Selama wabah Corona muncul Dokkes Polri sama sekali tidak muncul yang dimunculkan justru penangkapan-penangkapan penimbun masker. Padahal, sebagai pelayan dan pelindung masyarakat, saat seperti inilah seharusnya Dokkes Polri muncul menunjukkan peran dan fungsinya," katanya.
"Tindakan ideal apapun yang dilakukan aparatur seakan tidak berarti di tengah kepanikan masyarakat yang tingkat tinggi. Yang ada masyarakat memborong apa saja untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, seolah esok akan kiamat," ujar Neta saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (7/3/2020).
Menurut Neta, sikap ego sektoral dan kepanikan tingkat tinggi ini harus segera di atasi pemerintah. Misalnya dengan menghimpun komunitas-komunitas di masyarakat dan melakukan sosialisasi di arena kegiatan masyarakat seperti car free day (CFD) dengan kampanye tidak perlu panik dengan wabah Corona, namun semua pihak diimbau tetap waspada dan bersatu mengatasinya. (Baca juga: Pemerintah Diminta Serius Tindak Oknum Penimbun Masker)
"Dalam kampanye itu polisi, lewat Tim Dokkesnya (Kedokteran dan Kesehatan) juga ikut memberikan penerangan-penerangan kepada publik tentang virus Corona, bagaimana mencegahnya dan di mana pusat-pusat pelayanan untuk berkonsultasi," ungkapnya.
Lebih lanjut Neta menyatakan, dengan berbagai tindakan sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat merasa nyaman dan tidak terjadi kepanikan. Selama ini, secara tidak langsung tindakan polisi ikut membuat masyarakat menjadi panik.
"Ekspos polisi yang besar besaran yang di mana-mana polisi menangkap aksi penimbunan masker secara tidak langsung sudah membuat masyarakat panik. Sehingga masyarakat khawatir tidak kebagian masker dan melakukan aksi borong dan menimbun masker di rumahnya, padahal belum tentu dia memerlukan masker yang begitu banyak," ungkapnya.
Sebab itu pula, kata Neta, pola publikasi dan pencitraan polisi perlu diubah agar tidak membuat masyarakat panik. Menurutnya, polisi perlu tetap menangkap para penimbun masker, tapi tak perlu dipublikasi besar-besaran.
Sebaliknya, sambung dia, justru yang perlu dipublikasi besar-besaran adalah peran Dokkes Polri dalam memberi penjelasan tentang virus Corona kepada masyarakat di berbagai kota, sehingga masyarakat merasa tenang dan nyaman.
"Selama wabah Corona muncul Dokkes Polri sama sekali tidak muncul yang dimunculkan justru penangkapan-penangkapan penimbun masker. Padahal, sebagai pelayan dan pelindung masyarakat, saat seperti inilah seharusnya Dokkes Polri muncul menunjukkan peran dan fungsinya," katanya.
(cip)
