Demokrat Nilai Pemerintah Belum Maksimal Sosialisasikan Omnibus Law
Jum'at, 06 Maret 2020 - 15:28 WIB
Demokrat Nilai Pemerintah Belum Maksimal Sosialisasikan Omnibus Law
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat menilai pemerintah belum maksimal dalam mensosialisasikan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Sebab, RUU itu menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di tengah masyarakat.
"Ya, justru kami melihat belum maksimal sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2020). (Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja Dicurigai Pesanan Pengusaha )
Maka itu, dia mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginginkan pemerintah menjelaskan secara utuh ke masyarakat tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Diketahui, salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan SBY di Cikeas kemarin malam adalah Omnibus Law Cipta Kerja.
"Pak SBY menginginkan agar pemerintah menjelaskan secara utuh kepada masyarakat. Kalau misal presiden tidak bisa, bisa dilakukan oleh Menko Perekonomian," jelasnya.
Penjelasan secara gamblang dari pemerintah dinilai perlu agar semua pihak mengerti. "Intinya di situ. Kami yakin kalau rakyat mengerti dan memang betul-betul ada keberpihakan kepada rakyat, tentu Partai Demokrat akan mendukung. Tapi kalau ada yang perlu diperbaiki, Partai Demokrat siap memberikan masukan," jelasnya. (Baca juga: Akademisi Sebut Ada Persoalan Besar dalam Penyusunan RUU Omnibus Law )
"Ya, justru kami melihat belum maksimal sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2020). (Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja Dicurigai Pesanan Pengusaha )
Maka itu, dia mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginginkan pemerintah menjelaskan secara utuh ke masyarakat tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Diketahui, salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan SBY di Cikeas kemarin malam adalah Omnibus Law Cipta Kerja.
"Pak SBY menginginkan agar pemerintah menjelaskan secara utuh kepada masyarakat. Kalau misal presiden tidak bisa, bisa dilakukan oleh Menko Perekonomian," jelasnya.
Penjelasan secara gamblang dari pemerintah dinilai perlu agar semua pihak mengerti. "Intinya di situ. Kami yakin kalau rakyat mengerti dan memang betul-betul ada keberpihakan kepada rakyat, tentu Partai Demokrat akan mendukung. Tapi kalau ada yang perlu diperbaiki, Partai Demokrat siap memberikan masukan," jelasnya. (Baca juga: Akademisi Sebut Ada Persoalan Besar dalam Penyusunan RUU Omnibus Law )
(kri)
