Nasdem Anggap Omnibus Law Cipta Kerja Solusi Hadapi Krisis

Rabu, 12 Agustus 2020 - 19:57 WIB
loading...
Nasdem Anggap Omnibus...
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR, Ahmad Ali mengungkapkan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja merupakan salah satu solusi dalam menghadapi situasi krisis. Foto/SINDOphoto
A A A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR, Ahmad Ali mengungkapkan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja merupakan salah satu solusi dalam menghadapi situasi krisis. Maka itu, DPR dan pemerintah berupaya melakukan percepatan pengesahannya.

"Kami memandang Omnibus Law Cipta Kerja adalah salah satu solusi menghadapi situasi krisis. Kita punya kepentingan untuk melakukan percepatan pengesahan ini," ujar Ahmad Ali saat dihubungi wartawan, Rabu (12/8/2020). (Baca juga: Waspada, 33 Kabupaten/Kota Berada di Zona Merah COVID-19)

Kendati demikian, dia mengatakan kalau upaya percepatan yang dilakukan tidak akan mengurangi kesungguhan dan kehati-hatian dalam pembahasan. "Kita tidak kejar tayang, kita bahas ini detail dari satu DIM (Daftar Inventarisasi Masalah-Red) ke DIM yang lain. Agar ketika keluar Undang-undang ini punya kualitas yang bagus dan bisa merepresentasikan kepentingan masyarakat," tuturnya.

Dia melanjutkan klaster ketenagakerjaan sudah mulai ada titik temu. Sebelumnya Fraksi Nasdem sempat mengusulkan klaster ketenagakerjaan ditarik karena dianggap menimbulkan kegaduhan dan menghambat pembahasan klaster yang lain.

"Saat ini kan pembahasan sedang berjalan, kemarin serikat buruh sudah ketemu dengan DPR sudah dialog dan macam-macam. Jika komunikasi sudah terjadi, ada dialog, diskusi, masukan-masukan dari perwakilan buruh sudah didengar, saya pikir tidak ada alasan untuk menarik nya lagi," jelasnya.
(Baca juga: Kabar Gembira dari Jokowi, Bansos Karyawan Cair Satu hingga Dua Minggu Lagi)

Adapun terkait target penyelesaian pembahasan, dia belum bisa memastikannya. " Ya kalau bulan depan selesai alhamdulillah, intinya kita bersungguh-sungguh, sehari bisa tiga kali pembahasan," pungkasnya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Momen Ketua Komisi XIII...
Momen Ketua Komisi XIII DPR Singgung Isu Merger Gerindra-Nasdem
Tegaskan Komitmen Nasdem...
Tegaskan Komitmen Nasdem Dukung RUU PPRT, Sahroni: Bismillah, Kita Sahkan Tahun Ini
Buka Puasa Bersama Anak...
Buka Puasa Bersama Anak Yatim, NasDem Teguhkan Spirit Kebangsaan dan Solidaritas
Sahroni Kembali Jadi...
Sahroni Kembali Jadi Wakil Ketua Komisi III DPR: Mudah-mudahan Saya Menjadi Lebih Baik
Ahmad Sahroni Kembali...
Ahmad Sahroni Kembali Jadi Pimpinan Komisi III DPR RI
Urusan Dukungan Pilpres...
Urusan Dukungan Pilpres 2029, Nasdem Akan Bicarakan di Internal
Ribuan Kader Meriahkan...
Ribuan Kader Meriahkan Funwalk HUT-14 NasDem: Satu Semangat Perubahan
HUT ke-14, Nasdem Bakti...
HUT ke-14, Nasdem Bakti Sosial di Panti Sosial Cipayung Jaktim
Daftar Mobil Sahroni...
Daftar Mobil Sahroni yang Dirusak Massa di Rumahnya, dari Lexus, Porsche, hingga Mustang
Rekomendasi
RPN dan BPDP Latih Keterampilan...
RPN dan BPDP Latih Keterampilan Panen Sawit Rakyat di Sumsel
Tinggalkan Karakter...
Tinggalkan Karakter Garang, Kim Mu Yeol Bertransformasi Jadi Dokter Hangat di First Doctor
Dulu Dipaksa Les Nyanyi,...
Dulu Dipaksa Les Nyanyi, Kini Arcelly Bersinar di Panggung Nasional
Berita Terkini
Beda dengan Roy Suryo,...
Beda dengan Roy Suryo, Dokter Tifa Tidak Ajukan Gugatan Praperadilan
Mahasiswa UBK Ngaku...
Mahasiswa UBK Ngaku Terima Uang Rp20 Juta, Politikus Gerindra: Saya Yakin Tidak Ada Sangkut Paut dengan Mas Gibran
Ducati hingga Tas Dior...
Ducati hingga Tas Dior Rampasan Kasus Korupsi K3 Bakal Dilelang KPK Desember 2026
Tilep Rp2 Miliar, Mantan...
Tilep Rp2 Miliar, Mantan Ketua PN Kudus Dipecat
Kepala BSKDN Kemendagri:...
Kepala BSKDN Kemendagri: Inovasi Kunci Pembangunan Daerah
Kawal Instruksi Presiden...
Kawal Instruksi Presiden Soal Ojol, Komisi V DPR Minta Tarif Baru Tak Bebani Konsumen
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved