Wabah Korona dan Urgensi Tim Penanggulangan Terpadu
Kamis, 05 Maret 2020 - 06:03 WIB
Wabah Korona dan Urgensi Tim Penanggulangan Terpadu
A
A
A
Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dua warga Depok, Jawa Barat, positif terinfeksi Covid-19, pemerintah perlu menunjukkan langkah yang lebih serius lagi dalam menangani penyebaran wabah ini. Standar penanganan tidak bisa lagi sama seperti sebelum Indonesia dinyatakan positif korona.
Apakah langkah penanggulangan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selama ini dinilai kurang optimal? Bisa jadi demikian. Paling tidak hal tersebut tergambar dari pernyataan Ketua DPR Puan Maharani. Secara tidak langsung Puan mengoreksi model penanganan wabah korona yang dilakukan pemerintah sejauh ini.Dengan status Indonesia sebagai salah satu negara terinfeksi korona, Puan menyarankan agar pemerintah menangani wabah virus korona secara terpusat agar terkoordinasi, terpadu, dan terintegrasi. Dia meminta pemerintah menyerahkan penyelenggaraan penanggulangan virus ini kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB ) atau lembaga lain yang lebih efektif.Tim penanggulangan terpadu secara nasional tersebut dinilai penting agar masyarakat melihat bahwa negara benar-benar hadir di tengah situasi yang kurang kondusif ini. Puan berharap dibentuk tim terpadu yang bekerja selama 24 jam nonstop dan 7 hari dalam sepekan untuk menangani masalah korona.
Pemerintah tentu perlu mempertimbangkan masukan yang disampaikan Ketua DPR tersebut. Semangatnya adalah wabah ini memerlukan kerja sama banyak pihak sehingga semua komponen perlu bahu-membahu dan bekerja sama. Secara teknis tim penanggulangan terpadu juga akan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, menghindarkan perbedaan data serta informasi yang disampaikan ke masyarakat.Akurasi data dan informasi tentu sangat penting dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai masyarakat dibuat bingung dengan informasi yang berbeda antara satu pejabat dengan pejabat lain. Jika itu terjadi akan muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Langkah positif sudah dilakukan Presiden Jokowi dengan menunjuk juru bicara khusus mengenai korona. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto dipercaya Presiden untuk memberikan keterangan secara berkala mengenai perkembangan wabah ini. Paling tidak penanganan satu pintu itu akan memberi kepastian kepada masyarakat soal kebenaran informasi yang diterima. Kita tahu saat ini di media sosial berseliweran hoaks soal korona yang rawan membuat situasi makin kisruh.
Namun merespons penyebaran virus korona dengan hanya menunjuk juru bicara khusus belumlah cukup. Karena itu pembentukan tim gabungan skala nasional seperti usulan Ketua DPR menjadi penting. Jika tim terpadu dibentuk, masyarakat bisa melihat bahwa pemerintah sudah menerapkan protokol pencegahan dan penanggulangan wabah korona yang sesuai dengan standard operation and procedure (SOP).
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini perlu ditumbuhkan demi terciptanya rasa tenang dan aman. Saat ini sebagian warga menunjukkan sikap ragu akan kemampuan pemerintah menanggulangi korona. Buktinya antara lain sebagian warga memilih memborong bahan pangan sesaat setelah pemerintah mengumumkan dua WNI di Depok positif korona.
Penanggulangan korona memang perlu langkah lebih taktis, strategis, dan efektif. Pasalnyatidak ada yang bisa memastikan kapan wabah ini akan berakhir. Virus yang berawal dari Kota Wuhan ini sudah menyebar ke 77 negara dengan korban meninggal dunia lebih dari 3.200 orang.
Di dalam negeri pun masyarakat masih terus dibayangi kekhawatiran. Sudah sangat tepat imbauan pemerintah yang meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik karena kemampuan membunuh virus korona tidak sebesar virus SARS. Pasien yang terinfeksi pun memiliki peluang besar untuk disembuhkan.
Hanya saja imbauan tersebut perlu tetap dibarengi dengan langkah penanganan yang konkret, semisal proaktif mendatangi warga, komunitas atau kelompok-kelompok yang rentan terpapar virus korona dengan melakukan tes medis. Dengan tegas Puan Maharni meminta agar pemerintah lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga negara ketimbang memikirkan dampak ekonomi akibat penyebaran wabah korona.
Dalam menanggulangi dampak virus korona tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting. Demi meminimalkan penyebaran virus, masyarakat dituntut punya kesadaran yang tinggi dalam menjaga kesehatan. Selain itu, selektif dalam menerima informasi serta tidak menjadi bagian penyebar informasi bohong atau hoaks yang bisa makin memperkeruh keadaan.Masyarakat juga diminta tidak memanfaatkan situasi sulit ini dengan mengeruk keuntungan. Tindakan sebagian pihak yang memborong dan menimbun masker serta peralatan kesehatan yang berhubungan dengan antivirus sangat disayangkan. Karena itu aparat keamanan perlu memberikan tindakan tegas dengan menghukum para pelaku.
Apakah langkah penanggulangan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selama ini dinilai kurang optimal? Bisa jadi demikian. Paling tidak hal tersebut tergambar dari pernyataan Ketua DPR Puan Maharani. Secara tidak langsung Puan mengoreksi model penanganan wabah korona yang dilakukan pemerintah sejauh ini.Dengan status Indonesia sebagai salah satu negara terinfeksi korona, Puan menyarankan agar pemerintah menangani wabah virus korona secara terpusat agar terkoordinasi, terpadu, dan terintegrasi. Dia meminta pemerintah menyerahkan penyelenggaraan penanggulangan virus ini kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB ) atau lembaga lain yang lebih efektif.Tim penanggulangan terpadu secara nasional tersebut dinilai penting agar masyarakat melihat bahwa negara benar-benar hadir di tengah situasi yang kurang kondusif ini. Puan berharap dibentuk tim terpadu yang bekerja selama 24 jam nonstop dan 7 hari dalam sepekan untuk menangani masalah korona.
Pemerintah tentu perlu mempertimbangkan masukan yang disampaikan Ketua DPR tersebut. Semangatnya adalah wabah ini memerlukan kerja sama banyak pihak sehingga semua komponen perlu bahu-membahu dan bekerja sama. Secara teknis tim penanggulangan terpadu juga akan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, menghindarkan perbedaan data serta informasi yang disampaikan ke masyarakat.Akurasi data dan informasi tentu sangat penting dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai masyarakat dibuat bingung dengan informasi yang berbeda antara satu pejabat dengan pejabat lain. Jika itu terjadi akan muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Langkah positif sudah dilakukan Presiden Jokowi dengan menunjuk juru bicara khusus mengenai korona. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto dipercaya Presiden untuk memberikan keterangan secara berkala mengenai perkembangan wabah ini. Paling tidak penanganan satu pintu itu akan memberi kepastian kepada masyarakat soal kebenaran informasi yang diterima. Kita tahu saat ini di media sosial berseliweran hoaks soal korona yang rawan membuat situasi makin kisruh.
Namun merespons penyebaran virus korona dengan hanya menunjuk juru bicara khusus belumlah cukup. Karena itu pembentukan tim gabungan skala nasional seperti usulan Ketua DPR menjadi penting. Jika tim terpadu dibentuk, masyarakat bisa melihat bahwa pemerintah sudah menerapkan protokol pencegahan dan penanggulangan wabah korona yang sesuai dengan standard operation and procedure (SOP).
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini perlu ditumbuhkan demi terciptanya rasa tenang dan aman. Saat ini sebagian warga menunjukkan sikap ragu akan kemampuan pemerintah menanggulangi korona. Buktinya antara lain sebagian warga memilih memborong bahan pangan sesaat setelah pemerintah mengumumkan dua WNI di Depok positif korona.
Penanggulangan korona memang perlu langkah lebih taktis, strategis, dan efektif. Pasalnyatidak ada yang bisa memastikan kapan wabah ini akan berakhir. Virus yang berawal dari Kota Wuhan ini sudah menyebar ke 77 negara dengan korban meninggal dunia lebih dari 3.200 orang.
Di dalam negeri pun masyarakat masih terus dibayangi kekhawatiran. Sudah sangat tepat imbauan pemerintah yang meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik karena kemampuan membunuh virus korona tidak sebesar virus SARS. Pasien yang terinfeksi pun memiliki peluang besar untuk disembuhkan.
Hanya saja imbauan tersebut perlu tetap dibarengi dengan langkah penanganan yang konkret, semisal proaktif mendatangi warga, komunitas atau kelompok-kelompok yang rentan terpapar virus korona dengan melakukan tes medis. Dengan tegas Puan Maharni meminta agar pemerintah lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga negara ketimbang memikirkan dampak ekonomi akibat penyebaran wabah korona.
Dalam menanggulangi dampak virus korona tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting. Demi meminimalkan penyebaran virus, masyarakat dituntut punya kesadaran yang tinggi dalam menjaga kesehatan. Selain itu, selektif dalam menerima informasi serta tidak menjadi bagian penyebar informasi bohong atau hoaks yang bisa makin memperkeruh keadaan.Masyarakat juga diminta tidak memanfaatkan situasi sulit ini dengan mengeruk keuntungan. Tindakan sebagian pihak yang memborong dan menimbun masker serta peralatan kesehatan yang berhubungan dengan antivirus sangat disayangkan. Karena itu aparat keamanan perlu memberikan tindakan tegas dengan menghukum para pelaku.
(nag)
