Pimpinan Gerindra Nilai Ahok Mumpuni Jadi Pimpro Ibu Kota Baru
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) paling mumpuni sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota baru. Arief menilai Ahok memiliki kemampuan dan kredibilitas sebagai pimpinan proyek.
"Ahok paling mumpuni sebagai pimpro Ibu Kota baru dari kemampuan dan kredibilitasnya sebagai pimpinan," ujar Arief Poyuono kepada SINDOnews, Rabu (4/3/2020). (Baca juga: Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Dinilai Ramai karena Ada Ahok )
Diketahui, selain Ahok, tiga kandidat lainnya adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Wika) Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas. "Ahok punya pengalaman pernah mimpin Ibu Kota Jakarta sehingga pengalamannya selama jadi gubernur bisa diterapkan dalam membangun Ibu Kota baru," jelasnya.
Lebih lanjut, kata dia, kebocoran-kebocoran dana APBN yang digunakan untuk bangun Ibu Kota baru bisa diminimalisir oleh Ahok. "Tapi saya sih enggak yakin Ibu kota baru akan terealisasi, nanti ganti presiden ya tinggal dibatalkan saja rencana pemindahan Ibu Kota oleh presiden yang bakal gantikan Joko Widodo," tandasnya.
Dia pun berpendapat, investor yang akan ikut serta dalam pembangunan Ibu Kota juga ragu-ragu. "Dengan sistim peraturan dan perundang-undangan di Indonesia yang berubah rubah di setiap rezim pemerintahan," katanya. (Baca juga: Badan Otorita Hanya Urusi Persiapan Pembangunan Ibu Kota Baru )
"Ahok paling mumpuni sebagai pimpro Ibu Kota baru dari kemampuan dan kredibilitasnya sebagai pimpinan," ujar Arief Poyuono kepada SINDOnews, Rabu (4/3/2020). (Baca juga: Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Dinilai Ramai karena Ada Ahok )
Diketahui, selain Ahok, tiga kandidat lainnya adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Wika) Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas. "Ahok punya pengalaman pernah mimpin Ibu Kota Jakarta sehingga pengalamannya selama jadi gubernur bisa diterapkan dalam membangun Ibu Kota baru," jelasnya.
Lebih lanjut, kata dia, kebocoran-kebocoran dana APBN yang digunakan untuk bangun Ibu Kota baru bisa diminimalisir oleh Ahok. "Tapi saya sih enggak yakin Ibu kota baru akan terealisasi, nanti ganti presiden ya tinggal dibatalkan saja rencana pemindahan Ibu Kota oleh presiden yang bakal gantikan Joko Widodo," tandasnya.
Dia pun berpendapat, investor yang akan ikut serta dalam pembangunan Ibu Kota juga ragu-ragu. "Dengan sistim peraturan dan perundang-undangan di Indonesia yang berubah rubah di setiap rezim pemerintahan," katanya. (Baca juga: Badan Otorita Hanya Urusi Persiapan Pembangunan Ibu Kota Baru )
(kri)