Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Dinilai Ramai karena Ada Ahok
Rabu, 04 Maret 2020 - 11:30 WIB
Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Dinilai Ramai karena Ada Ahok
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat akan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) untuk membentuk Badan Otorita Ibu Kota baru.
Sejauh ini ada empat nama kandidat 'pimpro' ibu kota baru yang akan berpindah ke Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut. (Baca juga: Masyarakat Kaltim Minta Dilibatkan dalam Pimpinan Badan Otorita Ibu Kota Baru)
Empat orang itu antara lain, Menteri Riset dan Dikti Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Dirut PT Wika Tumiyana dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menganggap, pembentukan badan itu tepat, untuk memudahkan koordinasi dengan berbagai sektor.
"Terutama hubungan dengan daerah-daerah penyangga ibu kota baru," tutur dia saat dihubungi SINDOnews, Rabu (4/3/2020).
Sementara itu lanjut Adi, soal siapa yang layak mengisi 'pimpro' di otorita baru itu menjadi hak prerogatif presiden.
Dia pun menganggap, nama-nama kandidat yang muncul tentu melalui pertimbangan yang matang karena dianggap bisa memegang tanggung jawab itu. "Paling yang 'ramai' karena ada nama Ahok di situ," ujar analis Politik asal UIN Jakarta itu.
Sejauh ini ada empat nama kandidat 'pimpro' ibu kota baru yang akan berpindah ke Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut. (Baca juga: Masyarakat Kaltim Minta Dilibatkan dalam Pimpinan Badan Otorita Ibu Kota Baru)
Empat orang itu antara lain, Menteri Riset dan Dikti Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Dirut PT Wika Tumiyana dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menganggap, pembentukan badan itu tepat, untuk memudahkan koordinasi dengan berbagai sektor.
"Terutama hubungan dengan daerah-daerah penyangga ibu kota baru," tutur dia saat dihubungi SINDOnews, Rabu (4/3/2020).
Sementara itu lanjut Adi, soal siapa yang layak mengisi 'pimpro' di otorita baru itu menjadi hak prerogatif presiden.
Dia pun menganggap, nama-nama kandidat yang muncul tentu melalui pertimbangan yang matang karena dianggap bisa memegang tanggung jawab itu. "Paling yang 'ramai' karena ada nama Ahok di situ," ujar analis Politik asal UIN Jakarta itu.
(maf)
