Masyarakat Kaltim Minta Dilibatkan dalam Pimpinan Badan Otorita Ibu Kota Baru
A
A
A
JAKARTA - Legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim), Irwan menghargai kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih calon kepala badan otorita untuk mempersiapkan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru. Namun, dia meminta agar Jokowi juga mendengarkan aspirasi masyarakat Kaltim untuk dilibatkan dalam unsur pimpinan badan otorita.
“Saya menghargai otoritas presiden untuk membentuk badan otorita itu, kemudian memilih calon kepala badan otorita. Tapi Pak Jokowi juga harus arif dan bijaksana, artinya memperhatikan aspirasi masyarakat Kaltim, yang mana di dalam badan otorita itu juga masuk dalam unsur pimpinan, karena yang memahami karakteristik, wilayah, geografis, kemudian sosial budaya masyarakat, ya tentunya pemimpin-pemimpin yang ada di Kaltim,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (3/3/2020). (Baca juga: Badan Otorita Ibukota Baru Bakal Dibentuk Bulan Depan )
Anggota Komisi V DPR ini melihat bahwa keempat calon kepala badan otorita yang sudah dipilih presiden memiliki kompetensi masing-masing dan pihaknya tidak memiliki kuasa untuk menolak kewenangan Presiden dan keempatnya pun memiliki kapabilitas.
“Kita enggak mungkin juga menolak, karena keempat itu punya kompetensi, punya kapabilitas untuk melaksanakan perintah presiden,” jelasnya.
Namun demikian, Ketua Departemen ESDM Partai Demokrat ini menuturkan bahwa Kaltim pun tidak kekurangan figur pemimpin yang layak masuk di unsur pimpinan badan otorita IKN. Kaltim memiliki sosok Isran Noor dan juga kepala daerah setingkat bupati lainnya di Kaltim.
“Ya putera-puteri terbaik Kaltim kan banyak, ya kalau kayak Pak Ahok, Bambang, ya saya juga bisa lah, saya juga punya kompetensi di tata ruang, di lingkungan. Artinya level wakil (badan otorita IKN), harusnya bisa yah (diisi putera-puteri Kaltim),” tegasnya.
Namun demikian, dia menambahkan, siapapun yang nanti dipilih sebagai Kepala Badan Otorita IKN nantinya betul-berul memperhatikan karakteristik wilayah Kaltim, memerhatikan sosial budaya dan SDM di Kaltim dan tidak melupakan bahwa IKN baru nantinya adalah Kaltim. (Baca juga: Pindah Ibu Kota, Pemerintah Bentuk Badan Otorita dan Revisi 5 UU )
“Jangan sampai menimbulkan kesenjangan sosial baru, kesenjangan budaya baru, kemudian kesenjangan antara miskin-kaya. Dan harapan saya, siapapun kepala badan otorita bisa membuat sebuah IKN yang sesuai dengan visinya. Smart, sustainable, green, dan tepat waktu ya. Jangan molor,” harap Doktor Kehutanan Universitas Mulawarman itu.
“Saya menghargai otoritas presiden untuk membentuk badan otorita itu, kemudian memilih calon kepala badan otorita. Tapi Pak Jokowi juga harus arif dan bijaksana, artinya memperhatikan aspirasi masyarakat Kaltim, yang mana di dalam badan otorita itu juga masuk dalam unsur pimpinan, karena yang memahami karakteristik, wilayah, geografis, kemudian sosial budaya masyarakat, ya tentunya pemimpin-pemimpin yang ada di Kaltim,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (3/3/2020). (Baca juga: Badan Otorita Ibukota Baru Bakal Dibentuk Bulan Depan )
Anggota Komisi V DPR ini melihat bahwa keempat calon kepala badan otorita yang sudah dipilih presiden memiliki kompetensi masing-masing dan pihaknya tidak memiliki kuasa untuk menolak kewenangan Presiden dan keempatnya pun memiliki kapabilitas.
“Kita enggak mungkin juga menolak, karena keempat itu punya kompetensi, punya kapabilitas untuk melaksanakan perintah presiden,” jelasnya.
Namun demikian, Ketua Departemen ESDM Partai Demokrat ini menuturkan bahwa Kaltim pun tidak kekurangan figur pemimpin yang layak masuk di unsur pimpinan badan otorita IKN. Kaltim memiliki sosok Isran Noor dan juga kepala daerah setingkat bupati lainnya di Kaltim.
“Ya putera-puteri terbaik Kaltim kan banyak, ya kalau kayak Pak Ahok, Bambang, ya saya juga bisa lah, saya juga punya kompetensi di tata ruang, di lingkungan. Artinya level wakil (badan otorita IKN), harusnya bisa yah (diisi putera-puteri Kaltim),” tegasnya.
Namun demikian, dia menambahkan, siapapun yang nanti dipilih sebagai Kepala Badan Otorita IKN nantinya betul-berul memperhatikan karakteristik wilayah Kaltim, memerhatikan sosial budaya dan SDM di Kaltim dan tidak melupakan bahwa IKN baru nantinya adalah Kaltim. (Baca juga: Pindah Ibu Kota, Pemerintah Bentuk Badan Otorita dan Revisi 5 UU )
“Jangan sampai menimbulkan kesenjangan sosial baru, kesenjangan budaya baru, kemudian kesenjangan antara miskin-kaya. Dan harapan saya, siapapun kepala badan otorita bisa membuat sebuah IKN yang sesuai dengan visinya. Smart, sustainable, green, dan tepat waktu ya. Jangan molor,” harap Doktor Kehutanan Universitas Mulawarman itu.
(kri)