Didominasi Parpol Pemerintah, DPR Dinilai Mengkhawatirkan

JAKARTA - Dominasi koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintah di DPR dinilai sangat mengkhawatirkan. Hal ini menimbulkan fungsi check and balances tidak bisa berjalan dengan baik.

"Menurut saya perlu kita betul-betul yang agak mengkhawatirkan saya dalam konteks fungsi DPR itu sekarang justru oversize control. Karena sekarang koalisi pemerintahan terlalu besar, yang mengambil sikap oposisi itu satu partai jelas, dua partai masih belum jelas ini," kata Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Panji Anugrah Permana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Februari 2020.

Panji mengatakan, ketika ada oversize control maka muncul pertanyaan bagaimana membangun check and balances dalam sistem perpolitikan nasional.

"Kita pun sebetulnya bukannya enggak suka sama pemerintah, tapi kita juga perlu mendengar ide-ide alternatif dari mitra pemerintah yang tidak bergabung di dalam kabinet seperti apa? Artinya okelah kalau misalnya enggak mau dibilang sebagai oposisi, tapi mitra yang juga turut mengkritisi kebijakan-kebijakan, apalagi kalau kita ngomong salah satunya ada oversize," katanya.

Menurutnya, di awal periode pemerintahan ini ada kecenderungan menguatnya oligarki karena partai-partai semakin bergabung di salah satu tubuh, dan di sisi lain menyisakan elemen-elemen kritis yang sangat lemah.

"Satu bulan terakhir saya melakukan riset lapangan untuk melakukan assessment terhadap demokrasi, saya jalan ke tiga provinsi dan di Jakarta, itu menemukan paling tidak beberapa fenomena yang agak miris, menghawatirkan perkembangan demokrasi kita ke depan," katanya.

Pertama soal kecendrungan oligarki parpol, kedua, soal semakin melemahnya peran masyarakat sipil dan juga fungsi media dalam menjalankan fungsi kontrol. "Ketiga yang berkaitan dengan beberapa aspek kebebasan sipil, kebebasan politik yang mulai juga dipertanyakan oleh banyak sekali steakholder kita," katanya.

Riset tersebut, kata Panji, dilakukan bukan dengan pendekatan survei, tapi melaluipendekatan kualitatif dengan bertemu sejumlah stakeholders, orang partai, NGO dan lainnya untuk melihat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Sementara itu, hasil survei yang dilakukan Politika Research and Consulting dan Parameter Politik Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 50,0 persen publik menilai kinerja DPR baik. "Itu berdasarkan survei yang kami lakukan awal Februari," terang Ian Suherlan, peneliti Politika Research and Consulting dan Parameter Politik Indonesia.

Menurut dia, ada enam lembaga negara yang dijaring opininya. Yaitu, BPK dengan nilai 48,3 persen, DPD dinilai baik oleh 50,7 persen, DPR 50,0 persen, Mahkamah Agung (MA) 52,5 persen, Mahkamah Konstitusi (MK) 50,3 persen, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 51,7 persen.

Ian mengatakan, survei yang dilaksanakan secara nasional itu melibatkan 2.200 responden, dengan 220 surveyor. Masing-masing surveyor mewawancarai 10 orang dalam satu desa terpilih. Margin of error 2,3 persen. "Ini murni berbasis survei opini publik," terang dia. Selain DPR, pihaknya juga melakukan survei terhadap partai politik.

Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi survei ini sebagai bagian dari kajian akademik. "Saya sebagai orang yang background akademik, tentu harus menghormati. Jangan sampai nanti orang bilang, kalau lagi ternyata baik survei DPR, kita malah setuju. Tetapi begitu dia bilang nanti surveinya jelek, malah gak setuju karena saya meihat fenomena itu ada belakangan ini," katanya.

Menurutnya, angka 50 persen ini cukup tinggi sebagai prestasi kelembagaan. "Karena DPR ini sendiri, andai kata mereka baik saja kerjanya, ini baik saja, memperjuangkan rakyat, teriak-teriak untuk memperjuangkan rakyat, itu baik saja kerjanya, itu masyarakat belum tentu memandang baik. Kan ada asumsi yang selalu pokoknya kalau perkara yang urusannya DPR, buruk saja gitu," katanya.