Skandal Jiwasraya, PKS Berharap Benny Tjokro Jadi Whistle Blower
Kamis, 20 Februari 2020 - 16:51 WIB
Skandal Jiwasraya, PKS Berharap Benny Tjokro Jadi Whistle Blower
A
A
A
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Dimyati Natakusumah berharap, tersangka skandal Jiwasraya yang juga Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro (Bentjok) bisa menjadi whistle blower.
Dimyati berharap Benny bisa mengungkap mega skandal yang merugikan keuangan negara hingga Rp13,7 triliun lebih. Dengan begitu, kasus ini bisa terungkap secara keseluruhan.
(Baca juga: Dalami Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Puluhan Saksi)
Menurut Dimyati, kasus Jiwasraya merupakan skandal yang sangat besar sehingga tidak mungkin yang bermain di dalamnya hanya satu atau dua orang. Untuk mengungkapnya, bisa ditelusuri dari waktu perjalanan (time schedule) kasus ini berlangsung.
Hal ini dikatakan Dimyati dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Tarik Ulur Pansus Jiwasraya, Siapa yang Berkepentingan?" di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III Parlemen, Senayan, Kamis (20/2/2020).
"Coba saja dilihat time schedule-nya. Di zaman era lalu atau sekarang atau sedang? Nanti akan kelihatan zaman dulu sudah berapa? Ini kan skandal dimana yang yang disikat besar maka akan terlihat siapa pemainnya," kata Dimyati.
Menurutnya, dalam permainan korupsi besar pemainnya bisa empat hingga lima kaki. Pertama adalah birokrasi. "Enggak mungkin tanpa direksi, komisaris, eksekutif, legislatif. Enggak mungkin Bentjok itu bermain sendirian. Nah kita mau buka selebar-lebarnya, karena ini merusak negara," tuturnya.
Kaki kedua adalah kelompok white collar crime. "Siapa yang mendadak kaya? Ada apa ini, siapa brokernya?" katanya.
Kelompok ketiga adalah oknum penegak hukum. Menurutnya, jika penegak hukum berani tegas dan kuat maka tidak mungkin skandal seperti ini terjadi karena semua orang pasti akan takut melakukan penyimpangan. "Kalau sistemnya bagus enggak mungkin berani," tuturnya.
Kaki berikutnya yakni oknum pengawas dan auditor. "Sekarang dibuka saja siapa pegang uangnya, siapa yang mencatatnya maka oleh sebab itu perlu dibuat pansus. Kalau tidak disepakati maka gak bisa terwujud," ungkapnya.
Menurut Dimyati, pembentukan Pansus akan lebih efektif karena di dalamnya ada sisi keuangan dari Komisi XI, ada yang terkait BUMN, maupun hukum yang menjadi satu dalam Pansus.
Meskipun diakuinya pembentukan bakal sulit terwujud secara politik karena hanya PKS dan Partai Demokrat yang jumlahnya 104 orang sementara fraksi lainnya hanya menginginkan dibentuk panitia kerja (panja).
Karena itu, dirinya mendesak pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan pembentukan pansus. "Bacakan saja, soal nanti disepakati atau tidak, selesai," pungkasnya.
Dimyati berharap Benny bisa mengungkap mega skandal yang merugikan keuangan negara hingga Rp13,7 triliun lebih. Dengan begitu, kasus ini bisa terungkap secara keseluruhan.
(Baca juga: Dalami Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Puluhan Saksi)
Menurut Dimyati, kasus Jiwasraya merupakan skandal yang sangat besar sehingga tidak mungkin yang bermain di dalamnya hanya satu atau dua orang. Untuk mengungkapnya, bisa ditelusuri dari waktu perjalanan (time schedule) kasus ini berlangsung.
Hal ini dikatakan Dimyati dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Tarik Ulur Pansus Jiwasraya, Siapa yang Berkepentingan?" di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III Parlemen, Senayan, Kamis (20/2/2020).
"Coba saja dilihat time schedule-nya. Di zaman era lalu atau sekarang atau sedang? Nanti akan kelihatan zaman dulu sudah berapa? Ini kan skandal dimana yang yang disikat besar maka akan terlihat siapa pemainnya," kata Dimyati.
Menurutnya, dalam permainan korupsi besar pemainnya bisa empat hingga lima kaki. Pertama adalah birokrasi. "Enggak mungkin tanpa direksi, komisaris, eksekutif, legislatif. Enggak mungkin Bentjok itu bermain sendirian. Nah kita mau buka selebar-lebarnya, karena ini merusak negara," tuturnya.
Kaki kedua adalah kelompok white collar crime. "Siapa yang mendadak kaya? Ada apa ini, siapa brokernya?" katanya.
Kelompok ketiga adalah oknum penegak hukum. Menurutnya, jika penegak hukum berani tegas dan kuat maka tidak mungkin skandal seperti ini terjadi karena semua orang pasti akan takut melakukan penyimpangan. "Kalau sistemnya bagus enggak mungkin berani," tuturnya.
Kaki berikutnya yakni oknum pengawas dan auditor. "Sekarang dibuka saja siapa pegang uangnya, siapa yang mencatatnya maka oleh sebab itu perlu dibuat pansus. Kalau tidak disepakati maka gak bisa terwujud," ungkapnya.
Menurut Dimyati, pembentukan Pansus akan lebih efektif karena di dalamnya ada sisi keuangan dari Komisi XI, ada yang terkait BUMN, maupun hukum yang menjadi satu dalam Pansus.
Meskipun diakuinya pembentukan bakal sulit terwujud secara politik karena hanya PKS dan Partai Demokrat yang jumlahnya 104 orang sementara fraksi lainnya hanya menginginkan dibentuk panitia kerja (panja).
Karena itu, dirinya mendesak pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan pembentukan pansus. "Bacakan saja, soal nanti disepakati atau tidak, selesai," pungkasnya.
(maf)
