Anggota DPD Minta Kapolri Sikapi Penanganan Kasus di Makassar
Kamis, 20 Februari 2020 - 13:59 WIB
Anggota DPD Minta Kapolri Sikapi Penanganan Kasus di Makassar
A
A
A
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha meminta Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis untuk memberikan perhatian terhadap penanganan salah satu kasus di wilayah Polrestabes Makassar.
Abdul Rachman mempertanyakan tentang kasus berkaitan dengan sengketa lahan dengan terlapor bernama Hengki Lisady yang dinilainya hak-haknya sebagai warga negara dizalimi.
"Saya selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai pengejawantahan aspirasi masyarakat perlu mengawal dari pada penegakan hukum, saya menggunakan Hak Bertanya saya selaku anggota DPD yangdiatur dalam Pasal 257 paragraf 1 Hak Anggota sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2014," tutur senator atau Sulewsi Tengah yang biasa disapa ART ini, Kamis (20/2/2020).
Apalagi, kata dia, posisinya saat ini berada di Komite I yang membidangi hukum. ART melihat kasus yang disorotinya itu dipaksakan di tingkatkan ke penyidikan, penuntutan hingga ke putusan pengadilan.
"Bayangkan orang yang tidak punya legalitas hukum melaporkan terlapor dalam suatu perkara yang dimana obyek perkara tersebut adalah tanah, yang saya maksudkan adalah obyek tanah atas nama ibu Siani yang melaporakan malah Aco ke pihak kepolisian," tuturnya.
Dia mengaku heran penyidik begitu mudah menerimanya laporan tersebut dan menetapkan tersangka terlapor.
Untuk itu, ART meminta kepada Kapolri untuk kembali melakukan gelar perkara untuk mengetahui kebenaran kasus tersebut.
"Apabila ada pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut yang membackup pelapor mohon Kapolri menindak tegas sehingga citra Kepolisan di mana selama ini sudah terkisis akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan merusak institusi Polri," tuturnya.
ART mengungkapkan keyakinan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Idham Azis akan bekerja lebih baik. "Saya yakin dan percaya di tangan seorang Jenderal Pol Idham Azis Polri ini akan lebih baik lagi," ujarnya.
Abdul Rachman mempertanyakan tentang kasus berkaitan dengan sengketa lahan dengan terlapor bernama Hengki Lisady yang dinilainya hak-haknya sebagai warga negara dizalimi.
"Saya selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai pengejawantahan aspirasi masyarakat perlu mengawal dari pada penegakan hukum, saya menggunakan Hak Bertanya saya selaku anggota DPD yangdiatur dalam Pasal 257 paragraf 1 Hak Anggota sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2014," tutur senator atau Sulewsi Tengah yang biasa disapa ART ini, Kamis (20/2/2020).
Apalagi, kata dia, posisinya saat ini berada di Komite I yang membidangi hukum. ART melihat kasus yang disorotinya itu dipaksakan di tingkatkan ke penyidikan, penuntutan hingga ke putusan pengadilan.
"Bayangkan orang yang tidak punya legalitas hukum melaporkan terlapor dalam suatu perkara yang dimana obyek perkara tersebut adalah tanah, yang saya maksudkan adalah obyek tanah atas nama ibu Siani yang melaporakan malah Aco ke pihak kepolisian," tuturnya.
Dia mengaku heran penyidik begitu mudah menerimanya laporan tersebut dan menetapkan tersangka terlapor.
Untuk itu, ART meminta kepada Kapolri untuk kembali melakukan gelar perkara untuk mengetahui kebenaran kasus tersebut.
"Apabila ada pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut yang membackup pelapor mohon Kapolri menindak tegas sehingga citra Kepolisan di mana selama ini sudah terkisis akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan merusak institusi Polri," tuturnya.
ART mengungkapkan keyakinan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Idham Azis akan bekerja lebih baik. "Saya yakin dan percaya di tangan seorang Jenderal Pol Idham Azis Polri ini akan lebih baik lagi," ujarnya.
(dam)
