DPR Minta Kementerian BUMN Menjaga Wibawa

JAKARTA - Petinggi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diingatkan untuk menciptakan iklim yang kondusif di kalangan BUMN dengan mengurangi komentar-komentar negatif di media massa atau di depan publik. Hal tersebut dinilai perlu agar kinerja dan energi positif di dalam korporasi dapat terjaga, terlebih pada BUMN yang sudah listed di bursa.

"Kita berharap kementerian berhati-hati dan disiplin dalam berkomunikasi, agar tidak tercipta persepsi negatif dan pukul rata yang justru akan merugikan BUMN," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap agar kementerian mengedepankan narasi positif, sebab kondisi setiap BUMN itu berbeda-beda dan masalahnya kompleks.

"Kementerian harus jaga wibawa BUMN, saat ini sebaiknya BUMN fokus pada penyusunan Roadmap BUMN yang konkret dan benar-benar mampu memberikan arah serta semangat baru untuk perbaikan ke depan," jelas Legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Utara itu.

Dia berharap roadmap tersebut melibatkan para pengurus BUMN masing-masing kluster dan memastikan ada kolaborasi antar kluster, termasuk sinergi dengan kementerian teknis. “Narasinya dan teknisnya harus jelas," kata Deddy.

Dirinya memberikan contoh mengenai penggunaan produk lokal, GCG, standarisasi, benchmarking dan rekrutmen. Deddy berharap agar impor dikurangi untuk produk-prpduk yang bisa dihasilkan oleh BUMN, seperti kapal, lokomotif, amunisi, IT, dan sebagainya.

Deddy berharap agar pimpinan BUMN benar-benar fokus pada solusi, shared vision dan tidak terjebak pada masalah dan perangkap berpikir linier. "Semua ini agar BUMN semakin profesional dan menjaga integritas dengan menolak tegas intervensi politis atau para pemburu rente. Kita berharap banyak pada orang-orang muda yang memimpin BUMN sekarang ini," pungkasnya.