DPR Tekankan Pentingnya Kolaborasi dan Sinergi Antar BUMN
DPR Tekankan Pentingnya Kolaborasi dan Sinergi Antar BUMN
A
A
A
JAKARTA - Pentingnya kolaborasi dan sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka memenuhi kebutuhan strategis nasional disoroti oleh Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Sitorus. Dia mengatakan, Kementerian BUMN harus memainkan peran sebagai fasilitator untuk menciptakan ekosistem industri yang bermanfaat bagi rakyat.
"Terutama dalam bidang pertanian dan agroindustri serta industri kelautan," ujar Deddy dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Kamis (13/2/2020).
Diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BUMN Industri Strategis di Gedung DPR RI, Rabu (12/2/2020), dia menyoroti tidak jelasnya fokus bisnis BUMN strategis dalam mendukung akselerasi dan modernisasi kegiatan perekonomian yang menyentuh rakyat banyak.
Dia pun memberikan contoh perlunya dibahas rencana pembuatan spur (kereta mini) untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan menuju tempat pengumpulan atau jalan besar. “Bayangkan, sawit saja kita punya luas lebih dari 16 juta hektare, kalau bisa diintervensi dengan teknologi pengangkutan hasil produksi pertanian yang terjangkau dan andal tentu akan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi," kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Deddy melanjutkan, dengan pemanfaatan teknologi sederhana itu akan menghemat triliunan rupiah dari investasi dan perawatan truk pengangkutan yang masih 100% impor dan menghemat biaya pembuatan jalan desa serta jalan usaha tani di seluruh Indonesia. Hal yang sama juga terjadi bila BUMN strategis mampu menciptakan drone bagi proses pemupukan perkebunan.
"Bisa dibayangkan efisiensi yang terjadi kalau belasan juta hektare itu bisa dipupuk menggunakan drone," kata Legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Utara itu.
Maka itu, dia mengusulkan agar Kementerian BUMN mampu mendorong kolaborasi antar BUMN dan antar kementerian terkait untuk mendukung penciptaan teknologi yang bermanfaat bagi rakyat dan dunia usaha yang berperan sebagai ujung tombak ekonomi.
"Jangan sampai BUMN strategis ini hanya berpikir yang 'high tech' saja, sebab sebagai agent of development BUMN harus mampu memberikan jawaban bagi kebutuhan nasional. Jangan sampai kita terus abai sehingga untuk cangkul saja kita masih tetap harus impor," paparnya.
Dia juga meminta BUMN memberikan laporan kepada DPR tentang produk-produk yang sudah diproduksi dengan harga terjangkau tetapi oleh instansi atau lembaga masih terus diimpor dari luar negeri, seperti di bidang persenjataan atau lokomotif kereta api.
"Tolong disampaikan apa adanya, karena kita punya tugas membantu menyeimbangkan neraca perdagangan," pungkasnya.
"Terutama dalam bidang pertanian dan agroindustri serta industri kelautan," ujar Deddy dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Kamis (13/2/2020).
Diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BUMN Industri Strategis di Gedung DPR RI, Rabu (12/2/2020), dia menyoroti tidak jelasnya fokus bisnis BUMN strategis dalam mendukung akselerasi dan modernisasi kegiatan perekonomian yang menyentuh rakyat banyak.
Dia pun memberikan contoh perlunya dibahas rencana pembuatan spur (kereta mini) untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan menuju tempat pengumpulan atau jalan besar. “Bayangkan, sawit saja kita punya luas lebih dari 16 juta hektare, kalau bisa diintervensi dengan teknologi pengangkutan hasil produksi pertanian yang terjangkau dan andal tentu akan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi," kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Deddy melanjutkan, dengan pemanfaatan teknologi sederhana itu akan menghemat triliunan rupiah dari investasi dan perawatan truk pengangkutan yang masih 100% impor dan menghemat biaya pembuatan jalan desa serta jalan usaha tani di seluruh Indonesia. Hal yang sama juga terjadi bila BUMN strategis mampu menciptakan drone bagi proses pemupukan perkebunan.
"Bisa dibayangkan efisiensi yang terjadi kalau belasan juta hektare itu bisa dipupuk menggunakan drone," kata Legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Utara itu.
Maka itu, dia mengusulkan agar Kementerian BUMN mampu mendorong kolaborasi antar BUMN dan antar kementerian terkait untuk mendukung penciptaan teknologi yang bermanfaat bagi rakyat dan dunia usaha yang berperan sebagai ujung tombak ekonomi.
"Jangan sampai BUMN strategis ini hanya berpikir yang 'high tech' saja, sebab sebagai agent of development BUMN harus mampu memberikan jawaban bagi kebutuhan nasional. Jangan sampai kita terus abai sehingga untuk cangkul saja kita masih tetap harus impor," paparnya.
Dia juga meminta BUMN memberikan laporan kepada DPR tentang produk-produk yang sudah diproduksi dengan harga terjangkau tetapi oleh instansi atau lembaga masih terus diimpor dari luar negeri, seperti di bidang persenjataan atau lokomotif kereta api.
"Tolong disampaikan apa adanya, karena kita punya tugas membantu menyeimbangkan neraca perdagangan," pungkasnya.
(kri)
Explore More