IPW Desak Polri Serius Tangkap Buronan Harun Masiku
Minggu, 09 Februari 2020 - 09:36 WIB
IPW Desak Polri Serius Tangkap Buronan Harun Masiku
A
A
A
JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane meminta kepada Kapolri Jenderal Idham Azis bahwa saatnya mengeluarkan perintah tembak di tempat terhadap buronan Harun Masiku.
"Sehingga semua anggota Polri bisa dengan serius menangkap politisi PDIP itu dalam keadaan hidup atau pun mati," kata Neta kepada Sindonews, Minggu (9/2/2020).
Neta menilai, sikap tegas perlu dilakukan Polri setelah Kapolri menyatakan sudah menyebar DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap Harun Masiku ke-34 Polda dan 504 Polres di seluruh Indonesia. Meskipun sudah menyebarkan DPO ke semua penjuru tanah air, tapi anggota Polri tak kunjung bisa menangkap Harun.
Untuk itu Polri harus bisa bersikap lebih tegas lagi, yakni memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk melakukan tembak ditempat, hidup atau mati, agar Harun keluar dari persembunyiannya. Dengan adanya perintah tembak di tempat ini Harun pasti berpikir dua kali untuk tetap bersembunyi.
"Bagaimana pun, berbagai manuver politik yang dilakukan Harun selama ini, yakni pindah partai, berusaha masuk ke DPR hingga bersembunyi dari kejaran KPK, adalah untuk mempertahankan hidup dan melanggengkan eksestensi maupun karir politiknya," ujar dia.
Lebih lanjut Neta mengatakan, Harun diduga adalah saksi kunci dalam kasus pemberian suap terhadap anggota Komisioner KPU yang terkena OTT KPK. (Baca: Politikus Demokrat Beberkan Beda Nazaruddin dengan Harun Masiku).
Menurut dia, sejak OTT terjadi pada 8 Januari 2020 lalu terhadap Komisioner KPU, Harun tenggelam bak ditelan bumi. Dengan demikian, IPW mendesak Polri agar bekerja cepat membantu KPK untuk segera menangkap Harun. Sebab sudah sebulan Harun belum tertangkap dan masih bebas berkeliaran di luar.
Akibatnya, kata Neta, proses pengungkapan kasus suap yang diduga melibatkan komisioner KPU itu menjadi terhambat karena saksi kuncinya belum juga tertangkap. Di sisi lain, mengingat Harun adalah saksi kunci, bukan mustahil ada pihak pihak yang berusaha menghabisi nyawanya agar kasus suap di KPU tidak terungkap dengan terang benderang.
"Untuk itu Polri perlu melindungi Harun. Salah satunya adalah dengan perintah tembak ditempat agar Harun mau segera menyerahkan diri atau keluar dari tempat persembunyiannya, dan kemudian diamankan serta diserahkan ke KPK agar kasusnya terselesaikan dengan tuntas dan nyawa Harun terselamatkan dari pihak-pihak yang hendak menghabisinya," pungkasnya.
"Sehingga semua anggota Polri bisa dengan serius menangkap politisi PDIP itu dalam keadaan hidup atau pun mati," kata Neta kepada Sindonews, Minggu (9/2/2020).
Neta menilai, sikap tegas perlu dilakukan Polri setelah Kapolri menyatakan sudah menyebar DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap Harun Masiku ke-34 Polda dan 504 Polres di seluruh Indonesia. Meskipun sudah menyebarkan DPO ke semua penjuru tanah air, tapi anggota Polri tak kunjung bisa menangkap Harun.
Untuk itu Polri harus bisa bersikap lebih tegas lagi, yakni memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk melakukan tembak ditempat, hidup atau mati, agar Harun keluar dari persembunyiannya. Dengan adanya perintah tembak di tempat ini Harun pasti berpikir dua kali untuk tetap bersembunyi.
"Bagaimana pun, berbagai manuver politik yang dilakukan Harun selama ini, yakni pindah partai, berusaha masuk ke DPR hingga bersembunyi dari kejaran KPK, adalah untuk mempertahankan hidup dan melanggengkan eksestensi maupun karir politiknya," ujar dia.
Lebih lanjut Neta mengatakan, Harun diduga adalah saksi kunci dalam kasus pemberian suap terhadap anggota Komisioner KPU yang terkena OTT KPK. (Baca: Politikus Demokrat Beberkan Beda Nazaruddin dengan Harun Masiku).
Menurut dia, sejak OTT terjadi pada 8 Januari 2020 lalu terhadap Komisioner KPU, Harun tenggelam bak ditelan bumi. Dengan demikian, IPW mendesak Polri agar bekerja cepat membantu KPK untuk segera menangkap Harun. Sebab sudah sebulan Harun belum tertangkap dan masih bebas berkeliaran di luar.
Akibatnya, kata Neta, proses pengungkapan kasus suap yang diduga melibatkan komisioner KPU itu menjadi terhambat karena saksi kuncinya belum juga tertangkap. Di sisi lain, mengingat Harun adalah saksi kunci, bukan mustahil ada pihak pihak yang berusaha menghabisi nyawanya agar kasus suap di KPU tidak terungkap dengan terang benderang.
"Untuk itu Polri perlu melindungi Harun. Salah satunya adalah dengan perintah tembak ditempat agar Harun mau segera menyerahkan diri atau keluar dari tempat persembunyiannya, dan kemudian diamankan serta diserahkan ke KPK agar kasusnya terselesaikan dengan tuntas dan nyawa Harun terselamatkan dari pihak-pihak yang hendak menghabisinya," pungkasnya.
(nag)
