Presiden Jokowi Perintahkan Pusat dan Daerah Bersinergi Hadapi Bencana
Selasa, 04 Februari 2020 - 11:31 WIB
Presiden Jokowi Perintahkan Pusat dan Daerah Bersinergi Hadapi Bencana
A
A
A
BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, kejadian bencana semakin meningkat. Kenaikan kejadian tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor, seperti perubahan iklim.
”Namun demikian, masih banyak bencana yang dapat dicegah dan dikurangi oleh kita semua,” ujar Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2020 yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Sentul pada Selasa (4/2/2020).
Menurut Jokowi, tantangan yang masih dihadapi yaitu bagaimana menyikapi ancaman maupun bencana dengan baik. Sebab, petugas sering tergagap dalam tahapan manajemen bencana seperti menghadapi bencana, memperbaiki kerusakan infrastruktur, penanganan penyintas ataupun saat pemulihan.
Untuk itu, ada beberapa poin perintah kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana di antaranya, seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan.
”Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan,” katanya.
Kedua, setiap gubernur, bupati dan wali kota harus segera menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.
”Ketiga penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, Pentahelix yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik,” katanya.
Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024.
”Meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah,” tegas Jokowi.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo mengatakan, Rakornas PB 2020 ini merupakan kegiatan tahunan yang selalu diselenggarakan BNPB untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, serta para pemangku kepentingan terkait guna membahas tantangan dan mendapatkan rumusan kebijakan serta strategi penanggulangan bencana yang lebih baik di masa depan.
Sebelumnya, pada Jumat, 3 Januari 2020 diselenggarakan seminar nasional yang menghadirkan para narasumber dari berbagai institusi yang membahas enam tema utama, yaitu, Manajemen Kebencanaan; Ancaman Geologi dan Vulkanologi (Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi, Erupsi Gunungapi); Ancaman Hidrometeorologi (Kekeringan, Karhutla, dan Perubahan Iklim); Ancaman Hidrometeorologi (Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Puting Beliung, Abrasi); Ancaman Limbah dan Kegagalan Teknologi; serta Sosialisasi Katana dan Edukasi Kebencanaan.
”Namun demikian, masih banyak bencana yang dapat dicegah dan dikurangi oleh kita semua,” ujar Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2020 yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Sentul pada Selasa (4/2/2020).
Menurut Jokowi, tantangan yang masih dihadapi yaitu bagaimana menyikapi ancaman maupun bencana dengan baik. Sebab, petugas sering tergagap dalam tahapan manajemen bencana seperti menghadapi bencana, memperbaiki kerusakan infrastruktur, penanganan penyintas ataupun saat pemulihan.
Untuk itu, ada beberapa poin perintah kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana di antaranya, seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan.
”Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan,” katanya.
Kedua, setiap gubernur, bupati dan wali kota harus segera menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.
”Ketiga penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, Pentahelix yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik,” katanya.
Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024.
”Meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah,” tegas Jokowi.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo mengatakan, Rakornas PB 2020 ini merupakan kegiatan tahunan yang selalu diselenggarakan BNPB untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, serta para pemangku kepentingan terkait guna membahas tantangan dan mendapatkan rumusan kebijakan serta strategi penanggulangan bencana yang lebih baik di masa depan.
Sebelumnya, pada Jumat, 3 Januari 2020 diselenggarakan seminar nasional yang menghadirkan para narasumber dari berbagai institusi yang membahas enam tema utama, yaitu, Manajemen Kebencanaan; Ancaman Geologi dan Vulkanologi (Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi, Erupsi Gunungapi); Ancaman Hidrometeorologi (Kekeringan, Karhutla, dan Perubahan Iklim); Ancaman Hidrometeorologi (Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Puting Beliung, Abrasi); Ancaman Limbah dan Kegagalan Teknologi; serta Sosialisasi Katana dan Edukasi Kebencanaan.
(cip)
