Mahfud: Penolakan WNI oleh Warga Natuna Akibat Keterlambatan Informasi
Selasa, 04 Februari 2020 - 11:05 WIB
Mahfud: Penolakan WNI oleh Warga Natuna Akibat Keterlambatan Informasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar pertemuan mendadak dengan sejumlah pejabat dari Natuna di antaranya Bupati, Ketua DPRD, tokoh masyarakat dan sebagainya. (Baca juga: Puan Minta Pemerintah Komunikasi Intensif dengan Warga Natuna)
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menerima para perwakilan dari Natuna karena Presiden memiliki tugas yang sangat padat. "Sehingga saya pun sekarang menerima juga membatalkan beberapa acara lain karena menghormati tamu dari Natuna terkait dengan pemulangan atau evakuasi saudara-saudara kita dari Wuhan, RRC," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Mahfud menyatakan, insiden penolakan sejumlah warga Natuna terhadap WNI yang dipulangkan dari Wuhan disebut bukan miskomunikasi, melainkan keterlambatan informasi. Sebab, pemulangan terhadap WNI yang kemudian di karantina di Natuna terjadi begitu cepat setelah pemerintah China mengizinkan mereka dievakuasi. (Baca juga: Warga Natuna Keberatan Daerahnya Jadi Tempat Observasi)
"Itu langsung bekerja cepat dan memutuskan mengambil tempat di Natuna yang dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat," ujarnya.
Belakangan, kata Mahfud, evakuasi WNI ke wilayah Natuna menimbulkan kesalahpahaman karena komunikasi antara pemerintah daerah dengan warga yang berada di Natuna terlambat. Untuk itu, semua pihak diminta untuk memaklumi kondisi tersebut. Mahfud menjelaskan, hari ini pemerintah pusat sudah bertemu dan menampung aspirasi dari perwakilan pejabat Natuna yang diwakili Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, kemudian tokoh masyarakat Ketua KNPI, perwakilan perguruan tinggi, Pemuda Pancasila (PP) dan yang lainnya.
"Kesimpulannya sebenarnya hal-hal yang disampaikan sudah dibicarakan juga oleh pemerintah, Menteri Kesehatan Bapak terawan itu akan berkantor di Natuna dan sebenarnya sudah mulai berkantor cuma sekarang ditegaskan lagi sampai selesainya tugas yang istilah Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian tadi adalah operasi kemanusiaan," ungkapnya.
Mahfud menambahkan, langkah penanganan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi masalah ini mendapat apresiasi masyarakat internasional. ”Kita merasa terhormat menurut titah Pak Mendagri dapat tugas operasi kemanusiaan ini yang itu sebenarnya dipuji oleh masyarakat internasional, karena Indonesia dinilai paling cepat akurat dan tepat di dalam menangani masalah ini," tandasnya.
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menerima para perwakilan dari Natuna karena Presiden memiliki tugas yang sangat padat. "Sehingga saya pun sekarang menerima juga membatalkan beberapa acara lain karena menghormati tamu dari Natuna terkait dengan pemulangan atau evakuasi saudara-saudara kita dari Wuhan, RRC," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Mahfud menyatakan, insiden penolakan sejumlah warga Natuna terhadap WNI yang dipulangkan dari Wuhan disebut bukan miskomunikasi, melainkan keterlambatan informasi. Sebab, pemulangan terhadap WNI yang kemudian di karantina di Natuna terjadi begitu cepat setelah pemerintah China mengizinkan mereka dievakuasi. (Baca juga: Warga Natuna Keberatan Daerahnya Jadi Tempat Observasi)
"Itu langsung bekerja cepat dan memutuskan mengambil tempat di Natuna yang dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat," ujarnya.
Belakangan, kata Mahfud, evakuasi WNI ke wilayah Natuna menimbulkan kesalahpahaman karena komunikasi antara pemerintah daerah dengan warga yang berada di Natuna terlambat. Untuk itu, semua pihak diminta untuk memaklumi kondisi tersebut. Mahfud menjelaskan, hari ini pemerintah pusat sudah bertemu dan menampung aspirasi dari perwakilan pejabat Natuna yang diwakili Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, kemudian tokoh masyarakat Ketua KNPI, perwakilan perguruan tinggi, Pemuda Pancasila (PP) dan yang lainnya.
"Kesimpulannya sebenarnya hal-hal yang disampaikan sudah dibicarakan juga oleh pemerintah, Menteri Kesehatan Bapak terawan itu akan berkantor di Natuna dan sebenarnya sudah mulai berkantor cuma sekarang ditegaskan lagi sampai selesainya tugas yang istilah Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian tadi adalah operasi kemanusiaan," ungkapnya.
Mahfud menambahkan, langkah penanganan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi masalah ini mendapat apresiasi masyarakat internasional. ”Kita merasa terhormat menurut titah Pak Mendagri dapat tugas operasi kemanusiaan ini yang itu sebenarnya dipuji oleh masyarakat internasional, karena Indonesia dinilai paling cepat akurat dan tepat di dalam menangani masalah ini," tandasnya.
(cip)
