Kemendagri Minta Pemda Serius Tangani Wabah Virus Corona

JAKARTA - Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Bangda Kemendagri) meminta pemerintah daerah serius dalam menangani pandemi COVID-19 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pelaksana harian Dirjen Bangda Kemendagri Hari Nur Cahya mengatakan pemda harus memprioritaskan pencegahan pandemi COVID-19, peningakatan daya tahan tubuh, dan penguatan kapasitas sistem kesehatan. “Peningkatan produksi kebutuhan dasar dan kesehatan, serta menyiapkan jaringan pengaman sosial bagi masyarakat,” ujar dalam keterangan tertulis yang diterima SINDONews, Kamis (15/04/2020).

Kemendagri, menurutnya, sebagai kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah telah menyiapkan sejumlah langkah agar pemda dapat menindaklanjuti arahan Presiden.

Hal itu diungkapkan Hari Nur Cahya dalam musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pembangunan daerah (Musrenbang RPKD) dengan pemerintah daerah (pemda) se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui video conference pada Rabu, 15 April 2020.

“Dalam rangka melihat kondisi supply dan demand di daerah terkait penanganan COVID-19, Kemendagri telah menyiapkan data produsen dalam negeri yang dapat menyiapkan berbagai sarana penanganan COVID-19. Itu semua untuk membantu pemesanan sesuai kebutuhan pemda,” katanya.

Kemendagri juga akan membantu masyarakat di daerah untuk mengakses Kartu Prakerja. Hari Nur Cahya meminta pemda untuk segera melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemda.

Dari sisi pembangunan, dia mengatakan pemda se-Provinsi Sumbar agar mengutamakan penanganan isu-isu strategis, seperti peningkatan akses layanan kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, terutama dalam penanganan COVID-19 dan stunting. Program-program lain pun perlu ditingkatkan, antara lain, peningkataan kualitas mutu pendidik, serta sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, pengentasan kemiskinan melalui program perlindungan sosial, keluarga harapan, dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin.

“Peningkatan kulitas SDM UMKM agar menjadi prioritas karena memiliki peran startegis dalam upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran,” ucapnya.

Berdasarkan hasil Kortekrenbang Regional II Tahun 2020 terdapat 668 usulan darui pemda se-Indonesia yang mendukung prioritas nasional. Dari Sumbar ada enam usulan dengan rincian, peningkatan jalur kereta api, pengembangan Bandara Rokot, peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Painan Selatan, pembangunan jaringan perpipaan SPAM Pasaman Barat, dan pembangunan jalan akses pelabuhan Teluk Tapang.