Kemendagri Prediksi Realokasi Anggaran dari Pemda Meningkat
loading...
Kemendagri berharap jumlah realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) semakin besar nilainya. Foto/SINDOnew
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap jumlah realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) semakin besar nilainya. Saat ini jumlahnya sudah mencapai Rp55 triliun.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan dana Rp55 triliun itu sudah dianggarkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Jumlah itu diprediksi akan meningkatkan mengingat pemerintah memperpanjang penyampaian hasil penyesuaian APBD menjadi dua minggu.
“Untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan social safety net. Ini kami harapkan angkanya terus bertambah, karena untuk menangani dampak COVID-19 di masyarakat diperlukan keseriusan pemda dan alokasi anggaran yang cukup. Semakin tinggi, semakin baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.com, Selasa (14/4/2020).
Bahtiar menerangkan perpanjangan itu untuk memberikan keleluasaan bagi pemda dalam merumuskan dan menyesuaikan APBD. Itu semua untuk penanganan pandemi COVID-19 yang komprehensif. Realokasi dan refocussing anggaran ditujukan untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha di daerah tetap hidup, dan penyediaan jaring pengaman sosial.
Bahtiar mengungkapkan masih banyak program kegiatan dalam APBD yang bisa direalokasi. Mendagri Tito Karnavian sendiri sudah mengatakan penanganan pandemi COVID-19 ini harus menggunakan strategi yang komprehensif seperti perang.
“Kapasitas kesehatan, jaring pengaman sosial melalui Bansos/Hibah, perlindungan kepada industri dan UKM agar tetap bisa bertahan hidup, serta memperkuat ketahanan pangan dan kebutuhan pokok di seluruh daerah,” katanya.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan dana Rp55 triliun itu sudah dianggarkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Jumlah itu diprediksi akan meningkatkan mengingat pemerintah memperpanjang penyampaian hasil penyesuaian APBD menjadi dua minggu.
“Untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan social safety net. Ini kami harapkan angkanya terus bertambah, karena untuk menangani dampak COVID-19 di masyarakat diperlukan keseriusan pemda dan alokasi anggaran yang cukup. Semakin tinggi, semakin baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.com, Selasa (14/4/2020).
Bahtiar menerangkan perpanjangan itu untuk memberikan keleluasaan bagi pemda dalam merumuskan dan menyesuaikan APBD. Itu semua untuk penanganan pandemi COVID-19 yang komprehensif. Realokasi dan refocussing anggaran ditujukan untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha di daerah tetap hidup, dan penyediaan jaring pengaman sosial.
Bahtiar mengungkapkan masih banyak program kegiatan dalam APBD yang bisa direalokasi. Mendagri Tito Karnavian sendiri sudah mengatakan penanganan pandemi COVID-19 ini harus menggunakan strategi yang komprehensif seperti perang.
“Kapasitas kesehatan, jaring pengaman sosial melalui Bansos/Hibah, perlindungan kepada industri dan UKM agar tetap bisa bertahan hidup, serta memperkuat ketahanan pangan dan kebutuhan pokok di seluruh daerah,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
