100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Masih Disibukkan dengan Konsep-konsep

JAKARTA - 100 kerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sudah dilalui. Pengamat Politik Sosial Kemasyarakatan Nasional John N Palinggi justru menilai kekuatan kerja dan tataran konsep Presiden Jokowi mencapai 300 persen.

(Baca juga: DPR-Pemerintah Akan Rapat Khusus Soal Evakuasi WNI di Wuhan)

Menurut dia, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak terletak pada 100 hari pertama bekerja. Namun kata dia, kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam 100 harinya telah berhasil membuat program-program strategis yang diputuskan pemerintah bersama DPR.

"Selain itu, ide dan gagasan lainnya yang bermuara pada kemajuan bangsa dan bertujuan meningkatkan kemakmuran di segala bidang, dinilai telah memberi nilai tambah yang positif," kata John di ruang kerjanya, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Dia berpendapat, saat ini Presiden-Wapres dan para menteri masih disibukkan dengan konsep-konsep untuk meletakkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan sampai 5 tahun ke depan.

Menurut dia, hal tersebut itu bagus sekali, karena mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Khusus Presiden Jokowi, John menilai sekarang terfokus pada penyerapan tenaga kerja.

"Itu bagus sekali. Konsep ini pernah dijalankan oleh Tiongkok di awal-awal membuka diri dengan prinsip, berapa pun anggaran yang dikeluarkan harus mampu menambah tenaga kerja yang diserap. Presiden Jokowi menerapkannya dalam bentuk reformasi regulasi melalui omnibus law untuk sektor tenaga kerja dan perpajakan," ucap John.

"Saya salut, menghormati, menghargai, sekaligus bangga bila mencermati langkah-langkah Presiden Jokowi selama 100 hari kepemimpinannya. Berbeda dengan 5 tahun lalu, dimana kerjanya 100 persen, sekarang sepertinya kekuatan kerja dan tataran konsep Pak Presiden mencapai 300 persen," tambahnya.

Dia melanjutkan, patut juga diapresiasi bahwa Presiden Jokowi sudah tahu siapa orang yang selama ini kerjanya menggarong uang negara lewat mafia minyak dan gas (migas).

"Dengan segala kerendahan hatinya, saya lihat, Pak Presiden berharap si mafia minyak ini bisa bertobat. Tapi kalaupun tidak bisa, terpaksa diambil tindakan hukum tegas," jelasnya.

Dia menambahkan, banyak cara agar orang bisa kaya raya, tidak harus dengan merampok uang rakyat. "Pak Presiden punya keinginan kuat agar orang-orang yang selama ini gemar korupsi untuk segera berhenti dan sadar diri. Birokrasi dan perizinan harus direformasi," tuturnya.

Di samping itu, para pejabat negara sebagai pelayan masyarakat diminta agar tidak sombong. Sehingga, para pejabat diminta tak alergi untuk turun ke bawah, mendengar keluhan masyarakat dan memperjuangkannya lewat mekanisme yang ada.

Kata dia, jangan justru para pejabat doyannya bangun tembok tinggi-tinggi dan perbanyak ajudan supaya rakyat jadi sulit menemuinya. "Banyak pejabat di negeri ini kesannya lebih hebat dari raja dan kaisar. Susah ditemui," imbuh John miris.

John mengatakan, Pak Presiden selalu mengingatkan pejabat negara untuk melayani rakyat. "Ini negara demokrasi, tapi seringkali produk-produk hukum yang dikeluarkan terkesan seperti negara diktator. Indikatornya, kemacetan di Jakarta yang tidak bisa diatasi," paparnya.

Meski begitu, John mengajak masyarakat untuk memahami bahwa Presiden Jokowi juga manusia biasa yang juga punya kekurangan.

"Mari kita dukung tugas dan kerja berat yang dilakukan Pak Presiden, Wakil Presiden, dan kabinetnya. Jangan justru diobok-obok dengan hal-hal yang tidak perlu. Mari kita doakan Presiden dan Wapres agar selalu sehat mengemban amanah rakyat," seru John menutup perbincangan.