DPR-Pemerintah Akan Rapat Khusus Soal Evakuasi WNI di Wuhan
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta kementerian/lembaga (K/L) terkait akan melakukan rapat khusus membahas upaya evakuasi WNI di Wuhan, China akibat penyebaran virus Corona (2019-nCov).
Usulan ini muncul dalam rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I dengan Panglima TNI, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam membahas persetujuan DPR untuk mengirim 1 SST Zeni TNI dalam Misi Kemanusiaan di Australia.
Fraksi PKS memaksa agar soal dorongan evakuasi WNI di Wuhan, China menjadi salah satu kesimpulan rapat pada Kamis, 30 Januari 2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Kesimpulan ketiga ini, sebagai bentuk kepedulian kita bahwa langkahnya kemudian tidak dibahas secara detail di sini. Dan ini juga rapat terbuka, bisa diketahui bahwa kita mendesak untuk segera dilakukan evakuasi, setelah dievakuasi bagaimana, biarkan prosedur Kementerian Kesehatan dan sebagainya berlaku. Tidak kemudian diamprokin begitu aja, lalu warga Jakarta ke mana. Saya kira kita tetap harus masuk ke kesimpulan kita ini," kata Anggota Komisi I Fraksi PKS Sukamta Manta Miharja.
Namun, keinginan tersebut ditentang anggota Komisi I DPR lainnya karena, agenda hari ini tidak spesifik membahas soal evakuasi WNI di Wuhan. Dan mengingat sensitifnya persoalan tersebut, perlu dibahas dalam rapat khusus. (Baca Juga: Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI di China Terinfeksi Virus Corona).
"Kalau menurut pandangan saya, saya lebih setuju dengan pandangan Pak Desra (Dirjen Kemlu). Rapat hari ini tidak membahas secara spesifik, kita di sini hanya untuk mendengarkan pendapat DPR soal pengiriman kontingen ke Australia. Sementara, kita telat merespons, sementara saya usul untuk rapat secara khusus hari Senin atau lebih cepat," usul Anggota dari Fraksi Golkar Christina Aryani.
Terlebih, sambung Christina, publik sudah mendengar banyak tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait evakuasi WNI di Wuhan. Bahkan, sudah ada rencana khusus saat nanti WNI sampai ke Tanah Air sehingga, hal ini baiknya dibahas secara khusus. "Hari ini kita merasa terpisah, saya lebih suka rapat evakuasi warga negara yang ada di Wuhan dilakukan secara terpisah," imbuhnya.
Namun, Sukamta berkukuh untuk memasukkan itu ke dalam kesimpulan rapat sebagai bentuk kepedulian DPR dan pemerintah. "Saya masih bertahan dengan pendapat saya. Apa sulitnya memasukkan kesimpulan walaupun rapatnya bukan soal itu. Ini sebagai kepedulian kita menyuarakan bahwa ini perlu segera dilakukan evakuasi. Saya dalam hal ini dari Fraksi PKS mengusulkan," tegasnya.
Namun, sebagian besar anggota Komisi I DPR meminta agar hal ini dibahas secara terpisah dalam rapat khusus. Dan, ini diamini oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid yang memimpin rapat."Kami amini semangat dari teman-teman Komisi I, pada sesungguhnya semua mendukung dilakukan cepat upaya-upaya untuk evakuasi sebagai suatu opsi ataupun membuat langkah-langkah lainnya dalam menyelamatkan warga negara kita di Wuhan, itu menjadi catatan kita. Tapi boleh disepakati, kita akan mengagendakan, tidak perlu ditulis di sini (kesimpulan), tapi kita akan mengendakan secara khusus dengan pemerintah terkait pengamanan warga kita yang saat ini ada di Wuhan secara khusus," ujar Meutya kemudian mengakhiri rapat.
Usulan ini muncul dalam rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I dengan Panglima TNI, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam membahas persetujuan DPR untuk mengirim 1 SST Zeni TNI dalam Misi Kemanusiaan di Australia.
Fraksi PKS memaksa agar soal dorongan evakuasi WNI di Wuhan, China menjadi salah satu kesimpulan rapat pada Kamis, 30 Januari 2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Kesimpulan ketiga ini, sebagai bentuk kepedulian kita bahwa langkahnya kemudian tidak dibahas secara detail di sini. Dan ini juga rapat terbuka, bisa diketahui bahwa kita mendesak untuk segera dilakukan evakuasi, setelah dievakuasi bagaimana, biarkan prosedur Kementerian Kesehatan dan sebagainya berlaku. Tidak kemudian diamprokin begitu aja, lalu warga Jakarta ke mana. Saya kira kita tetap harus masuk ke kesimpulan kita ini," kata Anggota Komisi I Fraksi PKS Sukamta Manta Miharja.
Namun, keinginan tersebut ditentang anggota Komisi I DPR lainnya karena, agenda hari ini tidak spesifik membahas soal evakuasi WNI di Wuhan. Dan mengingat sensitifnya persoalan tersebut, perlu dibahas dalam rapat khusus. (Baca Juga: Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI di China Terinfeksi Virus Corona).
"Kalau menurut pandangan saya, saya lebih setuju dengan pandangan Pak Desra (Dirjen Kemlu). Rapat hari ini tidak membahas secara spesifik, kita di sini hanya untuk mendengarkan pendapat DPR soal pengiriman kontingen ke Australia. Sementara, kita telat merespons, sementara saya usul untuk rapat secara khusus hari Senin atau lebih cepat," usul Anggota dari Fraksi Golkar Christina Aryani.
Terlebih, sambung Christina, publik sudah mendengar banyak tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait evakuasi WNI di Wuhan. Bahkan, sudah ada rencana khusus saat nanti WNI sampai ke Tanah Air sehingga, hal ini baiknya dibahas secara khusus. "Hari ini kita merasa terpisah, saya lebih suka rapat evakuasi warga negara yang ada di Wuhan dilakukan secara terpisah," imbuhnya.
Namun, Sukamta berkukuh untuk memasukkan itu ke dalam kesimpulan rapat sebagai bentuk kepedulian DPR dan pemerintah. "Saya masih bertahan dengan pendapat saya. Apa sulitnya memasukkan kesimpulan walaupun rapatnya bukan soal itu. Ini sebagai kepedulian kita menyuarakan bahwa ini perlu segera dilakukan evakuasi. Saya dalam hal ini dari Fraksi PKS mengusulkan," tegasnya.
Namun, sebagian besar anggota Komisi I DPR meminta agar hal ini dibahas secara terpisah dalam rapat khusus. Dan, ini diamini oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid yang memimpin rapat."Kami amini semangat dari teman-teman Komisi I, pada sesungguhnya semua mendukung dilakukan cepat upaya-upaya untuk evakuasi sebagai suatu opsi ataupun membuat langkah-langkah lainnya dalam menyelamatkan warga negara kita di Wuhan, itu menjadi catatan kita. Tapi boleh disepakati, kita akan mengagendakan, tidak perlu ditulis di sini (kesimpulan), tapi kita akan mengendakan secara khusus dengan pemerintah terkait pengamanan warga kita yang saat ini ada di Wuhan secara khusus," ujar Meutya kemudian mengakhiri rapat.
(zik)