DPR-Pemerintah Akan Rapat Khusus Soal Evakuasi WNI di Wuhan

Kamis, 30 Januari 2020 - 17:36 WIB
DPR-Pemerintah Akan...
DPR-Pemerintah Akan Rapat Khusus Soal Evakuasi WNI di Wuhan
A A A
JAKARTA - Komisi I DPR dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta kementerian/lembaga (K/L) terkait akan melakukan rapat khusus membahas upaya evakuasi WNI di Wuhan, China akibat penyebaran virus Corona (2019-nCov).

Usulan ini muncul dalam rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I dengan Panglima TNI, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam membahas persetujuan DPR untuk mengirim 1 SST Zeni TNI dalam Misi Kemanusiaan di Australia.

Fraksi PKS memaksa agar soal dorongan evakuasi WNI di Wuhan, China menjadi salah satu kesimpulan rapat pada Kamis, 30 Januari 2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Kesimpulan ketiga ini, sebagai bentuk kepedulian kita bahwa langkahnya kemudian tidak dibahas secara detail di sini. Dan ini juga rapat terbuka, bisa diketahui bahwa kita mendesak untuk segera dilakukan evakuasi, setelah dievakuasi bagaimana, biarkan prosedur Kementerian Kesehatan dan sebagainya berlaku. Tidak kemudian diamprokin begitu aja, lalu warga Jakarta ke mana. Saya kira kita tetap harus masuk ke kesimpulan kita ini," kata Anggota Komisi I Fraksi PKS Sukamta Manta Miharja.

Namun, keinginan tersebut ditentang anggota Komisi I DPR lainnya karena, agenda hari ini tidak spesifik membahas soal evakuasi WNI di Wuhan. Dan mengingat sensitifnya persoalan tersebut, perlu dibahas dalam rapat khusus. (Baca juga: Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI di China Terinfeksi Virus Corona ).

"Kalau menurut pandangan saya, saya lebih setuju dengan pandangan Pak Desra (Dirjen Kemlu). Rapat hari ini tidak membahas secara spesifik, kita di sini hanya untuk mendengarkan pendapat DPR soal pengiriman kontingen ke Australia. Sementara, kita telat merespons, sementara saya usul untuk rapat secara khusus hari Senin atau lebih cepat," usul Anggota dari Fraksi Golkar Christina Aryani.

Terlebih, sambung Christina, publik sudah mendengar banyak tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait evakuasi WNI di Wuhan. Bahkan, sudah ada rencana khusus saat nanti WNI sampai ke Tanah Air sehingga, hal ini baiknya dibahas secara khusus. "Hari ini kita merasa terpisah, saya lebih suka rapat evakuasi warga negara yang ada di Wuhan dilakukan secara terpisah," imbuhnya.

Namun, Sukamta berkukuh untuk memasukkan itu ke dalam kesimpulan rapat sebagai bentuk kepedulian DPR dan pemerintah. "Saya masih bertahan dengan pendapat saya. Apa sulitnya memasukkan kesimpulan walaupun rapatnya bukan soal itu. Ini sebagai kepedulian kita menyuarakan bahwa ini perlu segera dilakukan evakuasi. Saya dalam hal ini dari Fraksi PKS mengusulkan," tegasnya.

Namun, sebagian besar anggota Komisi I DPR meminta agar hal ini dibahas secara terpisah dalam rapat khusus. Dan, ini diamini oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid yang memimpin rapat."Kami amini semangat dari teman-teman Komisi I, pada sesungguhnya semua mendukung dilakukan cepat upaya-upaya untuk evakuasi sebagai suatu opsi ataupun membuat langkah-langkah lainnya dalam menyelamatkan warga negara kita di Wuhan, itu menjadi catatan kita. Tapi boleh disepakati, kita akan mengagendakan, tidak perlu ditulis di sini (kesimpulan), tapi kita akan mengendakan secara khusus dengan pemerintah terkait pengamanan warga kita yang saat ini ada di Wuhan secara khusus," ujar Meutya kemudian mengakhiri rapat.
(zik)
Berita Terkait
Kedubes RI Gelar Tes...
Kedubes RI Gelar Tes Corona untuk Seluruh WNI di Iran
Tok! DPR Sahkan Perppu...
Tok! DPR Sahkan Perppu Penanganan Virus Corona Jadi UU
Tangani Wabah Virus...
Tangani Wabah Virus Corona, TNI Butuh Anggaran Refocusing Rp196,8 M
Timwas Covid-19 DPR:...
Timwas Covid-19 DPR: Biofarma Siap Produksi RT-PCR dalam Satu Bulan
Roro Esti Dorong Pengembangan...
Roro Esti Dorong Pengembangan Alkes Lokal untuk Penanganan Virus Corona
Pemecatan Nakes, Anggota...
Pemecatan Nakes, Anggota DPR RI-Aktivis Prihatin Sikap Pemda OI
Berita Terkini
Hery Susanto Diberhentikan...
Hery Susanto Diberhentikan Tidak Hormat dari Ketua Ombudsman, Mensesneg: Nanti Kita Tindak Lanjuti
Jadi Penasihat Presiden,...
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Perjuangkan Kepastian Kerja dan Upah Layak
Eks Ketua Ombudsman...
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang
Usia Pensiun Personel...
Usia Pensiun Personel Polri Tidak Sama, Ini Penjelasan Pemerintah
Perjuangkan Nasib Dokter...
Perjuangkan Nasib Dokter Muda, PDMI Minta Pemerintah Buka Kembali Akses Ujian Kompetensi
OTT di Muara Enim dan...
OTT di Muara Enim dan Jakarta, KPK Sita Uang Ratusan Juta
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved