Virus Corona, Pemerintah Bicarakan Bebas Visa China Dicabut
Selasa, 28 Januari 2020 - 21:50 WIB
Virus Corona, Pemerintah Bicarakan Bebas Visa China Dicabut
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasona Laoly memberi tanggapan terkait permintaan pencabutan bebas visa China, karena adanya virus corona di Wuhan, China. Dia menilai, hal tersebut harus dibicarakan secara spesifik.
"Ada permintaan itu kita harus selektif juga. Nanti kita akan bicarakan secara spesifik lagi," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
(Baca juga: DPR Minta Menhub Siapkan Sarana Tangkal Masuknya Virus Corona)
Menurutnya, hal ini tidak bisa diputuskan secara terburu-buru. Apalagi tidak semua daerah di China terkena virus corona.
"Kita harus selektif. Tidak semua daerah terimplikasi. Nanti kan kita harus pikirkan juga hubungan-hubungan diplomatik. Tapi kita memang paham ini mengagetkan bukan hanya Indonesia tapi banyak negara," ungkapnya.
Yasonna mengatakan, pihak Imigrasi terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain dalam penanganan virus corona.
"Tadi sudah rapat dengan Menko PMK. Semua kementerian/lembaga menangani. Jadi imigrasi kami berkoordinasi dengan Kemenkes dan lain-lain soal itu," ujarnya.
"Ada permintaan itu kita harus selektif juga. Nanti kita akan bicarakan secara spesifik lagi," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
(Baca juga: DPR Minta Menhub Siapkan Sarana Tangkal Masuknya Virus Corona)
Menurutnya, hal ini tidak bisa diputuskan secara terburu-buru. Apalagi tidak semua daerah di China terkena virus corona.
"Kita harus selektif. Tidak semua daerah terimplikasi. Nanti kan kita harus pikirkan juga hubungan-hubungan diplomatik. Tapi kita memang paham ini mengagetkan bukan hanya Indonesia tapi banyak negara," ungkapnya.
Yasonna mengatakan, pihak Imigrasi terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain dalam penanganan virus corona.
"Tadi sudah rapat dengan Menko PMK. Semua kementerian/lembaga menangani. Jadi imigrasi kami berkoordinasi dengan Kemenkes dan lain-lain soal itu," ujarnya.
(maf)
