Jokowi Pimpin Rapat Kabinet di Hanggar Kapal Selam PT PAL
Senin, 27 Januari 2020 - 14:03 WIB
Jokowi Pimpin Rapat Kabinet di Hanggar Kapal Selam PT PAL
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas kabinet di Hanggar Produksi Kapal Selam PT PAL Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/1/2020).
Dalam rapat tersebut, Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk memastikan program pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) benar-benar dapat memperkuat industri pertahanan di negara Indonesia.
“Siang hari ini kita akan membahas mengenai strategi besar ke depan terhadap industri strategis pertahanan kita yang terutama berkaitan dengan kebijakan pengembangan pengadaan alat utama sistem senjata,” ujar Presiden Jokowi saat memimpin rapat, seperti ditulis setkab.go.id. (Baca juga: Menhan Prabowo Ajak Bangun Sistem Pertahanan yang Kuat )
Jokowi juga kembali mengajak untuk fokus terhadap pembenahan ekosistem industri pertahanan terkait fasilitas pembiayaan bagi BUMN klaster industri pertahanan kemudian dan ketersambungan dengan industri komponen, baik itu pendukung maupun bahan baku.
“Termasuk di dalamnya adalah reformasi supply chain dan pengembangan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan kita kepada barang-barang impor, juga yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, pembenahan manajemen tata kelola, semuanya,” tutur mantan Wali Kota Solo itu. (Baca juga: Ke Surabaya, Jokowi Jajal Kapal Selam KRI Aluguro 405 )
Pada tahun 2015, Presiden melihat saat itu tampak seperti tidak ada manajemen di pabrik ini atau workshop ini. Saat itu hanya terlihat mesin-mesin berjajaran.
“Saat itu juga langsung saya perintah kepada menteri untuk dibenahi kemudian seingat saya dikucurkan juga setelah itu PMN sebesar Rp1,5 triliun,” tambah Presiden seraya menyampaikan kegembiraan saat masuk kembali ke PT PAL sudah ada perubahan sekarang.
Jokowi mengatakan pernah bekerja di pabrik sehingga dapat melihat bagaimana manajemen dan tata kelola perusahaan. Hal penting lain, menurut Presiden, adalah perubahan dari product driven kepada market driven.
“Ini penting sehingga kita bisa memproduksi bukan hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga alat-alat pertahanan, tetapi juga menghasilkan produk untuk menghasilkan produk nonmiliter sampai kepada mendorong agar lebih banyak pesanan, order, dari dalam negeri,” tambahnya.
Terutama, lanjut Presiden, soal belanja pertahanan dalam APBN yang mencapai sebesar Tp127 triliun agar bahkan ke industri pertahanan. Dia menegaskan bahwa minimal paling tidak seperti di negara yang lain paling tidak 15 tahun industri-industri strategis harus memiliki order atau pesanan.
“Sehingga arahnya, tata kelolanya bisa direncanakan, bisa dibangun sebuah rencana panjang yang baik dan investasinya menjadi lebih terarah,” tuturnya.
Rapat terbatas diikuti oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menlu Retno Marsudi, Menhan Prabowo Subianto, Menkeu Sri Mulyani, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Menkominfo Jhonny G Plate, Menristek/BRIN Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Erick Thohir, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Aziz, dan para eselon satu di lembaga kepresidenan.
Dalam rapat tersebut, Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk memastikan program pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) benar-benar dapat memperkuat industri pertahanan di negara Indonesia.
“Siang hari ini kita akan membahas mengenai strategi besar ke depan terhadap industri strategis pertahanan kita yang terutama berkaitan dengan kebijakan pengembangan pengadaan alat utama sistem senjata,” ujar Presiden Jokowi saat memimpin rapat, seperti ditulis setkab.go.id. (Baca juga: Menhan Prabowo Ajak Bangun Sistem Pertahanan yang Kuat )
Jokowi juga kembali mengajak untuk fokus terhadap pembenahan ekosistem industri pertahanan terkait fasilitas pembiayaan bagi BUMN klaster industri pertahanan kemudian dan ketersambungan dengan industri komponen, baik itu pendukung maupun bahan baku.
“Termasuk di dalamnya adalah reformasi supply chain dan pengembangan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan kita kepada barang-barang impor, juga yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, pembenahan manajemen tata kelola, semuanya,” tutur mantan Wali Kota Solo itu. (Baca juga: Ke Surabaya, Jokowi Jajal Kapal Selam KRI Aluguro 405 )
Pada tahun 2015, Presiden melihat saat itu tampak seperti tidak ada manajemen di pabrik ini atau workshop ini. Saat itu hanya terlihat mesin-mesin berjajaran.
“Saat itu juga langsung saya perintah kepada menteri untuk dibenahi kemudian seingat saya dikucurkan juga setelah itu PMN sebesar Rp1,5 triliun,” tambah Presiden seraya menyampaikan kegembiraan saat masuk kembali ke PT PAL sudah ada perubahan sekarang.
Jokowi mengatakan pernah bekerja di pabrik sehingga dapat melihat bagaimana manajemen dan tata kelola perusahaan. Hal penting lain, menurut Presiden, adalah perubahan dari product driven kepada market driven.
“Ini penting sehingga kita bisa memproduksi bukan hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga alat-alat pertahanan, tetapi juga menghasilkan produk untuk menghasilkan produk nonmiliter sampai kepada mendorong agar lebih banyak pesanan, order, dari dalam negeri,” tambahnya.
Terutama, lanjut Presiden, soal belanja pertahanan dalam APBN yang mencapai sebesar Tp127 triliun agar bahkan ke industri pertahanan. Dia menegaskan bahwa minimal paling tidak seperti di negara yang lain paling tidak 15 tahun industri-industri strategis harus memiliki order atau pesanan.
“Sehingga arahnya, tata kelolanya bisa direncanakan, bisa dibangun sebuah rencana panjang yang baik dan investasinya menjadi lebih terarah,” tuturnya.
Rapat terbatas diikuti oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menlu Retno Marsudi, Menhan Prabowo Subianto, Menkeu Sri Mulyani, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Menkominfo Jhonny G Plate, Menristek/BRIN Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Erick Thohir, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Aziz, dan para eselon satu di lembaga kepresidenan.
(dam)
