Fraksi PKB MPR Ajak Generasi Muda Tak Mudah Percaya Hoaks

JAKARTA - Sebanyak 400 siswa Madrasah Aliyah (MA) Al Jauharotunnaqiyah, Cibeber, Banten, berkunjung ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Dalam kunjungannya, mereka diterima oleh dua anggota MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tommy Kurniawan dan M Rano Alfath di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Delegasi siswa Madrasah Aliyah Al Jauharotunnaqiyah dipimpin Kepala Sekolah Tb M Yunus Ghozali dan didampingi para guru.

Perwakilan guru, M Jamhuri Mawardi menjelaskan tujuan kedatangan ke MPR untuk mendengarkan secara langsung dari anggota MPR tentang parlemen.

“Karena para siswa sering mendengar cerita-cerita negatif tentang parlemen di media sosial. Kunjungan ini supaya mereka jangan hanya percaya pada media sosial,” katanya.

Dalam pertemuan dengan moderator Plt Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi MPR, Budi Muliawan, anggota MPR dari Fraksi PKB Rano Alfath menjelaskan tentang kewenangan MPR dan DPR.

Kewenangan MPR antara lain mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan presiden dan/wakil presiden dalam masa jabatannya, melantik wakil presiden menjadi presiden (bila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya), memilih wakil presiden bila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.

“Sedangkan fungsi dan wewenang DPR adalah legislasi, budgeting, dan pengawasan,” ujar anggota Komisi III DPR ini.

Dalam hal fungsi legislasi, tugas DPR adalah membuat Undang-Undang.
Rano mencontohkan Fraksi PKB yang memelopori UU Pesantren. Dengan UU Pesantren ini, pesantren tidak lagi dipandang sebelah mata. Semua lulusan pesantren bisa diterima sesuai jurusannya.

Untuk fungsi dan wewenang budgeting, DPR memastikan keuangan yang dikelola negara bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi pengawasan untuk mengawasi kebijakan-kebijakan eksekutif.

“Parlemen sangat penting karena itu perlu didukung. Jangan hanya dilihat negatifnya, seperti ada yang tersangkut kasus korupsi. Itu hanya segelintir oknum. Jangan percaya hoaks. Kalau tidak percaya kepada wakil rakyat, lalu siapa lagi yang bisa dipercaya,” ujarnya. (Baca Juga: PKB Jadikan Imlek Momentum Wujudkan Persamaan dan Tolak Diskriminasi)

Anggota MPR Tommy Kurniawan mengibau para siswa untuk tidak mempercayai berita-berita negatif tentang parlemen. “Jangan percaya anggota DPR itu buruk. Itu hanya segelintir oknum saja, bukan lembaganya yang buruk. MPR–DPR dibentuk untuk tujuan mulia yang memastikan kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Karena itu, anggota Komisi VI ini meminta para siswa untuk meningkatkan budaya literasi agar tidak mudah terprovokasi.

Kepada para siswa, artis sinetron ini juga meminta menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kalau generasi muda kita mudah dirusak dengan hal-hal negatif, maka kita tidak punya masa depan. Para siswa agar mempersiapkan diri, menjaga NKRI,” ucapnya.

Menurut Tommy, Indonesia bisa bertahan dan masih utuh karena memiliki empat pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). “Sebenarnya Indonesia bisa terpecah dengan proxy war. Tapi dengan Empat Pilar, Indonesia masih tetap utuh,” katanya.

Plt Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlemabaga dan Layanan Informasi MPR, Budi Muliawan menjelaskan tentang visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan, pengawal ideologi dan kedaulatan rakyat.

MPR sebagai Rumah Kebangsaan ini, kata dia, tercermin dalam Pimpinan MPR yang berjumlah sebanyak 10 orang. “Sepuluh Pimpinan MPR ini merupakan representasi dari kekuatan partai politik di DPR dan representasi daerah di DPD,” ujarnya.

Menjadi Rumah Kebangsaan, lanjut Budi Muliawan, di MPR dibahas berbagai persoalan-persoalan kebangsaan dan menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan persoalan kebangsaan.

“Sebagai Rumah Kebangsaan, berbagai persoalan yang dibahas MPR lebih menekankan pada politik kebangsaan,” katanya.