PKB Jadikan Imlek Momentum Wujudkan Persamaan dan Tolak Diskriminasi
PKB Jadikan Imlek Momentum Wujudkan Persamaan dan Tolak Diskriminasi
A
A
A
JAKARTA - Perayaan Imlek 2571/2020 menjadi momentum spesial bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Imlek dinilai bukan hanya pengakuan, tapi merupakan bagian utuh perjuangan PKB.
"Bagi PKB, Imlek merupakan momentum untuk mewujudkan bahwa semua warga negara siapapun adalah sama di depan hukum. Bahwa tidak boleh ada diskriminasi di bumi pertiwi ini. Bagi PKB, Imlek adalah peringatan untuk selalu mewujudkan persamaan, mewujudkan keadilan dan menolak diskriminasi," ujar Wakil Ketua Umum DPP PKB Ida Fauziyah dalam sambutannya di acara Refleksi Imlek 2020 PKB di Season City, Jakarta, Rabu (22/1/2020) malam.
Ida yang juga Menteri Ketenagakerjaan ini mengatakan, hal tersebut yang menjadi landasan bagi PKB sebagai partai politik yang tidak prnah absen untuk menyambut Imlek. "Itu juga cara kami mengenang Gus Dur karena Gus Dur dan PKB, kita tidak bisa menolak bahwa pencetus Imlek adalah Gus Dur," paparnya. (Baca Juga: PKB Patok 70% Kemenangan di Pilkada Serentak 2020)
Pada era Orde Baru, di bawah kepemimpiman Presiden Soeharto, masyarakat Tionghoa dilarang merayakan Imlek secara terbuka. Larangan itu tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China.
Saat menjadi Presiden, Gus Dur yang mencabut Inpres tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.
"Kita tahu sebelum dicabut, selama puluhan tahun saya kira warga Tionghoa tidak bebas melaiukan budayanya, termasuk melaksanakaan Imlek dan Cap Go Meh secara terbuka," paparnya.
Gus Dur kemudian menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 pada 17 Januari 2000 yang menjamin warga Tionghoa bisa melaksanakan ibadah dan kebudayaannya secara terbuka.
"Tanpa Gus Dur, tak ada Imlek dan Cap Go Meh secara terbuka, tak ada barongsai dengan naga turun di jalan," urainya.
Melalui momentum Imlek, kata Ida, PKB akan terus melanjutkan perjuangan Gus Dur melalui PKB, dan memastikan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika akan tetap kokoh di bumi Indonesia.
"PKB akan menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa politik kebangsaan tetap menjadi jalan politik Indonesia. Sejak awal didirikan PKB bisa menjadi kekuatan utama yang melindungi ideologi Pancasila, termasuk melindungi hak sosial, politik, ekonomi warga Tinghoa," tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan, Imlek bagi PKB menjadi bagian utuh karena PKB memiliki jalinan histioris yang kuat.
"Karena tanpa Gus Dur warga Tionghoa tidak bisa merayakan Imlek secara terbuka seperti sekarang ini dan Imlek bukan hanya untuk memperkuat bersaudaraan bagi PKB, tapi juga menolak diskriminasi," tutur politikus yang berasal dari etnis Tionghoa ini.
Karena itu, kata Daniel Johan, PKB akan terus memperjuangkan persamaan bahwa semua warga negara mempunya hak yang sama di hadapan hukum dan itu menjadi hal yang penting dari setiap perayaan Imlek.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan ribuan warga etnis Tionghoa.
"Bagi PKB, Imlek merupakan momentum untuk mewujudkan bahwa semua warga negara siapapun adalah sama di depan hukum. Bahwa tidak boleh ada diskriminasi di bumi pertiwi ini. Bagi PKB, Imlek adalah peringatan untuk selalu mewujudkan persamaan, mewujudkan keadilan dan menolak diskriminasi," ujar Wakil Ketua Umum DPP PKB Ida Fauziyah dalam sambutannya di acara Refleksi Imlek 2020 PKB di Season City, Jakarta, Rabu (22/1/2020) malam.
Ida yang juga Menteri Ketenagakerjaan ini mengatakan, hal tersebut yang menjadi landasan bagi PKB sebagai partai politik yang tidak prnah absen untuk menyambut Imlek. "Itu juga cara kami mengenang Gus Dur karena Gus Dur dan PKB, kita tidak bisa menolak bahwa pencetus Imlek adalah Gus Dur," paparnya. (Baca Juga: PKB Patok 70% Kemenangan di Pilkada Serentak 2020)
Pada era Orde Baru, di bawah kepemimpiman Presiden Soeharto, masyarakat Tionghoa dilarang merayakan Imlek secara terbuka. Larangan itu tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China.
Saat menjadi Presiden, Gus Dur yang mencabut Inpres tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.
"Kita tahu sebelum dicabut, selama puluhan tahun saya kira warga Tionghoa tidak bebas melaiukan budayanya, termasuk melaksanakaan Imlek dan Cap Go Meh secara terbuka," paparnya.
Gus Dur kemudian menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 pada 17 Januari 2000 yang menjamin warga Tionghoa bisa melaksanakan ibadah dan kebudayaannya secara terbuka.
"Tanpa Gus Dur, tak ada Imlek dan Cap Go Meh secara terbuka, tak ada barongsai dengan naga turun di jalan," urainya.
Melalui momentum Imlek, kata Ida, PKB akan terus melanjutkan perjuangan Gus Dur melalui PKB, dan memastikan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika akan tetap kokoh di bumi Indonesia.
"PKB akan menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa politik kebangsaan tetap menjadi jalan politik Indonesia. Sejak awal didirikan PKB bisa menjadi kekuatan utama yang melindungi ideologi Pancasila, termasuk melindungi hak sosial, politik, ekonomi warga Tinghoa," tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan, Imlek bagi PKB menjadi bagian utuh karena PKB memiliki jalinan histioris yang kuat.
"Karena tanpa Gus Dur warga Tionghoa tidak bisa merayakan Imlek secara terbuka seperti sekarang ini dan Imlek bukan hanya untuk memperkuat bersaudaraan bagi PKB, tapi juga menolak diskriminasi," tutur politikus yang berasal dari etnis Tionghoa ini.
Karena itu, kata Daniel Johan, PKB akan terus memperjuangkan persamaan bahwa semua warga negara mempunya hak yang sama di hadapan hukum dan itu menjadi hal yang penting dari setiap perayaan Imlek.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan ribuan warga etnis Tionghoa.
(dam)
Explore More