Kasus Jiwasraya, Demokrat: Pansus Lebih Kuat Prosesnya Ketimbang Panja
Minggu, 19 Januari 2020 - 12:36 WIB
Kasus Jiwasraya, Demokrat: Pansus Lebih Kuat Prosesnya Ketimbang Panja
A
A
A
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menilai panitia khusus (Pansus) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) lebih kuat prosesnya ketimbang panitia kerja (Panja).
Didi mengatakan, pembentukan Pansus DPR menjamin proses penegakan hukum dan politik dapat berjalan baik, transparan dan akuntabel serta dapat menjangkau orang- orang besar yang tidak tersentuh (untouchable) yang mungkin terlibat dalam kasus ini.
"Pansus lebih kuat prosesnya ketimbang Panja karena dapat melakukan pemanggilaan kepada pihak-pihak yang terkait dan dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan pihak-pihak yang tidak mau bekerja sama," ujar Didi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/1/2020). (Baca: Pesan Korban Jiwasraya ke Pemerintah: Negara Jangan Kalah dengan Pelaku)
Dia menuturkan, pembentukan Pansus DPR tentunya akan melibatkan beberapa fraksi (lintas fraksi) karena tanggung jawab keuangan negara dan BUMN serta auditnya melibatkan Komisi VI dan Komisi XI mungkin juga Komisi III. "Dengan bekerja sama maka proses dan kerja Pansus Jiwasraya akan dijamin berjalan baik, transparan, dan akuntabel sebagaimana dikehendaki oleh publik," ujarnya.
Didi melanjutkan, pembentukan Pansus DPR untuk kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya diperlukan karena kasus ini berskala besar dan berpotensi terjadi kerugian negara yang besar mencapai Rp13,7 Triliun, diduga terjadinya penipuan (fraud) teroragnisir dan apalagi diduga melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan.
Dia menambahkan, DPR adalah lembaga politik yang dibayar oleh uang rakyat dan diberi tugas dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan keuangan negara/rakyat yang berdampak sistemik dan kemudian ikut mencari solusinya bersama pemerintah.
"Oleh karena itu siapapun yang ingin menegakan kebenaran termasuk Pemerintah tidak perlu takut dengan pembentukan Pansus Jiwasraya," ucapnya.
Didi mengatakan, pembentukan Pansus DPR menjamin proses penegakan hukum dan politik dapat berjalan baik, transparan dan akuntabel serta dapat menjangkau orang- orang besar yang tidak tersentuh (untouchable) yang mungkin terlibat dalam kasus ini.
"Pansus lebih kuat prosesnya ketimbang Panja karena dapat melakukan pemanggilaan kepada pihak-pihak yang terkait dan dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan pihak-pihak yang tidak mau bekerja sama," ujar Didi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/1/2020). (Baca: Pesan Korban Jiwasraya ke Pemerintah: Negara Jangan Kalah dengan Pelaku)
Dia menuturkan, pembentukan Pansus DPR tentunya akan melibatkan beberapa fraksi (lintas fraksi) karena tanggung jawab keuangan negara dan BUMN serta auditnya melibatkan Komisi VI dan Komisi XI mungkin juga Komisi III. "Dengan bekerja sama maka proses dan kerja Pansus Jiwasraya akan dijamin berjalan baik, transparan, dan akuntabel sebagaimana dikehendaki oleh publik," ujarnya.
Didi melanjutkan, pembentukan Pansus DPR untuk kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya diperlukan karena kasus ini berskala besar dan berpotensi terjadi kerugian negara yang besar mencapai Rp13,7 Triliun, diduga terjadinya penipuan (fraud) teroragnisir dan apalagi diduga melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan.
Dia menambahkan, DPR adalah lembaga politik yang dibayar oleh uang rakyat dan diberi tugas dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan keuangan negara/rakyat yang berdampak sistemik dan kemudian ikut mencari solusinya bersama pemerintah.
"Oleh karena itu siapapun yang ingin menegakan kebenaran termasuk Pemerintah tidak perlu takut dengan pembentukan Pansus Jiwasraya," ucapnya.
(whb)
