Tito Lapor ke Mahfud, DKPP Migrasi dari Bawaslu ke Kemendagri
Jum'at, 17 Januari 2020 - 15:18 WIB
Tito Lapor ke Mahfud, DKPP Migrasi dari Bawaslu ke Kemendagri
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Tito antara lain melaporkan kepada Mahfud terkait migrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari Bawaslu ke Kemendagri.
Menurut Tito, seharusnya proses pemindahan atau migrasi DKPP ke Kemendagri dilakukan Agustus 2019, namun baru bisa dilakukan saat ini. "Pertimbangan (migrasi) DKPP ini mengawasi Bawaslu dan KPU tapi kenapa organisasinya di bawah Bawaslu, sehingga DPR kemudian mengeluarkan undang-undang dimigrasikan di bawah Kemendagri," ucapnya, Jumat (17/1/2020).
Tito mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan kepada DKPP bahwa pihaknya hanya memberikan support materi dan personel. (Baca juga: Sah, Wahyu Setiawan Dicopot dari Jabatan Anggota KPU ).
"Tapi untuk independensi sepenuhnya saya serahkan kepada mekanisme yang sudah berlaku di DKPP. Ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Menko (Mahfud MD) dan Bapak Menko sudah memberikan arahan umum maupun arahan teknis yang penting dikerjakan dan menjadi masukan bagi jajaran mendagri dan DKPP," tandasnya.
Menurut Tito, seharusnya proses pemindahan atau migrasi DKPP ke Kemendagri dilakukan Agustus 2019, namun baru bisa dilakukan saat ini. "Pertimbangan (migrasi) DKPP ini mengawasi Bawaslu dan KPU tapi kenapa organisasinya di bawah Bawaslu, sehingga DPR kemudian mengeluarkan undang-undang dimigrasikan di bawah Kemendagri," ucapnya, Jumat (17/1/2020).
Tito mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan kepada DKPP bahwa pihaknya hanya memberikan support materi dan personel. (Baca juga: Sah, Wahyu Setiawan Dicopot dari Jabatan Anggota KPU ).
"Tapi untuk independensi sepenuhnya saya serahkan kepada mekanisme yang sudah berlaku di DKPP. Ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Menko (Mahfud MD) dan Bapak Menko sudah memberikan arahan umum maupun arahan teknis yang penting dikerjakan dan menjadi masukan bagi jajaran mendagri dan DKPP," tandasnya.
(zik)
