Mahfud-Erick Bahas Jiwasraya dan Asabri, Begini Hasilnya
Mahfud-Erick Bahas Jiwasraya dan Asabri, Begini Hasilnya
A
A
A
JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD bertemu Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas kondisi keuangan PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) yang saat ini tengah menjadi perbincangan publik karena adanya dugaan korupsi di dua perusahaan pelat merah tersebut.
"Karena sebelum itu di media memang sudah ada, dua hari sebelum itu kan sudah ramai di media terjadi penurunan jumlah aset yang diduga karena salah kelola. Ramai, apa sekarang yang ditemukan sampai saat ini oleh kementerian BUMN yang tadi disampaikan kepada saya," kata Mahfud di Kantornya, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Sementara itu, Erick mengatakan, sudah menjadi kewajibannya untuk melaporkan kondisi keuangan dua perusahaan itu. Erick menyebutkan kepada Mahfud bahwa kondisi keuangan Jiwasraya dalam posisi stabil. Hanya, jika ada dugaan penyelewengan atau penurunan harga saham, hal itu harus dibuktikan.
"Saya rasa dari pihak kepolisian sudah membuat statement seperti itu. Tentu hari ini kembali akan fokus ke Jiwasraya yang memang prosesnya sudah berjalan. Mungkin teman-teman sudah lihat pernyataan Jaksa Agung," ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan Erick terkait dengan kondisi keuangan Asabri. Menurut dia, kondisi Asabri stabil. Namun, dia memastikan ada penyelewengan jika didasarkan pada penurunan aset.
"Biar itu berjalan sesuai dengan aturannya dan tentu domain hukum, bukan di Kementerian BUMN. Kalau kami kan lebih ke korporasinya," tutur dia.
Erick menambahkan, terkait apakah terjadi dugaan adanya korupsi dalam Jiwasraya dan Asabri, pihaknya menyerahkan hal itu kepada penegak hukum termasuk KPK, jika ingin menelusuri lebih lanjut.
Kata Erick, sesuai operasional perusahaan berlangsung stabil. Untuk itu, Presiden Jokowi sudah menekankan agar untuk Jiwasraya para nasabah bisa terjamin. Dan untuk Asabri seluruh dana prajurit tetap aman.
"Jadi enggak usah ada isu yang lain. Isunya antara operasional berjalan baik, tapi kalau ada penyelewengan ya itu proses hukum, seperti yang ada di Jiwasraya," ujarnya.
Mahfud menambahkan, khusus untuk kasus Asabri, pihaknya senada dengan Presiden bahwa seluruh prajurit tetap tenang. Menurutnya, negara menjamin tentang jaminan hari tua dan jaminan kematian, pensiun, dan sebagainya.
"Nanti Menteri BUMN dan Menkeu, tapi secara baik hukum akan berjalan kalau itu ada. Kalau sudah urusan benar atau salah, prosedur biar hukum yang berjalan. Dan saya akan bicara dengan Polri, karena ini Polri kewenangannya. Polri itu punya anggota 600 ribu di dalam jaminan Asabri. Tentara sekitar 350 ribu," ungkapnya. (Baca Juga: Asabri Bantah Ada Korupsi, Mahfud MD: Kita Lihat Saja Perkembangannya).
"Jadi sekarang ditangani, jangan khawatir semua berjalan sesuai dengan aturan tidak ada seorang pun yang boleh melakukan korupsi dan tidak seorang pun yang menuruh sembarangan korupsi. Harus fair. Oleh sebab itu kita biarkan hukum berjalan," pungkas mantan Ketua MK itu. (Baca Juga: Menteri Erick Pastikan Tak Ada Isu Cash Flow di Asabri).
"Karena sebelum itu di media memang sudah ada, dua hari sebelum itu kan sudah ramai di media terjadi penurunan jumlah aset yang diduga karena salah kelola. Ramai, apa sekarang yang ditemukan sampai saat ini oleh kementerian BUMN yang tadi disampaikan kepada saya," kata Mahfud di Kantornya, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Sementara itu, Erick mengatakan, sudah menjadi kewajibannya untuk melaporkan kondisi keuangan dua perusahaan itu. Erick menyebutkan kepada Mahfud bahwa kondisi keuangan Jiwasraya dalam posisi stabil. Hanya, jika ada dugaan penyelewengan atau penurunan harga saham, hal itu harus dibuktikan.
"Saya rasa dari pihak kepolisian sudah membuat statement seperti itu. Tentu hari ini kembali akan fokus ke Jiwasraya yang memang prosesnya sudah berjalan. Mungkin teman-teman sudah lihat pernyataan Jaksa Agung," ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan Erick terkait dengan kondisi keuangan Asabri. Menurut dia, kondisi Asabri stabil. Namun, dia memastikan ada penyelewengan jika didasarkan pada penurunan aset.
"Biar itu berjalan sesuai dengan aturannya dan tentu domain hukum, bukan di Kementerian BUMN. Kalau kami kan lebih ke korporasinya," tutur dia.
Erick menambahkan, terkait apakah terjadi dugaan adanya korupsi dalam Jiwasraya dan Asabri, pihaknya menyerahkan hal itu kepada penegak hukum termasuk KPK, jika ingin menelusuri lebih lanjut.
Kata Erick, sesuai operasional perusahaan berlangsung stabil. Untuk itu, Presiden Jokowi sudah menekankan agar untuk Jiwasraya para nasabah bisa terjamin. Dan untuk Asabri seluruh dana prajurit tetap aman.
"Jadi enggak usah ada isu yang lain. Isunya antara operasional berjalan baik, tapi kalau ada penyelewengan ya itu proses hukum, seperti yang ada di Jiwasraya," ujarnya.
Mahfud menambahkan, khusus untuk kasus Asabri, pihaknya senada dengan Presiden bahwa seluruh prajurit tetap tenang. Menurutnya, negara menjamin tentang jaminan hari tua dan jaminan kematian, pensiun, dan sebagainya.
"Nanti Menteri BUMN dan Menkeu, tapi secara baik hukum akan berjalan kalau itu ada. Kalau sudah urusan benar atau salah, prosedur biar hukum yang berjalan. Dan saya akan bicara dengan Polri, karena ini Polri kewenangannya. Polri itu punya anggota 600 ribu di dalam jaminan Asabri. Tentara sekitar 350 ribu," ungkapnya. (Baca Juga: Asabri Bantah Ada Korupsi, Mahfud MD: Kita Lihat Saja Perkembangannya).
"Jadi sekarang ditangani, jangan khawatir semua berjalan sesuai dengan aturan tidak ada seorang pun yang boleh melakukan korupsi dan tidak seorang pun yang menuruh sembarangan korupsi. Harus fair. Oleh sebab itu kita biarkan hukum berjalan," pungkas mantan Ketua MK itu. (Baca Juga: Menteri Erick Pastikan Tak Ada Isu Cash Flow di Asabri).
(zik)
Explore More