Prabowo Ajak Menhan China Selesaikan Konflik Natuna
Kamis, 16 Januari 2020 - 16:55 WIB
Prabowo Ajak Menhan China Selesaikan Konflik Natuna
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengajak Menteri Pertahanan China untuk menyelesaikan konflik di perairan Laut Natuna. (Baca juga: Konflik Natuna, Ini Kekuatan Militer Indonesia Vs China)
Juru Bicara Menhan, Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, setelah peristiwa masuknya kapal penjaga pantai milik China ke Perairan Natuna, Prabowo menjalin komunikasi dengan Menhan China untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. (Baca juga: Klaim China di Perairan Natuna Ancaman bagi Indonesia)
"Saling klaim begini kan tidak baik, maksudnya klaim China tidak elok bagi hubungan diplomasi kita," kata Dahnil di Kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Namun demikian, kata Dahnil, Prabowo menyayangkan kenapa setelah kunjungan Presiden Jokowi masih ada peristiwa kapal asing yang masuk ke perairan Natuna. Pihaknya sudah menduga peristiwa serupa akan terus terjadi di sana. "Nah, makanya yang ingin didorong Pak Prabowo adalah selain De Jure itu milik kita, De Facto juga harus kita manifestasikan," ujarnya.
Untuk mengurangi kapal-kapal asing masuk ke wilayah tersebut, Prabowo sudah berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) agar mempermudah kapal ikan kecil maupun kapal besar milik Indonesia beroperasi di sana.
Menurut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini, karena sumber ekonomi yang besar di sana maka harus ada pengakuan secara de facto bahwa wilayah itu merupakan wilayah Indonesia. "Tapi sayangnya, kegaduhan di publik ada ketidakpahaman terkait dengan makna kedaulatan dengan hak berdaulat. Karena ketika yang dilanggar adalah hak berdaulat misalnya, maka langkah yang harus dilakukan berbeda dengan ketika yang dilanggar itu kedaulatan," katanya.
Juru Bicara Menhan, Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, setelah peristiwa masuknya kapal penjaga pantai milik China ke Perairan Natuna, Prabowo menjalin komunikasi dengan Menhan China untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. (Baca juga: Klaim China di Perairan Natuna Ancaman bagi Indonesia)
"Saling klaim begini kan tidak baik, maksudnya klaim China tidak elok bagi hubungan diplomasi kita," kata Dahnil di Kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Namun demikian, kata Dahnil, Prabowo menyayangkan kenapa setelah kunjungan Presiden Jokowi masih ada peristiwa kapal asing yang masuk ke perairan Natuna. Pihaknya sudah menduga peristiwa serupa akan terus terjadi di sana. "Nah, makanya yang ingin didorong Pak Prabowo adalah selain De Jure itu milik kita, De Facto juga harus kita manifestasikan," ujarnya.
Untuk mengurangi kapal-kapal asing masuk ke wilayah tersebut, Prabowo sudah berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) agar mempermudah kapal ikan kecil maupun kapal besar milik Indonesia beroperasi di sana.
Menurut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini, karena sumber ekonomi yang besar di sana maka harus ada pengakuan secara de facto bahwa wilayah itu merupakan wilayah Indonesia. "Tapi sayangnya, kegaduhan di publik ada ketidakpahaman terkait dengan makna kedaulatan dengan hak berdaulat. Karena ketika yang dilanggar adalah hak berdaulat misalnya, maka langkah yang harus dilakukan berbeda dengan ketika yang dilanggar itu kedaulatan," katanya.
(cip)
