Ketua MPR Minta KPK Gencarkan Pencegahan Korupsi

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengedepankan langkah pencegahan dibandingkan penindakan dalam upaya mengatasi persoalan tindak pidana korupsi.

Pria yang biasa disapa Bamsoet itu mengatakan, melihat data Laporan Kinerja KPK sepanjang 201-2019, dengan anggaran operasional KPK sekitar Rp3,6 triliun yang bersumber dari APBN, KPK berhasil menyelamatkan uang negara dari fungsi penindakan mencapai Rp 1,74 triliun. Sedangkan dari pencegahan, keuangan negara yang diselamatkan mencapai Rp 61,7 triliun.

”Data tersebut menunjukan fungsi pencegahan lebih efektif dalam menyelamatkan keuangan negara, karenanya harus lebih digalakkan lagi. Walaupun aksi pencegahan yang digalakan KPK bukanlah sesuatu yang seksi di media massa dibanding penindakan dengan OTT, namun KPK tak boleh bergeming. KPK bukanlah lembaga entertainment, melainkan lembaga penegak hukum yang mendapat amanah undang-undang,” tutur Bamsoet saat menerima jajaran pimpinan KPK di Ruang Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III, DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Menurut dia, strategi pemberantasan korupsi yang kini dikedepankan KPK dengan mengedepankan pencegahan merupakan suatu lompatan besar bagi Indonesia dalam membebaskan diri dari korupsi. Hal ini sejalan dengan amanah UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

”Dalam Pasal 6 Ayat A jelas disebutkan bahwa KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi,” katanya.

Bamsoet mengatakan, kehadiran KPK ke MPR tersebut pertama kali sejak KPK berdiri. ”Kedatangan KPK bukanlah wujud menurunnya independensi KPK, melainkan semata untuk membangun koordinasi yang baik dengan berbagai lembaga negara,” urainya.

Menurut dia, upaya membersihkan Indonesia dari korupsi bukan semata tugas KPK, melainkan perlu didukung berbagai lembaga negara serta elemen masyarakat lainnya.

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fawaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Arsul Sani (F-PPP) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Sedangkan para komisioner KPK yang hadir antara lain Firli Bahuri (Ketua KPK), Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK), Nawawi Pomolango (Wakil Ketua KPK), Lili Pantuli Siregar (Wakil Ketua KPK), dan Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK). Hadir pula Cahya Hardianto Harefa (Sekjen KPK) dan Ipi Maryati Kuding (Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan).

Sementara itu, Ketua KPK Komjen Firli Bahuri mengatakan, ini adalah kegiatan ketujuh kami silaturahmi dengan kementerian/lembaga.

”Ini penting karena pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu kelompok atau lembaga saja, tapi harus bekerja sama dan bersinergi dengan segenap anak bangsa yang membaktikan diri untuk kemajuan bangsa dan negara kita,” kata Firli.

Mengenai upaya itu, Firli juga menjanjikan KPK akan melakukan pencegahan sejalan dengan penindakan korupsi. ”Pemberantasan korupsi itu sebagaimana dalam UU disebutkan pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan pencegahan, serangkaian tindakan melalui pencegahan dan penindakan,” ucap dia.

Dia menyebut untuk menciptakan Indonesia maju, situasi politik harus kondusif. Selain itu, kata dia, penegakan hukum harus memberikan rasa keadilan bagi seluruh elemen masyarakat.

”Penegakan hukum yang bisa memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Inilah cita-cita pendiri bangsa yang harus kita tindaklanjuti dan semua anak bangsa tentu harus mengambil peran,” tutur Firli.