Soal Natuna, DPR Minta Pemerintah Lebih Tegas terhadap China
Senin, 13 Januari 2020 - 19:34 WIB
Soal Natuna, DPR Minta Pemerintah Lebih Tegas terhadap China
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia dinilai perlu mempersiapkan langkah lebih tegas, baik tindakan maupun diplomasi mengenai sikap China terkait perairan Natuna.
DPR bersama pemerintah juga akan melakukan rapat koordinasi atau rakor mengenai persoalan tersebut.
“Saya pikir perlu dibicarakan solusi dan alternatif jangka panjang walaupun itu tidak masuk ke perairan Indonesia tetapi masuk di Zona Ekonomi Eksklusif. Pemerintah perlu memikirkan langkah lebih tegas baik dalam tindakan diplomasi maupun strategi khusus yang kelihatannya sedang dipersiapkan oleh Menteri KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dalam rangka mengatasi masalah itu,” tutur Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Dasco tidak sependapat jika Pemerintah Indonesia dinilai lembek karena memiliki utang dengan Pemerintah China. Dengan memberikan utang kepada Indonesia, China juga memperoleh keuntungan dengan bunga yang terus berkembang.
“Bukan menjadi suatu alasan pemerintah tetap menegakkan kedaulatan di wilayah kita dan tidak takut hanya karena utang kalau perlu kita tidak usah utang kepada China,” tuturnya. (Baca juga: Jokowi Datangi Natuna, Istana: Kedaulatan Negara Tak Boleh Diganggu )
Adapun langkah lanjutan terkait persoalan ini, Juru Bicara Khusus (Jubirsus) Partai Gerindar ini mengaku bahwa dalam waktu dekat akan ada rakor antara DPR dan pemerintah guna membahas tindak lanjut persoalan ini
“Saya pikir itu (tindak lanjut-red) kita akan sampaikan dalam rapat koordinasi dengan pemerintah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat antara DPR dan pemerintah,” ucap Dasco.
Mengenai ukuran kapal Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan coast guard China yang kalah besar, dia mengakui pertahanan laut Indonesia sangat terbatas. Kendati demikian semangat Bakamla dan TNI AL tidak surut.
Sufmi akan mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menambah armada kapal besar dan untuk menunjang hal itu. Nantinya akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dan kementerian/lembaga (K/L) pastinya akan mencarikan solusi terkait masalah ini.
“Ya itu tergantung nanti usulan dari kementerian masing-masing dan saya pikir mereka pasti tidak diam dan bekerja untuk menyusun suatu rencana jangka pendek maupun jangka panjang untuk solusi masalah di perairan ZEE kita,” tandasnya. *kiswondari
DPR bersama pemerintah juga akan melakukan rapat koordinasi atau rakor mengenai persoalan tersebut.
“Saya pikir perlu dibicarakan solusi dan alternatif jangka panjang walaupun itu tidak masuk ke perairan Indonesia tetapi masuk di Zona Ekonomi Eksklusif. Pemerintah perlu memikirkan langkah lebih tegas baik dalam tindakan diplomasi maupun strategi khusus yang kelihatannya sedang dipersiapkan oleh Menteri KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dalam rangka mengatasi masalah itu,” tutur Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Dasco tidak sependapat jika Pemerintah Indonesia dinilai lembek karena memiliki utang dengan Pemerintah China. Dengan memberikan utang kepada Indonesia, China juga memperoleh keuntungan dengan bunga yang terus berkembang.
“Bukan menjadi suatu alasan pemerintah tetap menegakkan kedaulatan di wilayah kita dan tidak takut hanya karena utang kalau perlu kita tidak usah utang kepada China,” tuturnya. (Baca juga: Jokowi Datangi Natuna, Istana: Kedaulatan Negara Tak Boleh Diganggu )
Adapun langkah lanjutan terkait persoalan ini, Juru Bicara Khusus (Jubirsus) Partai Gerindar ini mengaku bahwa dalam waktu dekat akan ada rakor antara DPR dan pemerintah guna membahas tindak lanjut persoalan ini
“Saya pikir itu (tindak lanjut-red) kita akan sampaikan dalam rapat koordinasi dengan pemerintah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat antara DPR dan pemerintah,” ucap Dasco.
Mengenai ukuran kapal Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan coast guard China yang kalah besar, dia mengakui pertahanan laut Indonesia sangat terbatas. Kendati demikian semangat Bakamla dan TNI AL tidak surut.
Sufmi akan mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menambah armada kapal besar dan untuk menunjang hal itu. Nantinya akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dan kementerian/lembaga (K/L) pastinya akan mencarikan solusi terkait masalah ini.
“Ya itu tergantung nanti usulan dari kementerian masing-masing dan saya pikir mereka pasti tidak diam dan bekerja untuk menyusun suatu rencana jangka pendek maupun jangka panjang untuk solusi masalah di perairan ZEE kita,” tandasnya. *kiswondari
(dam)
