Jokowi Datangi Natuna, Istana: Kedaulatan Indonesia Tak Boleh Diganggu
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini bertolak ke Provinsi Kepulauan Natuna. Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi akan menemui ratusan nelayan di sana.
Kunjungan Jokowi ke Natuna di tengah konflik yang terjadi di antara Indonesia dan China. Konflik dipicu oleh aksi kapal penjaga pantai (coast guard) dan kapal ikan China yang memasuki Zona Ekslusif Ekonomi (ZEE) Indonesia. Terlebih China mengklaim berkuasa atas perairan tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Kabinet Pramono Anung menjelaskan kunjungan Presiden ke Natuna buka yang pertama, tapi sudah ke sekian kali. (Baca Juga: Bertolak di Natuna, Jokowi Dijadwalkan Tinjau Jajar Kapal dan Bertemu Nelayan)
Menurut dia, kunjungan ini menunjukkan perhatian serius Presiden terhadap persoalan di Natuna."Ini benar-benar memberikan attention serius. Pada waktu dulu pernah ada case sejenis bahkan Presiden menggunakan kapal perang waktu itu melakukan rapat terbatas d kapal perang," kata Pramono kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Dia menegaskan, pada hari ini Presiden kembali menunjukkan itu. "Kedaulatan RI tidak boleh diganggu dan tidak boleh ditawar menawar. Itu merupakan hal prinsip dan Presiden sudah mengatakan dalam sidang kabinet paripurna kemarin untuk urusan Natuna tidak ada tawar menawar," tutur Pramono. (Baca Juga: Sikap Jokowi Terkait Konflik Indonesia-China di Perairan Natuna)
Apalagi, kata dia, Presiden adalah simbol negara. Oleh karena itu, kehadiran Presiden di Natuna merupakan bentuk kehadiran negara di Natuna.
"Negara betul-betul hadir, dalam hal ini pemimpin tertinggi kita terutama pemimpin tertinggi di bidang pertahanan negara hadir. Dengan demikian apa yang dilakukan Presiden, saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya," tuturnya.
Pramono juga mengakui pangkalan TNI AU dan AL sudah disiapkan di Natuna. "Jadi pangkalan TNI AL maupun AU di Natuna sudah dipersiapkan sehingga apa yang dilakukan Presiden dalam kunjungan kali ini adalah memastikan kedaulatan kita tidak terganggu oleh siapa pun," tuturnya.
Kunjungan Jokowi ke Natuna di tengah konflik yang terjadi di antara Indonesia dan China. Konflik dipicu oleh aksi kapal penjaga pantai (coast guard) dan kapal ikan China yang memasuki Zona Ekslusif Ekonomi (ZEE) Indonesia. Terlebih China mengklaim berkuasa atas perairan tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Kabinet Pramono Anung menjelaskan kunjungan Presiden ke Natuna buka yang pertama, tapi sudah ke sekian kali. (Baca Juga: Bertolak di Natuna, Jokowi Dijadwalkan Tinjau Jajar Kapal dan Bertemu Nelayan)
Menurut dia, kunjungan ini menunjukkan perhatian serius Presiden terhadap persoalan di Natuna."Ini benar-benar memberikan attention serius. Pada waktu dulu pernah ada case sejenis bahkan Presiden menggunakan kapal perang waktu itu melakukan rapat terbatas d kapal perang," kata Pramono kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Dia menegaskan, pada hari ini Presiden kembali menunjukkan itu. "Kedaulatan RI tidak boleh diganggu dan tidak boleh ditawar menawar. Itu merupakan hal prinsip dan Presiden sudah mengatakan dalam sidang kabinet paripurna kemarin untuk urusan Natuna tidak ada tawar menawar," tutur Pramono. (Baca Juga: Sikap Jokowi Terkait Konflik Indonesia-China di Perairan Natuna)
Apalagi, kata dia, Presiden adalah simbol negara. Oleh karena itu, kehadiran Presiden di Natuna merupakan bentuk kehadiran negara di Natuna.
"Negara betul-betul hadir, dalam hal ini pemimpin tertinggi kita terutama pemimpin tertinggi di bidang pertahanan negara hadir. Dengan demikian apa yang dilakukan Presiden, saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya," tuturnya.
Pramono juga mengakui pangkalan TNI AU dan AL sudah disiapkan di Natuna. "Jadi pangkalan TNI AL maupun AU di Natuna sudah dipersiapkan sehingga apa yang dilakukan Presiden dalam kunjungan kali ini adalah memastikan kedaulatan kita tidak terganggu oleh siapa pun," tuturnya.
(dam)