OTT Komisioner KPU, Hasto Tegaskan Tak ada Penyegelan Kantor DPP PDIP
Kamis, 09 Januari 2020 - 20:10 WIB
OTT Komisioner KPU, Hasto Tegaskan Tak ada Penyegelan Kantor DPP PDIP
A
A
A
JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya sejak awal sangat tegas dan tidak kompromi terhadap tindakan korupsi yang dianggapnya sebagai kejahatan manusia. (Baca juga: Lewat OTT, KPK Tangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan)
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan yang dikaitkan dengan dugaan keterlibatan dua stafnya."Partai terus melakukan edukasi. Partai memberikan sanksi yang berat (kepada kader yang melakukan korupsi)," kata Hasto saat meninjau persiapan akhir Rakernas I dan HUT PDIP ke-47 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1/2020). (Baca juga: OTT Komisioner KPU, KPK Temukan Barang Bukti Mata Uang Asing)
Menurut Hasto, berdasarkan laporan dari Kepala Sekretariat Kantor DPP PDIP, memang datang beberapa orang yang diduga petugas dari KPK. Namun tanpa menghalang-halangi mekanisme yang ada, pihak partai meminta petugas tersebut menunjukan surat perintah penggeledahan dan penyegelan.
"Jadi informasi penggeledahan, adanya penyegelan itu tidak benar. Tetapi kami tahu bahwa KPK terus mengembangkan upaya-upaya melalui kegiatan penyelidikan pasca OTT tersebut. Sikap partai adalah memberikan dukungan terhadap hal itu," katanya.
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan yang dikaitkan dengan dugaan keterlibatan dua stafnya."Partai terus melakukan edukasi. Partai memberikan sanksi yang berat (kepada kader yang melakukan korupsi)," kata Hasto saat meninjau persiapan akhir Rakernas I dan HUT PDIP ke-47 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1/2020). (Baca juga: OTT Komisioner KPU, KPK Temukan Barang Bukti Mata Uang Asing)
Menurut Hasto, berdasarkan laporan dari Kepala Sekretariat Kantor DPP PDIP, memang datang beberapa orang yang diduga petugas dari KPK. Namun tanpa menghalang-halangi mekanisme yang ada, pihak partai meminta petugas tersebut menunjukan surat perintah penggeledahan dan penyegelan.
"Jadi informasi penggeledahan, adanya penyegelan itu tidak benar. Tetapi kami tahu bahwa KPK terus mengembangkan upaya-upaya melalui kegiatan penyelidikan pasca OTT tersebut. Sikap partai adalah memberikan dukungan terhadap hal itu," katanya.
(cip)
