Ketua Komisi VI: Belum Ada Wacana Pansus Jiwasraya
Rabu, 08 Januari 2020 - 15:49 WIB
Ketua Komisi VI: Belum Ada Wacana Pansus Jiwasraya
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza mengungkapkan bahwa belum ada wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, komisi VI DPR sejauh ini memberikan kesempatan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan proses hukum.
"Belum ada wacana Pansus. Sejauh ini kita memberikan kesempatan kepada Menteri BUMN dan direksi jiwasraya menyiapkan skema penyelesaian dan kejagung melakukan proses hukum," ujar Faisol dihubungi wartawan, Rabu (8/1/2020).
Sekadar diketahui, Kejaksaan Agung terus memeriksa sejumlah orang terkait kasus Jiwasraya. Sekitar sepuluh orang telah dicekal. Adapun kerugian sekitar Rp13,7 Triliun.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai Pansus Jiwasraya perlu dibentuk. Tujuannya, agar skandal gagal bayar Asuransi Jiwasraya bisa terbuka secara transparan.
Maka itu, kata Syarief Hasan, Partai Demokrat mendukung wacana pembentukan Pansus Jiwasraya itu. "Artinya begini, kalau idenya membentuk Pansus, saya pikir kita setuju, supaya apa yang sebenarnya terjadi dengan Jiwasraya itu bisa terbuka kepada masyarakat," ujar Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Di samping itu, dia mempersilakan Kejaksaan untuk mengusut kasus Jiwasraya tersebut. "Tinggal DPR nanti menilai apakah akan menunggu hasil dari kejaksaan atau tidak," ungkap Wakil Ketua MPR RI ini.
Karena, kata Syarief, penegak hukum harus diberikan kesempatan untuk menelusuri skandal tersebut. "Nanti hasilnya itu DPR akan lihat apakah cukup puas atau tidak, kalau memang belum, bikin Pansus," ujar anggota komisi I DPR RI ini.
Kendati demikian, dia kembali menekankan bahwa Partai Demokrat mendukung dibentuknya Pansus Jiwasraya itu. "Dan ini harus dibuka secara transparan apa yang terjadi dengan Jiwasraya, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi," pungkasnya.
"Belum ada wacana Pansus. Sejauh ini kita memberikan kesempatan kepada Menteri BUMN dan direksi jiwasraya menyiapkan skema penyelesaian dan kejagung melakukan proses hukum," ujar Faisol dihubungi wartawan, Rabu (8/1/2020).
Sekadar diketahui, Kejaksaan Agung terus memeriksa sejumlah orang terkait kasus Jiwasraya. Sekitar sepuluh orang telah dicekal. Adapun kerugian sekitar Rp13,7 Triliun.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai Pansus Jiwasraya perlu dibentuk. Tujuannya, agar skandal gagal bayar Asuransi Jiwasraya bisa terbuka secara transparan.
Maka itu, kata Syarief Hasan, Partai Demokrat mendukung wacana pembentukan Pansus Jiwasraya itu. "Artinya begini, kalau idenya membentuk Pansus, saya pikir kita setuju, supaya apa yang sebenarnya terjadi dengan Jiwasraya itu bisa terbuka kepada masyarakat," ujar Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Di samping itu, dia mempersilakan Kejaksaan untuk mengusut kasus Jiwasraya tersebut. "Tinggal DPR nanti menilai apakah akan menunggu hasil dari kejaksaan atau tidak," ungkap Wakil Ketua MPR RI ini.
Karena, kata Syarief, penegak hukum harus diberikan kesempatan untuk menelusuri skandal tersebut. "Nanti hasilnya itu DPR akan lihat apakah cukup puas atau tidak, kalau memang belum, bikin Pansus," ujar anggota komisi I DPR RI ini.
Kendati demikian, dia kembali menekankan bahwa Partai Demokrat mendukung dibentuknya Pansus Jiwasraya itu. "Dan ini harus dibuka secara transparan apa yang terjadi dengan Jiwasraya, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi," pungkasnya.
(pur)
