Puan Minta K/L Bersinergi Atasi Banjir Bukan Lempar Tanggung Jawab
Kamis, 02 Januari 2020 - 11:23 WIB
Puan Minta K/L Bersinergi Atasi Banjir Bukan Lempar Tanggung Jawab
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka cita yang mendalam dan turut berbelasungkawa atas jatuhnya korban meninggal dunia dalam bencana banjir. (Baca juga: Presiden Jokowi Beberkan Upaya Pemerintah Tangani Banjir)
Puan meminta agar Kementerian/Lembaga (K/L) tidak saling melempar tanggung jawab dan saling bersinergi mengatasi bencana banjir. “Dalam setiap peristiwa bencana, penyelamatan korban adalah yang utama. Karena itu proses evakuasi terhadap para korban yang terkepung banjir harus diutamakan,” pinta Puan dalam siaran pers yang diterima SINDOnews di Jakarta, Kamis (2/1/2020). (Baca juga: PNS Kena Banjir, Pimpinan Instansi Bisa Berikan Cuti)
Puan mengaku mendengar dan menerima laporan bahwa masih banyak korban yang belum dievakuasi dari rumah-rumah mereka yang terkepung banjir, terutama di wilayah terdampak banjir di pinggiran Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Karena itu Tim evakuasi harus menyisir seluruh wilayah terdampak untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak. “Untuk memaksimalkan kerja tim evakuasi, Badan SAR dan Badan Penanggulangan Bencana harus menyertakan seluruh potensi yang ada baik itu aparat TNI, Polri serta para relawan,” pinta Puan.
Ketua DPP PDIP ini juga meminta pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh, meliputi operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian, dapur umum, pengamanan rumah dan asset para korban, serta mengantisipasi munculnya penyakit-penyakit pascabanjir. “Pada saat tanggap darurat, pemerintah agar mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak dan segera melakukan upaya pemulihan,” imbuhnya. (Baca juga: Banjir Besar Awal Tahun 2020, BNPB Sebut 16 Orang Meninggal Dunia)
Selain itu, kata Puan, perlunya membangun sinergi yang lebih baik antar-kementerian dan lembaga (K/L) yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan bencana yaitu Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BNPB serta Pemerintah Daerah (Pemda).
“DPR meminta agar bencana banjir yang melanda Jabodetabek untuk segera diatasi melalui koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait. Tidak malah saling melempar tanggung jawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” tegas mantan Menko PMK itu.
Puan meminta agar Kementerian/Lembaga (K/L) tidak saling melempar tanggung jawab dan saling bersinergi mengatasi bencana banjir. “Dalam setiap peristiwa bencana, penyelamatan korban adalah yang utama. Karena itu proses evakuasi terhadap para korban yang terkepung banjir harus diutamakan,” pinta Puan dalam siaran pers yang diterima SINDOnews di Jakarta, Kamis (2/1/2020). (Baca juga: PNS Kena Banjir, Pimpinan Instansi Bisa Berikan Cuti)
Puan mengaku mendengar dan menerima laporan bahwa masih banyak korban yang belum dievakuasi dari rumah-rumah mereka yang terkepung banjir, terutama di wilayah terdampak banjir di pinggiran Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Karena itu Tim evakuasi harus menyisir seluruh wilayah terdampak untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak. “Untuk memaksimalkan kerja tim evakuasi, Badan SAR dan Badan Penanggulangan Bencana harus menyertakan seluruh potensi yang ada baik itu aparat TNI, Polri serta para relawan,” pinta Puan.
Ketua DPP PDIP ini juga meminta pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh, meliputi operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian, dapur umum, pengamanan rumah dan asset para korban, serta mengantisipasi munculnya penyakit-penyakit pascabanjir. “Pada saat tanggap darurat, pemerintah agar mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak dan segera melakukan upaya pemulihan,” imbuhnya. (Baca juga: Banjir Besar Awal Tahun 2020, BNPB Sebut 16 Orang Meninggal Dunia)
Selain itu, kata Puan, perlunya membangun sinergi yang lebih baik antar-kementerian dan lembaga (K/L) yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan bencana yaitu Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BNPB serta Pemerintah Daerah (Pemda).
“DPR meminta agar bencana banjir yang melanda Jabodetabek untuk segera diatasi melalui koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait. Tidak malah saling melempar tanggung jawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” tegas mantan Menko PMK itu.
(cip)
