Hadapi Kompleksitas Masalah 2020, Pemerintah Perlu Solusi Terintegrasi

JAKARTA - Peneliti Politik Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpandangan bahwa, dengan persoalan yang kompleks di 2020 di mana ada pelemahan ekonomi karena pengaruh ekonomi global, pelemahan hukum dan ketidakpuasan terhadap pemerintah maka pemerintah harus segera memberikan solusi.

Dengan 5 visi unggulan pemerintah yakni, melanjutkan infrastruktur, membangun kualitas SDM, penguatan investasi, reformasi birokrasi dan efisiensi APBN. Dengan 5 visi itu, bagaimana pemerintah membuat solusi yang terintegrasi.

“Bagaimana membangun solusi yang terintegrasi atau tidak parsial, apa fokusnya. Legitimasi pemerintah dikuatkan, bagaimana kepercayaan publik diciptakan sedemikian rupa di era yang sudah digital, akses apapun mudah. Memberikan solusi terpadu dari berbagai bidang yang dirasa mendesak terutama masalah ketimpangan sosial ekonomi,” kata perempuan yang akrab disapa Wiwiek itu, Senin (30/12/2019).

Soal bagaimana rakyat ikut berkontribusi, menurut Wiwiek, itu bergantung pada pemerintah dalam membuat program yang bisa membuat rakyat ikut berkontribusi. Meskipun rakyat memiliki banyak potensi, itu bergantung bagaimana pemerintah mampu melibatkan dan bersinergi dengan rakyat sehingga memunculkan sense of belonging, rasa memiliki terhadap negara serta negara dan rakyat yang saling menguatkan.

“Itu yang dalam istilah state (negara) and society (rakyat) saling empowering (menguatkan). Bagaimana menciptakan pola relasi pemerintah masyarakat yang harmonis yang sinergis. Program yang bisa melibatkan masyarakat. Penguasa punya otoritas, fasilitas, networking. Bagaimana menggunakan potensi tadi semaksimal mungkin,” ujarnya.

Dengan demikian, Wiwiek melanjutkan, pemerintah juga harus fokus dalam menyelesaikan persoalan yang penting dan tidak lagi mengurusi hal-hal yang bersifat politis seperti radikal dan identitas. Karena faktanya, masyarakat masih mengalami disharmoni pascapemilu, karena hanya di tataran elite saja yang rekonsiliasi. Sehingga, pemerintah harus membangkitkan kepercayaan masyarakat dengan membuat pernyataan ataupun kebijakan yang konsisten.

“Bagaimana membuat kebijakan atau seruan yang bisa dipercaya. Persuasinya pemerintah dalam kebijakan perintah dan imbauan yang bisa dipercaya, bukan menimbulkan silang sengkarut, perdebatan atau polemik. Jangan menggunakan hal-hal berbau politisasi seperti radikal, identitas. Kalau ada kebersamaan antara state dan society, government dan society bisa meringankan pemerintah. Negara demokrasi itu berbagi peran, membagi beban. Itu yang seharusnya kita naik kelas setiap pemilu dan pilkada karena ada konsolidasi,” tambahnya.