Optimistis Menyongsong 2020
Senin, 30 Desember 2019 - 07:01 WIB
Optimistis Menyongsong 2020
A
A
A
TAHUN 2019 segera berlalu dan fajar 2020 segera menjelang. Optimisme dan kepercayaan diri harus terus diusung dalam menyongsong tahun baru ini meskipun kita tahu tantangan yang sedang dihadapi bangsa ini tidaklah ringan. Tantangan dari banyak sisi menghadang yang seyogianya membuat pemerintah lebih waspada, menyiapkan berbagai langkah antisipasi, dan bekerja keras agar perjalanan bangsa ke depan selalu baik-baik saja dan terhindar dari berbagai bentuk krisis.
Tantangan terbesar pada bidang ekonomi. Selama 2019 situasi ekonomi global kurang menggembirakan. Kondisi sulit ekonomi global tahun ini diperkirakan banyak pengamat masih akan berlanjut pada tahun depan. Masih memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China serta stagnannya pertumbuhan ekonomi dunia adalah dua masalah utama. Perang dagang telah berpengaruh besar pada ekonomi dalam negeri sepanjang tahun ini karena membuat ekspor Indonesia turun. Ini juga yang memengaruhi dinamika investasi dan konsumsi dalam negeri. Eskalasi perang dagang AS dan China sewaktu-waktu bisa meningkat pada tahun depan dan kian memengaruhi perekonomian dalam negeri. Persoalan global lainnya yang bisa berpengaruh adalah isu Brexit di Eropa.
Seluruh dinamika inilah yang menuntut kesiapan ekstra dari tim ekonomi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Situasi yang harus dihadapi dengan memperkuat ”kuda-kuda”, tidak bisa lagi dengan sikap biasa-biasa saja, business as usual , karena hal yang tidak terduga bisa saja terjadi, termasuk ancaman resesi global. Tahun depan kita harapkan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,3% bisa tercapai. Di tengah kelesuan, kita berharap lapangan kerja baru tetap tersedia, daya beli masyarakat juga tetap terjaga, tidak ada PHK massal terhadap karyawan sehingga angka kemiskinan tidak bertambah. Target pertumbuhan tersebut bisa tercapai salah satunya dengan menggenjot investasi.
Di tengah aneka tantangan tersebut Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama ekonomi digital. Bisnis online (daring) kini sedang jadi primadona. Ini diharapkan mendorong perekonomian. Kementerian Perindustrian menargetkan Indonesia dapat menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Total nilai e-commerce yang dapat dicapai pada tahun tersebut ditargetkan mencapai USD130 miliar.
Situasi dalam negeri tahun depan juga akan menghangat karena adanya pelaksanaan pilkada serentak pada 23 September. Ada 270 daerah yang akan menggelar pilkada, terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Meskipun kita sudah berpengalaman menggelar pilkada langsung, dinamika politik lokal tetap harus menciptakan kewaspadaan tinggi. Apalagi kontestasi politik tak jarang menyeret isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Di bidang politik, situasi gaduh dan gonjang-ganjing kemungkinan akan melandai akibat menguatnya dukungan politik terhadap Presiden Jokowi di parlemen. Masuknya Partai Gerindra ke dalam pemerintahan banyak dimaknai sebagai sinyal melemahnya mekanisme check and balances oleh DPR sebagai akibat tidak imbangnya kekuatan oposisi. Sinyal mulai menguatnya oligarki adalah tantangan lain yang kita hadapi dalam upaya mewujudkan demokrasi yang sehat.
Situasi hukum dalam negeri masih akan banyak diwarnai isu pemberantasan korupsi. Sorotan akan banyak mengarah ke komisioner KPK yang baru. Kalangan NGO dan akademisi menilai KPK telah dilemahkan. Namun peluang dan harapan untuk melihat Indonesia bebas dari korupsi tetap ada, terutama jika komisioner KPK baru mampu membuktikan kinerja memberantas korupsi seacara independen, tidak tebang pilih, dan tanpa diintervensi kekuatan politik mana pun.
Ke depan penting pula bagi pemerintah untuk bijak dalam mengelola isu radikalisme. Pendekatan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak memperkeruh suasana. Pernyataan menteri agama mengenai larangan mengenakan celana cingkrang dan cadar terbukti sebagai hal yang kontraproduktif dan hanya memicu kegaduhan serta sikap saling curiga. Isu antiradikalisme yang terus didengungkan pemerintah cenderung menempatkan umat Islam sebagai pihak yang terpojok. Padahal di saat yang sama definisi radikalisme secara akurat, memadai tak kunjung bisa dirumuskan.
Sudah saatnya pembangunan dilaksanakan di tengah keniscayaan Indonesia sebagai bangsa yang berbeda-beda, beragam. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tanggung jawab pemerintah untuk selalu menciptakan suasana aman, nyaman, tenteram, dan optimistis bagi seluruh rakyatnya tanpa perlu ada prasangka dan rasa saling curiga satu sama lain.
Selamat Tahun Baru.
Tantangan terbesar pada bidang ekonomi. Selama 2019 situasi ekonomi global kurang menggembirakan. Kondisi sulit ekonomi global tahun ini diperkirakan banyak pengamat masih akan berlanjut pada tahun depan. Masih memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China serta stagnannya pertumbuhan ekonomi dunia adalah dua masalah utama. Perang dagang telah berpengaruh besar pada ekonomi dalam negeri sepanjang tahun ini karena membuat ekspor Indonesia turun. Ini juga yang memengaruhi dinamika investasi dan konsumsi dalam negeri. Eskalasi perang dagang AS dan China sewaktu-waktu bisa meningkat pada tahun depan dan kian memengaruhi perekonomian dalam negeri. Persoalan global lainnya yang bisa berpengaruh adalah isu Brexit di Eropa.
Seluruh dinamika inilah yang menuntut kesiapan ekstra dari tim ekonomi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Situasi yang harus dihadapi dengan memperkuat ”kuda-kuda”, tidak bisa lagi dengan sikap biasa-biasa saja, business as usual , karena hal yang tidak terduga bisa saja terjadi, termasuk ancaman resesi global. Tahun depan kita harapkan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,3% bisa tercapai. Di tengah kelesuan, kita berharap lapangan kerja baru tetap tersedia, daya beli masyarakat juga tetap terjaga, tidak ada PHK massal terhadap karyawan sehingga angka kemiskinan tidak bertambah. Target pertumbuhan tersebut bisa tercapai salah satunya dengan menggenjot investasi.
Di tengah aneka tantangan tersebut Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama ekonomi digital. Bisnis online (daring) kini sedang jadi primadona. Ini diharapkan mendorong perekonomian. Kementerian Perindustrian menargetkan Indonesia dapat menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Total nilai e-commerce yang dapat dicapai pada tahun tersebut ditargetkan mencapai USD130 miliar.
Situasi dalam negeri tahun depan juga akan menghangat karena adanya pelaksanaan pilkada serentak pada 23 September. Ada 270 daerah yang akan menggelar pilkada, terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Meskipun kita sudah berpengalaman menggelar pilkada langsung, dinamika politik lokal tetap harus menciptakan kewaspadaan tinggi. Apalagi kontestasi politik tak jarang menyeret isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Di bidang politik, situasi gaduh dan gonjang-ganjing kemungkinan akan melandai akibat menguatnya dukungan politik terhadap Presiden Jokowi di parlemen. Masuknya Partai Gerindra ke dalam pemerintahan banyak dimaknai sebagai sinyal melemahnya mekanisme check and balances oleh DPR sebagai akibat tidak imbangnya kekuatan oposisi. Sinyal mulai menguatnya oligarki adalah tantangan lain yang kita hadapi dalam upaya mewujudkan demokrasi yang sehat.
Situasi hukum dalam negeri masih akan banyak diwarnai isu pemberantasan korupsi. Sorotan akan banyak mengarah ke komisioner KPK yang baru. Kalangan NGO dan akademisi menilai KPK telah dilemahkan. Namun peluang dan harapan untuk melihat Indonesia bebas dari korupsi tetap ada, terutama jika komisioner KPK baru mampu membuktikan kinerja memberantas korupsi seacara independen, tidak tebang pilih, dan tanpa diintervensi kekuatan politik mana pun.
Ke depan penting pula bagi pemerintah untuk bijak dalam mengelola isu radikalisme. Pendekatan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak memperkeruh suasana. Pernyataan menteri agama mengenai larangan mengenakan celana cingkrang dan cadar terbukti sebagai hal yang kontraproduktif dan hanya memicu kegaduhan serta sikap saling curiga. Isu antiradikalisme yang terus didengungkan pemerintah cenderung menempatkan umat Islam sebagai pihak yang terpojok. Padahal di saat yang sama definisi radikalisme secara akurat, memadai tak kunjung bisa dirumuskan.
Sudah saatnya pembangunan dilaksanakan di tengah keniscayaan Indonesia sebagai bangsa yang berbeda-beda, beragam. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tanggung jawab pemerintah untuk selalu menciptakan suasana aman, nyaman, tenteram, dan optimistis bagi seluruh rakyatnya tanpa perlu ada prasangka dan rasa saling curiga satu sama lain.
Selamat Tahun Baru.
(pur)
