Mahfud MD Tegaskan Pelaksanaan Hukuman Mati Harus Selektif
Kamis, 26 Desember 2019 - 16:19 WIB
Mahfud MD Tegaskan Pelaksanaan Hukuman Mati Harus Selektif
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan, bahwa pelaksanaan hukuman mati harus dilaksanakan dengan perhatian khusus dan komprehensif.
"Persoalan hukuman mati masih kontroversial. Sehingga harus dilakukan dengan sangat selektif," ungkap Mahfud dalam Temu Pers Akhir Tahun Bersama, di Jakarta (26/12/2019).
"Hukuman mati sekarang ada 27 atau 28 orang terpidana. Mereka sudah inkracht, itu dalam arti sudah kasasi kemudian sudah PK berkali-kali juga. Oleh sebab itu, pelaksanaan hukuman mati nanti kita akan melihat situasi juga," tambahnya.
(Baca juga: Temui Menko Polhukam, Ketua KY Bahas Penegakan Hukum)
Mahfud menjelaskan, pelaksanaannya hukuman mati karena menyangkut beberapa persoalan yakni hak asasi manusia (HAM), kepentingan hukum, dan kepentingan internasional.
"Sangat selektif itu pertama menyangkut soal kemanusiaan, kemudian menyangkut soal kepentingan hukumnya, menyangkut kepentingan internasionalnya. Itu harus sangat selektif," jelas Mahfud.
Tetapi kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, hukuman mati ini sesuai dengan konstitusi. "Hukuman mati di Indonesia masih berlaku secara sah dan secara konstitusi,” tutupnya.
"Persoalan hukuman mati masih kontroversial. Sehingga harus dilakukan dengan sangat selektif," ungkap Mahfud dalam Temu Pers Akhir Tahun Bersama, di Jakarta (26/12/2019).
"Hukuman mati sekarang ada 27 atau 28 orang terpidana. Mereka sudah inkracht, itu dalam arti sudah kasasi kemudian sudah PK berkali-kali juga. Oleh sebab itu, pelaksanaan hukuman mati nanti kita akan melihat situasi juga," tambahnya.
(Baca juga: Temui Menko Polhukam, Ketua KY Bahas Penegakan Hukum)
Mahfud menjelaskan, pelaksanaannya hukuman mati karena menyangkut beberapa persoalan yakni hak asasi manusia (HAM), kepentingan hukum, dan kepentingan internasional.
"Sangat selektif itu pertama menyangkut soal kemanusiaan, kemudian menyangkut soal kepentingan hukumnya, menyangkut kepentingan internasionalnya. Itu harus sangat selektif," jelas Mahfud.
Tetapi kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, hukuman mati ini sesuai dengan konstitusi. "Hukuman mati di Indonesia masih berlaku secara sah dan secara konstitusi,” tutupnya.
(maf)
