Penertiban Lahan di Tamansari Ricuh, MPR Minta Polri Evaluasi Personelnya
A
A
A
JAKARTA - Kerusuhan saat penggusuran pemukiman warga di kawasan Tamansari, Kota Bandung kemarin mendapatkan perhatian dari Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Arsul meminta kerusuhan itu dijadikan bahan evaluasi bagi Polri.
"Kasus-kasus penggusuran yang kemudian menimbulkan kerusuhan itu saya kira harus jadi bahan evaluasi. Kalau itu yang melibatkan Polri ya harus dijadikan evaluasi dari atasan langsung satuan Polri yang bersangkutan," ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).
Dia memberikan contoh, jika personel Polrestabes Kota Bandung terlibat mengeroyok warga yang menolak penggusuran, maka Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi harus mengevaluasinya. Diketahui, dalam video yang beredar di media sosial, warga yang menolak penggusuran dikeroyok sejumlah oknum polisi. (Baca juga: Ini Kronologi Penertiban Lahan di Tamansari Bandung )
Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, apakah ada pelanggaran standar operasi prosedur (SOP) dilakukan personel kepolisian setempat dalam aksi kekerasan itu.
"Kenapa kok sampai terjadi keributan. Saya juga menyaksikan video yang viral itu. Itu penyebabnya apa, saya kira itu harus diusut tuntas. Divisi propam perlu juga turun," kata Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
"Kasus-kasus penggusuran yang kemudian menimbulkan kerusuhan itu saya kira harus jadi bahan evaluasi. Kalau itu yang melibatkan Polri ya harus dijadikan evaluasi dari atasan langsung satuan Polri yang bersangkutan," ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).
Dia memberikan contoh, jika personel Polrestabes Kota Bandung terlibat mengeroyok warga yang menolak penggusuran, maka Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi harus mengevaluasinya. Diketahui, dalam video yang beredar di media sosial, warga yang menolak penggusuran dikeroyok sejumlah oknum polisi. (Baca juga: Ini Kronologi Penertiban Lahan di Tamansari Bandung )
Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, apakah ada pelanggaran standar operasi prosedur (SOP) dilakukan personel kepolisian setempat dalam aksi kekerasan itu.
"Kenapa kok sampai terjadi keributan. Saya juga menyaksikan video yang viral itu. Itu penyebabnya apa, saya kira itu harus diusut tuntas. Divisi propam perlu juga turun," kata Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
(kri)