Soal Pemilihan Dewas KPK, PDIP Yakin Jokowi Ambil Keputusan Terbaik
Kamis, 12 Desember 2019 - 08:59 WIB
Soal Pemilihan Dewas KPK, PDIP Yakin Jokowi Ambil Keputusan Terbaik
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini masih belum membocorkan nama-nama yang akan ditunjuk menjadi Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari informasi yang disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD jika tak ada halangan, Dewas akan dilantik bersamaan dengan Komisioner KPK yang baru pada Desember 2019 ini.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan Dewas KPK merupakan kewenangan eksekutif. Sehingga, ia yakin Presiden Jokowi akan mengambil keputusan yang terbaik mengingat Dewas memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang besar untuk menegakkan hukum sesuai prinsip keadilan dan tanpa intervensi politik mana pun.
"Di masa lalu pernah disalahgunakan. Oleh karena itu kami percayakan kepada Bapak Presiden," ujar Hasto, Kamis (12/12/2019).
Terkait nama-nama yang beredar akan mengisi posisi Dewas seperti Yusril Ihza Mahendra, Hasto mengaku belum mendengar. Karena sekali lagi, ia menganggap itu kewenangan eksekutif dalam hal ini Presiden Jokowi.
Termasuk sejumlah mantan Pimpinan KPK seperti Indriyanto Seno Adji dan Erry Riyana Hardjapamekas, ia mengaku baru mendengar melalui media massa. Hasto mengaku nama-nama tersebut ia mendengar sempat diusulkan, namun hal itu ditegaskannya menjadi ranah presiden.
Ditegaskan Hasto, partai politik sejauh ini tak memberikan nama-nama yang akan duduk sebagai Dewas KPK.
"Kami hanya memberikan garis politik bahwa KPK punya misi khusus untuk memberantas korupsi tapi melalui pencegahan untuk mendorong kerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk membangun budaya hukum dalam menegakan hukum di atas budaya hukum prinsip-prinsip keadilan bagi seua tanpa pandang bulu," pungkasnya.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan Dewas KPK merupakan kewenangan eksekutif. Sehingga, ia yakin Presiden Jokowi akan mengambil keputusan yang terbaik mengingat Dewas memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang besar untuk menegakkan hukum sesuai prinsip keadilan dan tanpa intervensi politik mana pun.
"Di masa lalu pernah disalahgunakan. Oleh karena itu kami percayakan kepada Bapak Presiden," ujar Hasto, Kamis (12/12/2019).
Terkait nama-nama yang beredar akan mengisi posisi Dewas seperti Yusril Ihza Mahendra, Hasto mengaku belum mendengar. Karena sekali lagi, ia menganggap itu kewenangan eksekutif dalam hal ini Presiden Jokowi.
Termasuk sejumlah mantan Pimpinan KPK seperti Indriyanto Seno Adji dan Erry Riyana Hardjapamekas, ia mengaku baru mendengar melalui media massa. Hasto mengaku nama-nama tersebut ia mendengar sempat diusulkan, namun hal itu ditegaskannya menjadi ranah presiden.
Ditegaskan Hasto, partai politik sejauh ini tak memberikan nama-nama yang akan duduk sebagai Dewas KPK.
"Kami hanya memberikan garis politik bahwa KPK punya misi khusus untuk memberantas korupsi tapi melalui pencegahan untuk mendorong kerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk membangun budaya hukum dalam menegakan hukum di atas budaya hukum prinsip-prinsip keadilan bagi seua tanpa pandang bulu," pungkasnya.
(kri)
