Soal Pemindahan Ibu Kota, SBY: Tidak Boleh Meleset, Harus Sukses
Kamis, 12 Desember 2019 - 08:20 WIB
Soal Pemindahan Ibu Kota, SBY: Tidak Boleh Meleset, Harus Sukses
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghargai inisiatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hendak membangun Ibu Kota Negara (IKN). Namun, SBY mengingatkan bahwa pembangunan IKN ini harus sukses dan tidak boleh meleset karena ini merupakan mega proyek.
“Kami menghargai inisiatif dan pemikiran Presiden Jokowi untuk membangun Ibu Kota Negara yang baru. Ketika Demokrat berada di pemerintahan, selaku presiden saya juga pernah memikirkan untuk membangun pusat pemerintahan yang baru,” ujar SBY dalam Refleksi Pergantian Tahun, Indonesia Tahun 2020: Peluang, Tantangan dan Harapan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Namun, kata SBY, konsepnya memang sedikit berbeda. Pusat pemerintahan baru yang dibuat dulu terletak di kawasan Jawa Barat dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam dari Jakarta, menuju ke arah timur. Konsep ini seperti yang dilakukan Malaysia, yang membangun Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan baru, di luar Kuala Lumpur.
Namun setelah dipertimbangkan selama dua tahun, rencana ini dibatalkan dengan alasan anggaran yang sangat besar belum tersedia dan banyak sasaran pembangunan yang lebih mendesak.
“Di samping itu, ada faktor lingkungan (amdal) yang tidak mendukung, yang tentu tidak boleh kami abaikan. Karenanya, Demokrat sangat mengerti jika Presiden Jokowi juga memiliki pemikiran yang serupa,” jelasnya.
SBY mengakui bahwa beban Jakarta memang sudah terlalu berat, melebihi daya dukung yang dimilikinya. Namun, berkaitan dengan sumber daya dan anggaran yang diperlukan untuk membangun Ibu Kota baru tersebut belum secara gamblang tertuang dalam APBN 2020 belum secara gamblang dan signifikan dicantumkan.
Namun, ia yakin bahwa pemerintah sangat tahu bahwa membangun sebuah Ibu Kota hakikatnya adalah membangun kehidupan dan membangun sistem, bukan sekadar membangun infrastruktur fisik. Pembangunannya juga memerlukan biaya yang sangat besar dan jangka waktu yang tidak singkat. Karenanya, Demokrat mengingatkan agar perencanaan strategis pemerintah benar-benar disiapkan dengan seksama.
“Konsepnya seperti apa? Timeline-nya (jadwal pembangunannya) seperti apa? Berapa besar biaya yang digunakan? Dari mana anggaran itu diperoleh? Apakah betul ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya?” tutur SBY.
“Hal-hal inilah yang ingin kami dengar. Saya yakin rakyat Indonesia juga ingin mendengar dan mengetahuinya,” imbuhnya.
Lebih dari itu, SBY menambahkan, banyak contoh di dunia, negara yang berhasil dan juga yang gagal dalam membangun Ibu Kota yang baru. Tentu pihaknya ingin menjadi negara yang berhasil dalam membangun Ibu Kota baru ini.
Di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak menggembirakan dan juga ekonomi Indonesia sendiri yang menghadapi tekanan, perencanaan dan kesiapan pemerintah harus paripurna. “Memindahkan dan membangun Ibu Kota baru adalah sebuah mega proyek. Tidak boleh meleset, harus sukses,” pesan SBY.
“Kami menghargai inisiatif dan pemikiran Presiden Jokowi untuk membangun Ibu Kota Negara yang baru. Ketika Demokrat berada di pemerintahan, selaku presiden saya juga pernah memikirkan untuk membangun pusat pemerintahan yang baru,” ujar SBY dalam Refleksi Pergantian Tahun, Indonesia Tahun 2020: Peluang, Tantangan dan Harapan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Namun, kata SBY, konsepnya memang sedikit berbeda. Pusat pemerintahan baru yang dibuat dulu terletak di kawasan Jawa Barat dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam dari Jakarta, menuju ke arah timur. Konsep ini seperti yang dilakukan Malaysia, yang membangun Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan baru, di luar Kuala Lumpur.
Namun setelah dipertimbangkan selama dua tahun, rencana ini dibatalkan dengan alasan anggaran yang sangat besar belum tersedia dan banyak sasaran pembangunan yang lebih mendesak.
“Di samping itu, ada faktor lingkungan (amdal) yang tidak mendukung, yang tentu tidak boleh kami abaikan. Karenanya, Demokrat sangat mengerti jika Presiden Jokowi juga memiliki pemikiran yang serupa,” jelasnya.
SBY mengakui bahwa beban Jakarta memang sudah terlalu berat, melebihi daya dukung yang dimilikinya. Namun, berkaitan dengan sumber daya dan anggaran yang diperlukan untuk membangun Ibu Kota baru tersebut belum secara gamblang tertuang dalam APBN 2020 belum secara gamblang dan signifikan dicantumkan.
Namun, ia yakin bahwa pemerintah sangat tahu bahwa membangun sebuah Ibu Kota hakikatnya adalah membangun kehidupan dan membangun sistem, bukan sekadar membangun infrastruktur fisik. Pembangunannya juga memerlukan biaya yang sangat besar dan jangka waktu yang tidak singkat. Karenanya, Demokrat mengingatkan agar perencanaan strategis pemerintah benar-benar disiapkan dengan seksama.
“Konsepnya seperti apa? Timeline-nya (jadwal pembangunannya) seperti apa? Berapa besar biaya yang digunakan? Dari mana anggaran itu diperoleh? Apakah betul ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya?” tutur SBY.
“Hal-hal inilah yang ingin kami dengar. Saya yakin rakyat Indonesia juga ingin mendengar dan mengetahuinya,” imbuhnya.
Lebih dari itu, SBY menambahkan, banyak contoh di dunia, negara yang berhasil dan juga yang gagal dalam membangun Ibu Kota yang baru. Tentu pihaknya ingin menjadi negara yang berhasil dalam membangun Ibu Kota baru ini.
Di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak menggembirakan dan juga ekonomi Indonesia sendiri yang menghadapi tekanan, perencanaan dan kesiapan pemerintah harus paripurna. “Memindahkan dan membangun Ibu Kota baru adalah sebuah mega proyek. Tidak boleh meleset, harus sukses,” pesan SBY.
(kri)
