Soal Pengangguran, Demokrat Dukung Kartu Pra Kerja

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) menyinggung salah satu permasalahan ekonomi Indonesia, yakni pengangguran dan lapangan kerja.

Meskipun mengkritisi masih banyaknya angka pengangguran dari lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi yang bisa memicu kejadian di Arab Spring pada 2011, namun SBY mendukung adanya kartu Pra Kerja yang baru saja dirilis oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Baca juga: Kartu Pra Kerja Meluncur di 2020, Pemerintah Siapkan Sejumlah Perpres)

"Isu ekonomi yang kedua adalah menyangkut pengangguran dan lapangan pekerjaan. Kami Demokrat sungguh memberikan perhatian pada isu ini. Jika melihat data statistik, memang ada penurunan angka pengangguran sekitar 1% dalam waktu 5 tahun. Tentu ini belum cukup. Di samping itu, kita juga harus melihat struktur dan migrasi pekerjaan yang terjadi di masyarakat kita," kata SBY dalam Refleksi Pergantian Tahun, Indonesia Tahun 2020: Peluang, Tantangan dan Harapan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Meskipun tercatat sebagai pekerja, SBY melanjutkan bahwa sekitar 28,4 juta merupakan pekerja paruh waktu. Sementara yang berkategori setengah menganggur sekitar 8,14 juta. Sehingga ada sekitar 36,5 juta orang, dan ini merupakan jumlahnya yang besar.

Di samping itu, ada banyak terjadi peralihan pekerjaan, dari sektor formal ke sektor informal. Keadaan seperti ini kerap diikuti menurunnya penghasilan, dan tentunya daya beli. (Baca juga: Jokowi: Kartu Prakerja Bukan untuk Gaji Pengangguran, Itu Keliru!)

"Itulah sebabnya, Demokrat mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam meningkatkan biaya yang ditanggung oleh rakyat, seperti BPJS, tarif dasar listrik dan lain-lain. Perhatikan timing (kapan dinaikkan) dan seberapa besar angka kenaikan yang tepat. Secara moral dan sosial, tidaklah bijak membebani rakyat secara berlebihan ketika ekonomi mereka sedang susah," ujar mantan Presiden ke-6 RI ini.

Selanjutnya, sambung SBY, siapa saja yang menganggur juga perlu menjadi perhatian. Data menunjukkan bahwa persentase dan angka lulusan SMK, SMA dan perguruan tinggi yang menganggur relatif tinggi. Keadaan seperti ini tentu rawan secara sosial, politik dan keamanan. Belajar dari pengalaman Arab Spring di tahun 2011 dulu, juga terjadinya gerakan protes sosial di 30 negara tahun ini yang penyebab utamanya antara lain adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran.

"Untuk itu, Demokrat mendukung penuh upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran ini. Caranya tentu banyak. Demokrat berharap, pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang sangat besar saat ini dapat menciptakan lapangan kerja yang jauh lebih banyak," ucap SBY.

Selain itu, Demokrat juga menyambut baik program Kartu Pra Kerja yang ada dalam APBN 2020. "Ini sebuah inisiatif yang baik. Yang penting, program dengan anggaran Rp10 triliun untuk 2 juta peserta tersebut dapat dikelola dengan baik. Agar tidak memunculkan isu sosial di antara sesama pencari kerja, pelaksanaannya harus benar-benar transparan dan akuntabel. Diharapkan tidak salah sasaran, dan bebas dari kepentingan politik pihak manapun," tandasnya.

Demokrat juga berharap pemerintah memiliki kebijakan yang efektif dan lebih agresif bagi pencari kerja kaum milenial. Meskipun sektor pertanian, industri dan jasa tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional, Indonesia juga memasuki era baru. "Ekonomi baru atau ekonomi digital telah menjadi bagian dari ekonomi kita. Karenanya pendidikan dan pelatihan bagi kaum milenial ke depan harus dilakukan secara serius. Mereka harus dipersiapkan agar cakap dan terampil untuk bekerja di era ekonomi digital," pintanya.