Menko Polhukam: Sekarang Banyak Aparat yang Jadi Korban Pelanggaran HAM
Selasa, 10 Desember 2019 - 14:14 WIB
Menko Polhukam: Sekarang Banyak Aparat yang Jadi Korban Pelanggaran HAM
A
A
A
BANDUNG - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, saat ini pola pelanggaran Hak Asasi Manusia berubah. “Apakah masih ada pelanggaran HAM? Tentu masih ada, tetapi polanya sudah berubah,” dalam pidatonya saat peringatan Hari Hak Asasi Manusia di Bandung (10/12/2019).
Mahfud menjelaskan, dulu pelanggaran HAM terjadi secara vertikal, dilakukan oleh aparat negara secara represif, sekarang pelanggaran HAM bersifat horizontal. “Yakni dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, bahkan tidak jarang justru aparat yang menjadi korban pelanggaran HAM,” katanya.
Mahfud mengatakan, sejak era reformasi sudah banyak kemajuan dalam pembangunan perlindungan HAM di Indonesia. Sebelum reformasi, katanya, pengekangan terhadap HAM sangat hegemonik, tetapi sekarang sudah bebas. “Hak-hak politik seperti penguatan demokrasi, kebebasan pers, kemandirian partai politik, menguatnya DPR, dan meluasnya kekuatan civil society bisa ditunjuk sebagai bukti.”
Namun, ia mengingatkan dalam penegakan HAM jangan dilihat soal penegakan hukum semata. Masyarakat, kata Mahfud juga harus jernih melihat bahwa kemajuan perlindungan HAM sekarang ini sudah jauh lebih maju. “Karena tidak hanya berupa pemberian jaminan perlindungan atas hak-hak sipil dan politik (ICCPR) tetapi sudah jauh merambah ke perlindungan HAM dalam Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang sering juga disebut Ekosob,” jelasnya.
“Untuk masalah Ekosob sudah sangat banyak yang dilakukan oleh pemerintah melalui program-program pembangunan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, pemerataan pendidikan, kebijakan afirmasi, bantuan-bantuan sosial, dan sebagainya,” tambah Mahfud.
Mahfud mengatakan untuk HAM masa lalu memang tidak bisa dihindari, dan pemerintah tetap menyelesaikannya melalui instrumen hukum yang tersedia. “Saat ini kita memang masih mempunyai beberapa masalah HAM, sesuatu yang tidak bisa dihindari di negara manapun di dunia ini dengan berbagai variasinya. Tetapi kita terus berusaha menyelesaikannya melalui instrumen hukum yang tersedia.”
Ia menegaskan, masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu, harus segera memutuskannya secara baik-baik. “Kita harus bersikap ksatria untuk menyelesaikannya berdasar kesepakatan yang harus dituangkan didalam hukum. Adalah tidak bijaksana jika kita menggantung-gantung masalah hanya karena perbedaan pilihan cara penyelesaian,” tegas Mahfud.
“Apapun perbedaannya harus kita putuskan secara sportif, jangan kalau tidak setuju lalu saling lempar dan saling menghindar. Itulah sebabnya kita merencanakan membuat UU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) atau nama lain yang nanti disepakati,” tutup Mahfud.
Mahfud menjelaskan, dulu pelanggaran HAM terjadi secara vertikal, dilakukan oleh aparat negara secara represif, sekarang pelanggaran HAM bersifat horizontal. “Yakni dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, bahkan tidak jarang justru aparat yang menjadi korban pelanggaran HAM,” katanya.
Mahfud mengatakan, sejak era reformasi sudah banyak kemajuan dalam pembangunan perlindungan HAM di Indonesia. Sebelum reformasi, katanya, pengekangan terhadap HAM sangat hegemonik, tetapi sekarang sudah bebas. “Hak-hak politik seperti penguatan demokrasi, kebebasan pers, kemandirian partai politik, menguatnya DPR, dan meluasnya kekuatan civil society bisa ditunjuk sebagai bukti.”
Namun, ia mengingatkan dalam penegakan HAM jangan dilihat soal penegakan hukum semata. Masyarakat, kata Mahfud juga harus jernih melihat bahwa kemajuan perlindungan HAM sekarang ini sudah jauh lebih maju. “Karena tidak hanya berupa pemberian jaminan perlindungan atas hak-hak sipil dan politik (ICCPR) tetapi sudah jauh merambah ke perlindungan HAM dalam Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang sering juga disebut Ekosob,” jelasnya.
“Untuk masalah Ekosob sudah sangat banyak yang dilakukan oleh pemerintah melalui program-program pembangunan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, pemerataan pendidikan, kebijakan afirmasi, bantuan-bantuan sosial, dan sebagainya,” tambah Mahfud.
Mahfud mengatakan untuk HAM masa lalu memang tidak bisa dihindari, dan pemerintah tetap menyelesaikannya melalui instrumen hukum yang tersedia. “Saat ini kita memang masih mempunyai beberapa masalah HAM, sesuatu yang tidak bisa dihindari di negara manapun di dunia ini dengan berbagai variasinya. Tetapi kita terus berusaha menyelesaikannya melalui instrumen hukum yang tersedia.”
Ia menegaskan, masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu, harus segera memutuskannya secara baik-baik. “Kita harus bersikap ksatria untuk menyelesaikannya berdasar kesepakatan yang harus dituangkan didalam hukum. Adalah tidak bijaksana jika kita menggantung-gantung masalah hanya karena perbedaan pilihan cara penyelesaian,” tegas Mahfud.
“Apapun perbedaannya harus kita putuskan secara sportif, jangan kalau tidak setuju lalu saling lempar dan saling menghindar. Itulah sebabnya kita merencanakan membuat UU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) atau nama lain yang nanti disepakati,” tutup Mahfud.
(pur)
