Megawati Ingatkan Pimpinan DPRD Tak Lupa Diri dan Mabuk Kekuasaan
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengingatkan para pimpinan DPRD yang berasal dari PDIP untuk tidak lupa diri dan mabuk kekuasaan. Megawati meminta agar para pimpinan dewan tersebut untuk terus melatih diri, berdisplin dalam berorganisasi, humanis, dekat dengan rakyat dan satunya antara kata dan perbuatan.
Hal itu diungkap Megawati di hadapan ratusan pimpinan dewan dari PDIP yang mengikuti Sekolah Pimpinan Dewan tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota gelombang kedua di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Jumat (6/12/2019).
Di awal sambutannya, Megawati mengatakan dirinya tak akan bicara soal AD/ART, namun soal kehidupan dan kemanusiaan. Dijelaskannya, PDIP kini memang menempatkan kadernya, yakni Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden untuk periode kedua. Di legislatif, untuk pertama kalinya, PDIP juga mendudukkan kadernya sebagai Ketua DPR.
"Memang benar itu semua. Terus kita jadi lupa diri dan mabuk kuasa?" kata Megawati.
Mabuk kuasa yang dimaksud Presiden Kelima RI itu adalah karena berkuasa, maka sesukanya menggunakan anggaran negara untuk hal seperti jalan-jalan ke luar negeri. Atau menghabiskan anggaran di akhir tahun untuk kegiatan yang tak berguna.
Rakyat pun kerap dijadikan alasan untuk perilaku koruptif. Hal-hal demikian membuat Megawati mengajak para kader yang duduk di kursi pimpinan legislatif itu untuk bertanya kepada dirinya sendiri soal tujuan berpartai.
Menurutnya, berpartai memang berarti mengorganisasi rakyat. Namun, mengorganisasi rakyat bukan berarti segala sesuatunya dilihat transaksional.
Kata Megawati, hal itu menjadi penting karena saat ini hampir tak ada yang tak dilihat secara transaksional. Sementara di sisi lain, aparat penegakan hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bekerja.
"Tolong dengan segala hormat, anda pasti punya keluarga. Kalau beragama, tolong ingat anda adalah kepala keluarga. Apa anda tak mikir ya, kalau mulai ditangkap, muka mulai dicoreng. Ya istri lah, anak lah. Aduh.. anaknya pergi bareng temannya, dibilang bapak lu korupsi ya? Mau teriak ke siapa kalau sudah begitu? Kalau sudah terbukti korupsi, tetap saja masuk penjara," bebernya.
Megawati lalu mengingatkan semua kader PDIP harus menghidupi bahwa pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan. Dan tugas mereka bukanlah menggunakan pengetahuan mereka untuk korupsi.
"Pengetahuan itu ada dua. Pengetahuan bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk kejahatan," kata Megawati.
"Kalian itu penentu politik dan budgetting. Maka kalian harus mengontrol diri. Kunci utamanya adalah di pengendalian diri dan hati," tukasnya.
Megawati lalu menceritakan pengalamannya sendiri, untuk membuktikan bahwa mengorganisasi rakyat lewat partai politik bukan melulu soal transaksi dan uang. Namun dengan hati, turun ke rakyat secara langsung dan selalu membawa nilai kemanusiaan.
Dirinya menjadi anggota DPR untuk 3 periode ketika Orde Baru masih berkuasa. Di tengah himpitan politik, Megawati selalu turun ke bawah secara langsung.
"Menurut saya gampang itu, tanpa main-main duit. Yang jelas saya selalu kulo nuwun. Datang. Tentu saya bawa kopi dan gula, supaya tak menyusahkan karena rakyat sudah memberikan tempat. Tak perlu ada bakar-bakar duit," kata Megawati.
"Ngomong ke rakyat itu sangat mudah. Rakyat itu hanya ingin di-uwongke (bahasa Jawa artinya dimanusiakan). Merasakan dianggap sebagai manusia. Jadi kalau bicara memperjuangkan APBD, ya puaskan dulu rakyatmu, apa kebutuhannya dipenuhi," tambah Megawati.
Secara khusus untuk kader yang baru pertama kali menduduki kursi pimpinan dewan di daerah, Megawati mengingatkan tak ada ampun untuk mereka yang tak mampu mewujudkan prinsip-prinsip itu. Tak ada kata ampun untuk pelaku korupsi karena akan segera dipecat dari partai.
"Begitu ada diindikasikan, apalagi kalau sudah ditangkap, saya tak mau pikir panjang. Saya minta Sekjen agar segera dipecat. Jangan sampai nila setitik rusak susu sebelanga," tegas Megawati.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Sri Rahayu mendampingi Megawati memberikan pengarahan.
Hasto menjelaskan bahwa pesan utama dari sang ketua umum adalah agar para pimpinan dewan itu lebih berdisiplin. Dan mampu merubah diri agar masyarakat juga menjadi baik.
"Kita harus mengubah diri kita menjadi lebih baik sebelum kita ingin mengubah masyarakat menjadi lebih baik, mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Maka kader PDI Perjuangan harus meningkatkan kualitas diri," kata Hasto.
Para pimpinan dewan juga harus bertanggung jawab dengan menyediakan waktunya untuk turun ke masyarakat. "Inti kemenangan di dua pemilu ini berarti PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk kemajuan masa depan Indonesia," tandasnya.
Di acara itu, sebanyak 221 pimpinan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari berbagai wilayah di Indonesia hadir. Pelaksanaan Sekolah Partai gelombang II itu hanya berselang belasan hari dari gelombang I yang juga dihadiri Megawati dan Hasto.
Hal itu diungkap Megawati di hadapan ratusan pimpinan dewan dari PDIP yang mengikuti Sekolah Pimpinan Dewan tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota gelombang kedua di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Jumat (6/12/2019).
Di awal sambutannya, Megawati mengatakan dirinya tak akan bicara soal AD/ART, namun soal kehidupan dan kemanusiaan. Dijelaskannya, PDIP kini memang menempatkan kadernya, yakni Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden untuk periode kedua. Di legislatif, untuk pertama kalinya, PDIP juga mendudukkan kadernya sebagai Ketua DPR.
"Memang benar itu semua. Terus kita jadi lupa diri dan mabuk kuasa?" kata Megawati.
Mabuk kuasa yang dimaksud Presiden Kelima RI itu adalah karena berkuasa, maka sesukanya menggunakan anggaran negara untuk hal seperti jalan-jalan ke luar negeri. Atau menghabiskan anggaran di akhir tahun untuk kegiatan yang tak berguna.
Rakyat pun kerap dijadikan alasan untuk perilaku koruptif. Hal-hal demikian membuat Megawati mengajak para kader yang duduk di kursi pimpinan legislatif itu untuk bertanya kepada dirinya sendiri soal tujuan berpartai.
Menurutnya, berpartai memang berarti mengorganisasi rakyat. Namun, mengorganisasi rakyat bukan berarti segala sesuatunya dilihat transaksional.
Kata Megawati, hal itu menjadi penting karena saat ini hampir tak ada yang tak dilihat secara transaksional. Sementara di sisi lain, aparat penegakan hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bekerja.
"Tolong dengan segala hormat, anda pasti punya keluarga. Kalau beragama, tolong ingat anda adalah kepala keluarga. Apa anda tak mikir ya, kalau mulai ditangkap, muka mulai dicoreng. Ya istri lah, anak lah. Aduh.. anaknya pergi bareng temannya, dibilang bapak lu korupsi ya? Mau teriak ke siapa kalau sudah begitu? Kalau sudah terbukti korupsi, tetap saja masuk penjara," bebernya.
Megawati lalu mengingatkan semua kader PDIP harus menghidupi bahwa pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan. Dan tugas mereka bukanlah menggunakan pengetahuan mereka untuk korupsi.
"Pengetahuan itu ada dua. Pengetahuan bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk kejahatan," kata Megawati.
"Kalian itu penentu politik dan budgetting. Maka kalian harus mengontrol diri. Kunci utamanya adalah di pengendalian diri dan hati," tukasnya.
Megawati lalu menceritakan pengalamannya sendiri, untuk membuktikan bahwa mengorganisasi rakyat lewat partai politik bukan melulu soal transaksi dan uang. Namun dengan hati, turun ke rakyat secara langsung dan selalu membawa nilai kemanusiaan.
Dirinya menjadi anggota DPR untuk 3 periode ketika Orde Baru masih berkuasa. Di tengah himpitan politik, Megawati selalu turun ke bawah secara langsung.
"Menurut saya gampang itu, tanpa main-main duit. Yang jelas saya selalu kulo nuwun. Datang. Tentu saya bawa kopi dan gula, supaya tak menyusahkan karena rakyat sudah memberikan tempat. Tak perlu ada bakar-bakar duit," kata Megawati.
"Ngomong ke rakyat itu sangat mudah. Rakyat itu hanya ingin di-uwongke (bahasa Jawa artinya dimanusiakan). Merasakan dianggap sebagai manusia. Jadi kalau bicara memperjuangkan APBD, ya puaskan dulu rakyatmu, apa kebutuhannya dipenuhi," tambah Megawati.
Secara khusus untuk kader yang baru pertama kali menduduki kursi pimpinan dewan di daerah, Megawati mengingatkan tak ada ampun untuk mereka yang tak mampu mewujudkan prinsip-prinsip itu. Tak ada kata ampun untuk pelaku korupsi karena akan segera dipecat dari partai.
"Begitu ada diindikasikan, apalagi kalau sudah ditangkap, saya tak mau pikir panjang. Saya minta Sekjen agar segera dipecat. Jangan sampai nila setitik rusak susu sebelanga," tegas Megawati.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Sri Rahayu mendampingi Megawati memberikan pengarahan.
Hasto menjelaskan bahwa pesan utama dari sang ketua umum adalah agar para pimpinan dewan itu lebih berdisiplin. Dan mampu merubah diri agar masyarakat juga menjadi baik.
"Kita harus mengubah diri kita menjadi lebih baik sebelum kita ingin mengubah masyarakat menjadi lebih baik, mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Maka kader PDI Perjuangan harus meningkatkan kualitas diri," kata Hasto.
Para pimpinan dewan juga harus bertanggung jawab dengan menyediakan waktunya untuk turun ke masyarakat. "Inti kemenangan di dua pemilu ini berarti PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk kemajuan masa depan Indonesia," tandasnya.
Di acara itu, sebanyak 221 pimpinan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari berbagai wilayah di Indonesia hadir. Pelaksanaan Sekolah Partai gelombang II itu hanya berselang belasan hari dari gelombang I yang juga dihadiri Megawati dan Hasto.
(pur)