Azis Syamsuddin Sebut DPR Tak Pernah Wacanakan Presiden 3 Periode
Azis Syamsuddin Sebut DPR Tak Pernah Wacanakan Presiden 3 Periode
A
A
A
JAKARTA - Wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode dalam rencana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terus bergulir dan menuai pro kontra publik.
(Baca juga: Munas Golkar Momen Konsolidasi Gagasan untuk Kemajuan Bangsa)
Namun, Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkan) Azis Syamsuddin menyebutkan, wacana tersebut tidak pernah diagendakan atau dilontarkan oleh DPR.
"Dari DPR belum ada pembahasan soal itu. Justru saya sebagai pimpinan DPR kaget dengan wacana yang tiba-tiba muncul ke media," kata Azis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).
"Kami di DPR belum pernah mengagendakan dan tidak pernah menjadikan isu itu untuk wacana presiden periodenya tiga kali. Belum ada di salah satu agenda di DPR ini," tambahnya.
Soal wacana ini yang dilontarkan oleh PDIP, Azis enggan mencampuri kebijakan parpol lain. Yang dia tahu, rencana amendemen dilakukan secara terbatas dan isinya tidak menyangkut soal periodisasi jabatan DPR.
"Kalau saya yang denger di medsos dan baca berita itu amendemennya terbatas bukan menyangkut kepada periodisasi, yang saya tahu," ujarnya.
Menurut politikus Partai Golkar ini, Fraksi Golkar juga sudah membuat keputusan soal amendemen UUD 1945 ini. Di mana Golkar tidak menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden, bahkan sama sekali tak pernah membahas soal itu.
"Ada dalam keputusan, memang kami tidak menginginkan. Kami tidak bicara dua atau tiga periode, karena substansi melakukan perubahan UUD itu banyak hal. Bahwa mengenai isu dua periode tiga periode itu, Golkar tidak pernah membicarakan, tidak ada rencana ke situ," terangnya.
Adapun soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa ada yang cari muka dan menjerumuskannya lewat usulan amendemen tersebut, dia menegaskan, Golkar merupakan partai yang mendukung Presiden Jokowi, termasuk pernyataan itu.
"Mendukung (pernyataan Jokowi), kami kan mendukung Bapak Presiden. Merupakan partai yang mendukung Bapak Presiden," tegasnya.
(Baca juga: Munas Golkar Momen Konsolidasi Gagasan untuk Kemajuan Bangsa)
Namun, Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkan) Azis Syamsuddin menyebutkan, wacana tersebut tidak pernah diagendakan atau dilontarkan oleh DPR.
"Dari DPR belum ada pembahasan soal itu. Justru saya sebagai pimpinan DPR kaget dengan wacana yang tiba-tiba muncul ke media," kata Azis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).
"Kami di DPR belum pernah mengagendakan dan tidak pernah menjadikan isu itu untuk wacana presiden periodenya tiga kali. Belum ada di salah satu agenda di DPR ini," tambahnya.
Soal wacana ini yang dilontarkan oleh PDIP, Azis enggan mencampuri kebijakan parpol lain. Yang dia tahu, rencana amendemen dilakukan secara terbatas dan isinya tidak menyangkut soal periodisasi jabatan DPR.
"Kalau saya yang denger di medsos dan baca berita itu amendemennya terbatas bukan menyangkut kepada periodisasi, yang saya tahu," ujarnya.
Menurut politikus Partai Golkar ini, Fraksi Golkar juga sudah membuat keputusan soal amendemen UUD 1945 ini. Di mana Golkar tidak menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden, bahkan sama sekali tak pernah membahas soal itu.
"Ada dalam keputusan, memang kami tidak menginginkan. Kami tidak bicara dua atau tiga periode, karena substansi melakukan perubahan UUD itu banyak hal. Bahwa mengenai isu dua periode tiga periode itu, Golkar tidak pernah membicarakan, tidak ada rencana ke situ," terangnya.
Adapun soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa ada yang cari muka dan menjerumuskannya lewat usulan amendemen tersebut, dia menegaskan, Golkar merupakan partai yang mendukung Presiden Jokowi, termasuk pernyataan itu.
"Mendukung (pernyataan Jokowi), kami kan mendukung Bapak Presiden. Merupakan partai yang mendukung Bapak Presiden," tegasnya.
(maf)
Explore More