Cegah Radikalisme, BPIP Tanamkan Pancasila ke Pegawai BUMN
Jum'at, 29 November 2019 - 08:57 WIB
Cegah Radikalisme, BPIP Tanamkan Pancasila ke Pegawai BUMN
A
A
A
JAKARTA - Badan Penanaman Ideologi Pancasila (BPIP) terus menggencarkan penanaman nasionalisme dan ideologi Pancasila kepada para pegawai pemerintahan. Hal itu dilakukan untuk mencegah radikalisme.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua BPIP Hariyono menerangkan penanaman ideologi Pancasila wajib dilakukan di BUMN. Hal ini untuk menumbuhkan rasa nasionalis dan patriotik di lingkungan BUMN yang notabene merupakan tulang punggung negara.
“Jangan sampai ASN (Aparatur Sipil Negara) disusupi paham radikal. Ini makanya perlu ditanamkan sejak dini,” kata Hariyono, Kamis (28/11/2019).
Hariyono menilai, BUMN tak lagi sekedar mencari untung. Misi sosial wajib diemban mereka yang kini tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Masyarakat harus dirangkul terlebih, BUMN memiliki posisi strategis yakni menjembatani negara dengan masyarakat.
Dibalik itu semua, BUMN perlu pagar kokoh melindungi semua pegawainya. Ideologi Pancasila harus tertanam dalam tubuh perusahaan ini. Karenanya, Hariono memastikan Negara tak kompromi bila ada ASN yang kemudian terpengaruh paham radikal.
Untuk itu, BPIP mengajak semua pihak terjun mengawasi pegawai BUMN, bila terindikasi terpengaruh radikalisme, BPIP minta masyarakat melaporkannya. “Tentu nantinya kami akan turunkan satgas melakukan investigasi. Bila diobrolin masih berubah tentu kami memaklumi. Namun bila terbukti tak bisa. Kami tak mentoleransi,” tegasnya.
Terkait dengan masalah ideologi Pancasila dan nasionalisme, BPIP kini tengah menyoroti dua pelajar Riau yang enggan menghormati bendera Merah Putih. ”Kami baru dapat info sedikit. Kami berencana berkoordinasi dengan Kemenag menyelesaikan masalah itu,” tuturnya.
Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Rima Agristina menegaskan sudah sewajarnya BUMN masuk dalam tatanan Pancasila. Dia kemudian merujuk sila ke lima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksud dalam sila itu, kata Rima, BUMN harus memberikan rasa keadilan.
”Jangan sampai negara kemudian dikuasai swasta. Karena itu, dirinya mendorong perlu adanya peningkatan ekonomi dari BUMN. KUMKP harus ditingkatkan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. BUMN harus terus berinovasi,” tutupnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua BPIP Hariyono menerangkan penanaman ideologi Pancasila wajib dilakukan di BUMN. Hal ini untuk menumbuhkan rasa nasionalis dan patriotik di lingkungan BUMN yang notabene merupakan tulang punggung negara.
“Jangan sampai ASN (Aparatur Sipil Negara) disusupi paham radikal. Ini makanya perlu ditanamkan sejak dini,” kata Hariyono, Kamis (28/11/2019).
Hariyono menilai, BUMN tak lagi sekedar mencari untung. Misi sosial wajib diemban mereka yang kini tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Masyarakat harus dirangkul terlebih, BUMN memiliki posisi strategis yakni menjembatani negara dengan masyarakat.
Dibalik itu semua, BUMN perlu pagar kokoh melindungi semua pegawainya. Ideologi Pancasila harus tertanam dalam tubuh perusahaan ini. Karenanya, Hariono memastikan Negara tak kompromi bila ada ASN yang kemudian terpengaruh paham radikal.
Untuk itu, BPIP mengajak semua pihak terjun mengawasi pegawai BUMN, bila terindikasi terpengaruh radikalisme, BPIP minta masyarakat melaporkannya. “Tentu nantinya kami akan turunkan satgas melakukan investigasi. Bila diobrolin masih berubah tentu kami memaklumi. Namun bila terbukti tak bisa. Kami tak mentoleransi,” tegasnya.
Terkait dengan masalah ideologi Pancasila dan nasionalisme, BPIP kini tengah menyoroti dua pelajar Riau yang enggan menghormati bendera Merah Putih. ”Kami baru dapat info sedikit. Kami berencana berkoordinasi dengan Kemenag menyelesaikan masalah itu,” tuturnya.
Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Rima Agristina menegaskan sudah sewajarnya BUMN masuk dalam tatanan Pancasila. Dia kemudian merujuk sila ke lima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksud dalam sila itu, kata Rima, BUMN harus memberikan rasa keadilan.
”Jangan sampai negara kemudian dikuasai swasta. Karena itu, dirinya mendorong perlu adanya peningkatan ekonomi dari BUMN. KUMKP harus ditingkatkan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. BUMN harus terus berinovasi,” tutupnya.
(cip)
